Melihat Aborsi dari Sudut Pandang Hukum

Hukum Aborsi di Indonesia
Ilustrasi Gambar Embrio. Sumber : Pixabay

Hukum aborsi di Indonesia sudah memiliki aturannya sendiri. Di Indonesia, ada batasan yang mengatur tentang praktik aborsi yang diizinkan. Meski demikian, praktik aborsi ilegal masih marak terjadi. Pengguguran kandungan atau aborsi dilakukan oleh orang yang tidak mampu dan tidak memiliki kualifikasi resmi di bidangnya. Tentu saja, perilaku ini sangat berbahaya bagi kehidupan orang yang mencoba melakukan aborsi.

Apa itu aborsi?

Aborsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menggugurkan kandungan agar tidak melahirkan anak atau anak tidak lahir ke dunia ini. Definisi ini berasal dari KBBI. Aborsi yang sering juga bisa disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Tidak ada informasi yang dapat dipercaya tentang jumlah kasus dari praktik aborsi. Menurut Divisi Riset Kesehatan Reproduksi WHO, diperkirakan ada 22 kasus aborsi untuk setiap 1.000 wanita usia subur (15 hingga 49 tahun).

Bagaimana Hukum di Indonesia Memandang Aborsi?

Secara umum, kegiatan aborsi adalah ilegal di Indonesia. Namun, aturan aborsi  diatur dalam UU Kesehatan No. 39 Tahun 2009  (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Menjelaskan di mana dalam undang-undang itu dilarang dan diizinkan dalam hal aborsi.

Penegakan hukum didukung oleh penegakan peraturan lebih lanjut. Peraturan terkait adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam prosedur yang ditetapkan negara untuk melakukan aborsi, ini diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Pelaksanaan Layanan Aborsi untuk Kedaruratan Medis dan Tanda-tanda Kehamilan dengan Perkosaan. 

Hukum Aborsi dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan

Pasal 75  (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang  melakukan aborsi. Berdasarkan hal tersebut, larangan aborsi dapat dikecualikan oleh Pasal 75  (2) UU Kesehatan  dengan alasan sebagai berikut.

  1. Ada tanda-tanda perawatan medis darurat yang dikenali sejak usia dini.
  2. Ancaman bagi kehidupan ibu dan janin.
  3. Beberapa kelainan bawaan/cacat bawaan atau yang tidak dapat diperbaiki membuat bayi sulit hidup di luar kandungan.
  4. Adanya kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma pada korban perkosaan.

Selain dinyatakan dalam Pasal 75 (2) UU Kesehatan di atas, aborsi dilarang keras di Indonesia. Pengecualian yang diperbolehkan untuk aborsi dibuat dan hanya memiliki wewenang oleh orang-orang tertentu.

Hukum Aborsi dalam Pasal 76 UU Kesehatan

Pasal 76 UU Kesehatan mengatur tentang keadaan seseorang yang boleh atau sah untuk melakukan aborsi.

  1. Sebelum hamil, dihitung usia 6 minggu dari pertama kali haid  terakhir, kecuali  dalam keadaan darurat medis.
  2. Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki keterampilan dan kewenangan untuk memperoleh surat keterangan medis darurat.
  3. Dapatkan persetujuan dari wanita hamil yang terlibat.
  4. Dalam hal ini, mintalah izin dari suami,  kecuali korban pemerkosaan. 5. Dilakukan dalam pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web Anda dengan WordPress.com
Mulai
%d blogger menyukai ini: