Apa Saja Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Pidana?

Asas hukum pidana
Ilustrasi Hukum Pidana. Sumber : Pixabay

Asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai landasan berpikir dan nalar berpendapat, khususnya dalam penegakan hukum dan lembaga penegak hukum.

Hukum pidana, dikutip dari pernyataan Satochid Kartanegara, berimplikasi sebagai seperangkat ketentuan, termasuk larangan atau persyaratan wajib bahwa semua pelanggar menghadapi hukuman.

Asas hukum pidana adalah kebenaran yang digunakan untuk menguji apakah seseorang patut dihukum. Hukum pidana itu sendiri terdiri dari beberapa norma yang berkaitan dengan sanksi, antara lain apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Hukum pidana dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan memelihara ketertiban, keadilan dan mencegah kejahatan. Ketika menerapkan hukum pidana, Anda harus mematuhi prinsip-prinsip. Asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, di antaranya ialah:

  • Asas Legalitas

Asas legalitas, atau  disebut  nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa pengaturan terlebih dahulu dari perbuatan tersebut. Asas legalitas ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

  • Asas Teritorial

Teritorialitas atau teritorialitas adalah asas yang menjamin berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat atau wilayah dimana perbuatan itu terjadi. Akibatnya, semua pelaku kejahatan, baik nasional maupun asing, dapat diadili. Prinsip ini mengakui kedaulatan semua bangsa, dan semua negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban wilayah kedaulatannya.

Asas hukum pidana ini termasuk asas positif bahwa tempat di mana pidana berlaku adalah diam. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP, dikatakan: “Ketentuan pidana dalam hukum Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di Indonesia.”

Selain itu, Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa “Pidana menurut hukum Indonesia berlaku bagi siapa pun di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di atas kapal air atau pesawat udara pribadi Indonesia.”

  • Asas Nasionalis Aktif (Personalitas)

Asas kebangsaan positif memungkinkan berlakunya hukum pidana berdasarkan kebangsaan atau kebangsaan orang yang melakukan perbuatan itu. Hal ini memiliki makna bahwa yang terpenting berdasarkan asas ini adalah hukum pidana hanya dapat diberlakukan pada warga negara saja, sementara tempat tidak menjadi masalah. Hal ini tercantum dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

  • Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Asas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki makna bila hukum negara dilanggar oleh warganegara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undangundang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar.

Dasar hukum pelaksanaan asas ini adalah bahwa semua negara berdaulat pada dasarnya memiliki hak untuk melindungi kepentingan hukumnya. Asas ini tertuang dalam ketentuan  Pasal 4 dan  8 KUHP.

  • Prinsip Universalitas

Asas ini menyatakan bahwa  hukum pidana dapat diterapkan kepada siapa saja yang melanggar kepentingan hukum di seluruh dunia. Dasar hukum pelaksanaan asas ini adalah kepentingan hukum dunia. Asas ini diatur dalam Pasal 4 (2) KUHP.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web Anda dengan WordPress.com
Mulai
%d blogger menyukai ini: