Arti Hukum Pidana : Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Sumber Hukum

Pengertian Hukum Pidana dan Hal-hal yang Harus Kalian Ketahui Lainnya – Ternyata mempelajari hukum seharusnya bisa dilakukan oleh semua orang lho.

Memang sih banyak dari orang-orang yang sudah merasa malas duluan kalau harus belajar tentang hukum. Alasan sebagian orang malas biasanya karena terlalu banyak yang harus dipahami.

Belum lagi tentang istilah-istilah hukum yang cukup menyulitkan untuk sebagian orang. 

Tapi kalau kalian coba pikir lagi hal-hal mengenai hukum seharusnya bisa menjadi pengetahuan dasar yang semua orang pelajari.

Mengingat hukum merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Apalagi negara Indonesia punya identitas sebagai negara hukum.

Mempelajari hukum pun menjadi sarana bagi orang agar dapat meningkatkan kesadarannya akan hukum. Terutama bagi Kamu yang saat ini tengah Kuliah di Jurusan Hukum dan Jurusan Politik.

Nah, buat kalian yang sudah mulai belajar hal-hal mendasar tentang hukum pasti akan mengenal berbagai istilah hingga jenis-jenis hukum, bukan?

Salah satu di antaranya yang cukup sering kalian dengar pasti adalah hukum pidana.

Jenis hukum yang satu ini memang yang paling sering muncul dalam hal-hal terkait hukum karena mengatur hampir seluruh kegiatan manusia dalam berbuat dan bertindak.  

Kasus-kasus hukum di pemberitaan media pun seringkali menyinggung masalah hukum pidana mulai dari kasus korupsi pejabat-pejabat negara, pencurian, perampokan, penipuan dan lain sebagainya. 

Nah, pada artikel kali ini kalian akan mempelajari apa sih hukum pidana itu? Dan hal-hal apa saja yang termasuk di dalam hukum pidana?

Langsung saja ya, simak di bawah ini!

Best Seller Buku Deepublish

Daftar Isi

Seperti yang sudah dibilang tadi, hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia.

Jenis hukum di Indonesia sendiri ada bermacam-macam tergantung dari dasar pembaginya.

Namun, secara umum jenis hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu: hukum publik dan hukum privat. 

Hukum publik mengacu pada hukum yang mengatur hubungan antar setiap warganya dengan negara. Hukum ini bersifat menyeluruh dan berlaku pada setiap warga negara.

Sedangkan hukum privat kebalikannya. Hukum ini mengatur hubungan antar sesama manusia antara satu orang dengan orang lainnya dan menyangkut kepentingan perorangan.

Sebagian besar ahli menyebutkan hukum pidana adalah jenis hukum yang termasuk pada hukum publik mengingat sifatnya yang mengatur hubungan antara warga negara masyarakat dengan negara.

Meski begitu, dalam kasusnya masih terdapat aturan-aturan pada hukum pidana yang bersifat privat yang mana negara tidak serta merta dapat menegakkan aturan ini tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. 

Terdapat beberapa ahli yang memiliki pandangan mengenai pengertian hukum pidana.

Sebelumnya, perlu kalian ketahui juga bahwa definisi mengenai hukum secara umum hingga kini bahkan masih belum menemukan titik sepemahaman.

Hukum tidak bisa didefinisikan melalui satu pandang saja mengingat sifatnya yang multi dimensional.

Meski begitu terdapat beberapa batasan yang bisa mendefinisikan hukum termasuk di dalamnya hukum pidana. 

Menurut penulis asal Belanda, Derkje Hazewinkel-Suringa, terdapat beberapa batasan yang dapat mendefinisikan hukum pidana, yaitu:

Baca juga : Hukum Pidana Materiil Dan Formil

W.L.G Lemaire menuliskan pengertian hukum pidana sebagai hukum yang terdiri dari norma-norma berisi keharusan dan larangan, dibentuk oleh pembentuk undang-undang serta telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman berupa penderitaan yang bersifat khusus.  

Mezger mengartikan hukum pidana dengan lebih sederhana, yakni aturan-aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu dan  memiliki suatu akibat yang berupa pidana. 

Moeljatno menulisnya dengan cukup jelas yakni hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan memuat dasar-dasar tentang peraturan dan ketentuan mengenai apa-apa yang tidak boleh dilakukan, larangan serta ancaman pidana bagi yang melakukannya.

Best Seller Buku Februari

Aturan di dalamnya juga memuat tentang kapan dan dalam hal apa sanksi dapat berlaku kepada mereka yang melanggar serta dengan cara apa pengenaan denda pidana itu dapat dilaksanakan.

Melihat pada definisi-definisi di atas kalian bisa nih ambil garis besar tentang pengertian hukum pidana,

yaitu hukum yang mengatur tentang perintah dan larangan masyarakat dalam kegiatannya sebagai warga negara yang dibuat oleh lembaga negara berwenang serta memiliki sanksi kuat bagi siapapun yang melanggarnya. 

Mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya nih, kenapa sebuah negara harus memiliki hukum yang mengatur tingkah laku masyarakatnya dalam bernegara?

Memangnya nggak bisa ya sebuah negara berjalan tanpa adanya hukum tersebut? 

Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus tahu lebih dulu fungsi serta tugas dari berlakunya hukum pidana di suatu negara.

Yuk, langsung saja, kalian simak di bawah ini.

Baca juga : Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli

Sederhananya fungsi dan tugas hukum pidana sama dengan fungsi hukum secara umum yakni untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Bayangkan saja kalau masyarakat dibebaskan dari segala aturan yang ada.

Pasti orang-orang akan melakukan hal apapun, semaunya, tanpa mempedulikan kepentingan orang lain dan orang banyak, bukan?

Sudarto membagi dua fungsi hukum pidana yaitu fungsi umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat.

Sementara fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat.

Kepentingan hukum dalam hal ini meliputi individu, kelompok (masyarakat, negara, dan sebagainya).

Melihat dari hal ini, tugas utama hukum pidana menurut H.L.A Hart adalah untuk melindungi masyarakat dari setiap kejahatan yang muncul akibat adanya pelanggaran undang-undang. Menurutnya lagi, hukum pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan saja tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. 

Wilkins memiliki pandangan yang cukup spesifik tentang tujuan hukum pidana. Menurutnya tujuan utama dari berlakunya hukum pidana adalah untuk memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya. 

Dari pandangan beberapa ahli ini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum pidana memiliki dua fungsi pokok yaitu preventif (pencegahan) dan represif (pengendalian).

Kedua fungsi dari hukum pidana diselenggarakan melalui aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota.

Hal ini dilakukan agar masyarakat patuh dan menaati aturan yang ada sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang ideal—tertib, damai, adil dan sejahtera.

Baca juga : Pengertian HAM : Sejarah, Ciri-ciri dan Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hukum pidana ternyata punya turunan atau jenis hukum di dalamnya. Jenisnya ada dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat (berlaku terhadap siapapun tanpa mempedulikan golongan, status, dan lain sebagainya).

Sumber hukum pidana jenis ini adalah bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, serta KUHP tentang pelanggaran. 

Sementara hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu.

Menyimpang dari hukum pidana umum maksudnya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subyek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu.

Contoh pidana khusus seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain-lain. 

Sudarto menyebut dalam hukum pidana khusus terdapat tiga klasifikasi atau pengelompokkan hukum, yaitu:

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.

Oleh karenanya, sifat dalam hukum pidana adalah bersifat publik dan mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara.

Sifat ini berbeda dengan hukum perdata yang bersifat privat dan hanya menyangkut kepentingan perorangan.

Dalam menentukan kaidah-kaidah dalam hukumnya, hukum pidana juga memiliki karakteristik sendiri.

Hukum pidana tidak memiliki kaidah sendiri melainkan mengambil kaidah-kaidah dalam hukum lain seperti hukum tata negara, hukum perdata, dan sebagainya. 

Hukum pidana dalam hal sebagai alat kontrol sosial juga cenderung memiliki sifat subsider (bersifat pengganti) yang mana hukum pidana hendaknya berlaku atau dipergunakan apabila usaha-usaha melalui hukum lain dianggap kurang memadai.

Baca juga : Pengertian Hukum Perdata : Sejarah, Perbedaan, Sumber Hukum dan Contoh

Lantas, dari manakah aturan-aturan yang ditetapkan ini berasal?

Terdapat beberapa sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia,

di antaranya yaitu dapat melalui:

KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan dan KUHP tentang pelanggaran. 

Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. 

Pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau Undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku.

Baca juga : Pengertian Hukum Islam : Sumber, Pembagian, Tujuan dan Contoh Hukum

Kalian masih ingat kan, pada penjelasan sebelumnya bahwa hukum pidana memuat sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturannya?

Nah, sanksi tegas seperti apa sih memangnya yang ditetapkan dalam hukum pidana?

Melihat pada apa yang dituliskan dalam pasal 10 KUHP, terdapat beberapa macam hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan dalam hukum pidana.

Sanksi ini dijatuhkan pada seseorang tergantung dari besar perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Baca : 7 Contoh Hukum Perdata Disertai Contoh Kasus di Indonesia

Sanksi atau hukuman tersebut terbagi dalam dua hukuman: pokok dan tambahan. 

Hukuman pokok ini meliputi, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda serta hukuman tutupan.

Sementara hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang, serta pengumuman keputusan hakim.

Pada hukuman tambahan sanksi-sanksi ini tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri tetapi harus disertakan bersamaan dengan hukuman pokok. 

Melihat dari macam sanksi di atas,

ternyata sanksi hukum pidana termasuk sanksi yang sangat mengikat dan memaksa setiap warganya karena dapat mengenai harta benda, kehormatan tubuh, hingga nyawa.

Pemberlakuan sanksi atas hukum tentunya dilakukan dengan alasan yang didasarkan atas kepentingan bersama.

Yaitu demi mewujudkan negara yang tertib, aman, adil, dan sejahtera.

Nah, bagaimana sudah cukup belajarnya mengenai hukum pidana? Jangan merasa cukup dengan membaca ini saja ya.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum pidana tentunya kalian harus banyak membaca literasi atau sumber bacaan tentang buku hukum lainnya. Selamat belajar!

Materi Hukum Yang Lainnya :

Dalam pelajaran atau mata kuliah Fisika, tentu akan ada pembahasan mengenai bentuk-bentuk energi dimana salah satunya adalah energi kinetik. Energi jenis ini disebut juga sebagai

Dalam sebuah ilmu ekonomi, kita mengenal dua jenis biaya, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Berikut definisi, contoh dan perbedaanya. Biaya eksplisit dan implisit berhubungan

Penghujung Tahun Rawan Kecelakaan: Tidak Semua di Tanggung BPJS

bpjs kecelakaan

Di penghujung tahun banyak orang melakukan perjalanan baik untuk melakukan tradisi mudik maupun wisata.

Tidak diragukan lagi, hal ini juga meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Ada dua aspek yang berbeda dari korban kecelakaan lalu lintas terkait jaminan  biaya pengobatan yang ditanggung negara. Aspek ini tergantung pada jenis kecelakaan lalu lintas, apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda, hal ini menentukan siapa yang akan menanggung beban kecelakaan di rumah sakit apabila musibah tersebut terjadi.

Kecelakaan Yang Ditanggung BPJS

Berdasarkan Pasal 1 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja di jalan yang melibatkan suatu kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain. kerusakan.

Menurut Rizka Adhiati, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, ia menyatakan bahwa kecelakaan  tunggal adalah  kecelakaan  satu mobil karena kelalaian pengemudi  sendiri dan tidak ada pengguna jalan lain yang terlibat seperti mengantuk, menabrak pohon atau jatuh dan  ban kempes menyebabkan jatuh.

Sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan atau lebih. Kendaraan juga dapat muncul bersamaan dengan pengguna jalan lainnya, seperti pejalan kaki. Misalnya, bodi mobil yang bergesekan atau bertabrakan.

Peraturan BPJS Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Dasar hukum BPJS dalam kecelakaan lalu lintas adalah:

  • Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  • Pasal 7, Pasal 10  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  • Pasal 3  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  • Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
  • Sahabat Heylaw juga harus memperhatikan bahwa terdapat pengecualian korban kecelakaan lalu lintas tunggal selain kategori kecelakaan kerja yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yang ketentuannya diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Kasus Yang Tidak Ditanggung BPJS

Akibat maraknya penipuan yang terjadi saat mengklaim biaya pengobatan dan biaya pengobatan, BPJS memperketat konfirmasi pihak-pihak yang menjadi subjek klaim.

Salah satunya terkait dengan penyebab kecelakaan. BPJS tidak menanggapi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. Contoh: minum sambil mengemudi. Berkendara cepat untuk melakukan kejahatan seperti perampokan, kekerasan dan aktivitas seksual, Kegagalan upaya untuk mengakhiri hidup, Konflik antar kelompok, dan Diketahui menggunakan obat-obatan psikotropika seperti mariyuana dan metamfetamin.

Cara Menggunakan BPJS saat Kecelakaan

Peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat  dapat mengunjungi rumah sakit pilihannya. Semua persyaratan yang dibuat awalnya memudahkan kunjungan ke fasilitas kesehatan.

  • Pergi ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS
  • Registrasi dan Verifikasi Data
  • Jika aplikasi Anda disetujui, Anda akan diperlakukan.

Namun, jika diperlukan pemrosesan segera dan terpusat, BPJS juga menyediakan klaim  virtual  yang dapat digunakan pemegang kartu untuk memvalidasi data terkait.

Oleh karena itu, pihak rumah sakit hanya perlu memvalidasi data di perangkat agar korban bisa  lebih cepat dirawat.

NARKOBA MENJERAT ARTIS INDONESIA, APA HUKUMAN BAGI PENGEDARNYA?

KASUS NARKOBA DI INDONESIA

Kasus penyalahgunaan zat terus terjadi di Indonesia, dan narkoba terus mewabahi semua orang, tanpa memandang usia atau kalangan tertentu, termasuk kalangan hiburan. Sepanjang tahun 2020 tercatat ada 18 selebriti yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan karna  tuntutan pekerjaan yang terlihat sempurna di depan layar dan selalu menjadi sorotan publik, hidupnya menjadi beban bagi para selebriti yang menderita tekanan tinggi, kelelahan karena jam sibuk, kurang percaya diri  dan bingung dengan pekerjaannya.

Melihat kesempatan dalam hal tersebut para pengedar narkoba yang bekerja atau memiliki kenalan di industry entertainment melancarkan misinya yakni mengedarkan barang haram tersebut kepada mereka yang membutuhkan dopping agar tidak mudah lelah. Mari kita simak penjelasan terkait sanksi yang dapat diterima oleh para pengedar.

SANKSI BAGI PENGEDAR

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang baik sintetik maupun semi sintetik dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau perubahan, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan  ketergantungan.  UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur penyalahgunaan dan sanksi zat terhadap pengedar narkoba berdasarkan jenis, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba.

  1. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
  2. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
  3. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Demikian penjelasan ringkas mengenai NARKOBA MENJERAT ARTIS INDONESIA, APA HUKUMAN BAGI PENGEDARNYA? Fenomena penyalahgunaan narkoba yang terus berlangsung mengingatkan kita bahwa narkoba bisa menjadi sasaran siapa saja, tidak hanya kelompok tertentu. Semua kelompok berisiko terjerumus ke dalam jebakan narkoba. Lindungi diri Anda dari bahaya narkoba.

Mengenal Hukum Perikatan

Perikatan berasal dari bahasa Belanda  “Verbintenis” atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan “binding”.  Verbintenis berasal dari “tugas” Prancis dalam Kode Sipil Prancis.

Berdasarkan buku III KUHPerdata menurut yurisprudensi secara khusus menjelaskan tentang penggabungan. Penggabungan adalah hubungan antara pihak yang harus melakukan layanan dan dua orang atau lebih di area properti di mana ada penerima manfaat untuk berhasil.

Definisi Perikatan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

  1. Pitlo: perikatan adalah hubungan hukum dengan dua orang atau lebih di bawah hukum properti. Akibatnya, satu pihak  memiliki hak (kreditur) untuk melaksanakan dan pihak  lain memiliki kewajiban (debitur).
  2.  H.F.A Vollmar: perikatan itu ada  selama individu (debitur) harus memberikan layanan (kreditur) yang  dapat dikenakan mungkin dengan bantuan hakim.
  3.  Subekti : perikatan adalah  hukum antara dua  atau dua pihak di mana satu pihak  berhak menuntut sesuatu  dari pihak lain dan pihak  lain berkewajiban  memenuhi tuntutan itu yang didefinisikan sebagai suatu hubungan.

Dasar Hukum Perikatan

  1. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan perikatan berasal dari 2 sumber yakni perikatan yang timbul karena adanya sebuah perjanjian dan perikatan yang berasal dari Undang-Undang.
  2. Pasal 1352 KUHPerdata, perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari dua bagian yaitu: perikatan yang bersumber dari undang-undang saja dan perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.
  3. Pasal 1353 KUHPerdata menjelaskan bahwa perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: perbuatan manusia yang menurut hukum atau perbuatan yang halal atau perbuatan manusia yang melanggar hukum.

Asas Hukum Perikatan

  1. Asas Pacta Sund Servanda

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang bersepakat didalam perjanjian tersebut. Persetujuan akan kedua belah pihak tidak bisa dibatalkan sepihak dan harus ditepati dengan itikad baik.

  • Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang semestinya sehingga dalam perikatan seluruh pihak harus menjalankan sesuai dengan perikatan yang dibuatnya.

  • Asas Konsesualisme

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa ada empat syarat agar suatu perikatan itu sah yakni perikatan tersebut harus terdapat kesepakatan, pihak yang membuat perikatan harus cakap hukum, mengatur terkait suatu persoalan tertentu, dan tidak mengandung sebab yang dilarang.

  • Asas Kebebasan Kontrak

Asas ini menyatakan bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian, bebas untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan menentukan isi perjanjian tersebut.

  • Asas Kepatuhan

Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan mengakibatkan kepatuhan bagi pihak-pihaknya, persetujuan ditentukan berdasarkan keadilan, kebiasan, atau Undang-Undang.

  • Asas Keseimbangan

Asas ini menjadikan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Namun, apabila salah satu merasakan kerugian atau wanprestasi maka asas ini dapat dipertanggungjawabkan.

  • Asas Kepercayaan

Asas ini menjadikan kedua pelah pihak dalam perjanjian harus memiliki kepercayaan antara satu sama lain sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan itikad yang baik.

  • Asas Persamaan Hukum

Asas ini berarti semua pihak memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan tidak dibedakan berdasarkan SARA dan hal lainnya.

Macam-macam Hukum Perikatan

  1. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat merupakan suatu perikatan yang lahir atau batalnya digantungkan pada suatu peristiwa tertentu,terjadi atau tidak terjadi.

  • Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya,ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

  • Perikatan Alternatif

Dalam perikatan semacam ini,si berutang dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan dalam perjanjian,tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.

  • Perikatan Tanggung-Menanggung

Dalam perikatan semacam ini,disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitor,maka tiap-tiap debitor itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa orang terdapat kreditor, maka tiap-tiap kreditor berhak menuntut pembayaran seluruh hutang.

  • Perikatan yang Dapat Dibagi atau yang Tak Dapat Dibagi

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan,pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya,tetapi juga disimpulkan dari maksud perikatan ini.

  • Perikatan dengan Penetapan Hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berhutang,untuk jaminan pelaksanaan perikatannya,diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.

Contoh Hukum Perikatan

Contoh perikatan yang bersumber dari undang-undang saja:

  • Pasal 104 KUHPerdata tentang perkawinan
  • Pasal 625 KUHPerdata tentang pekarangan

Contoh perbuatan manusia menurut hukum:

  • Mengurus kepentingan orang lain dengan sukarela (Zaakwaarneming), sesuai dengan ketentuan Pasal 1354 KUHPerdata.
  • Pembayaran tak terutang (Onverschuldigde betaling), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata.

Mengenal Hukum Kesehatan Di Indonesia

hukum kesehatan
hukum kesehatan

Apa Pengertian Hukum Kesehatan?

Profesor Satjipto Rahardjo, SH. Mengartikan hukum kesehatan sebagai hukum kedokteran yang mencakup peraturan dan keputusan hukum mengenai penyelenggaraan pelayanan medis.

 CST Kansil, SH. Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengertian hukum kesehatan adalah “Undang-undang Perawatan Medis adalah seperangkat undang-undang dan peraturan terkait kesehatan yang mengatur layanan dan fasilitas medis. Kesehatan yang dimaksud  meliputi kesehatan fisik, mental (mental) dan sosial,  bukan hanya  bebas dari kecacatan, penyakit, dan kelemahan.”

Menurut Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) dalam anggaran dasarnya, Pengertian hukum kesehatan adalah semua undang-undang kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan/pelayanan medis dan pelaksanaannya, serta merupakan hak baik perseorangan maupun seluruh lapisan masyarakat sebagai penerimanya. . Penyedia layanan kesehatan (health care penerima) dan sebagai penyedia layanan dalam semua aspek organisasi, peralatan, kebijakan kesehatan, ilmu  dan hukum kesehatan, dan sumber hukum lainnya.

Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia.

Pada awal tahun 1980-an, sedikit orang yang mengetahui tentang hukum kedokteran dan kesehatan. Satu-satunya bidang ilmiah yang menggabungkan bidang kedokteran forensik dan kedokteran adalah kedokteran forensik.

Kedokteran Forensik pada awalnya merupakan bagian dari kurikulum beberapa fakultas. Antara lain Fakultas Hukum, Fakultas Kriminal, Fakultas Kedokteran, Sekolah Militer Tentara Nasional Indonesia, dan  Kepolisian.

Pelajaran yang diajarkan menyangkut tentang alat-alat bukti dalam sidang terutama hubungannya dengan Visum et Repertum dan Keterangan Saksi atau Ahli Forensik. Urgensi hukum kesehatan menjadi sorotan saat terjadi   “Kasus Dr. Setianingrum” di Pati, Jawa Tengah.

Kronologi Kasus dr. Setianingrum

Setyaningrum adalah  dokter umum di Puskesmas Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada tahun 1979, dr. Setianingrum menyuntikkan obat yang disebut streptomisin kepada pasiennya, beberpa menit kemudian sang pasien merasakan mual yang menyebabkannya muntah. Kemudian dr. Setianingrum memberinya suntikan kortison lagi, tetapi kondisi pasien  menjadi lebih buruk. Pasien menjadi lebih lemah dan tekanan darah turun. dr. Setianingrum kemudian langsung merujuk pasiennya ke rumah sakit lain di daerah Pati.

Namun sayangnya, pasien mengembuskan napas terakhir saat perjalanan ke rumah sakit rujukan. Berdasarkan Visum, pasien kehilangan kesadaran, berhenti bernapas, tekanan darah tidak teratur, denyut nadi kecil tidak teratur,  dan kepuasan dan ketegangan berkurang. Reaksi pasien menyebabkan syok ireversibel dan tidak dapat mentolerir obat yang diminum.

Suami pasien, yang  saat itu adalah kapten TNI, tidak terima kematian istrinya akibat suntikan narkoba dan kemudian melapor ke dokter. Setyaningrum ke polisi. Dr. Setyaningrum didakwa dengan Pasal 359 KUHP dan kasusnya diselidiki oleh Pengadilan Negeri Pati.

Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

PN Pati memutuskan bahwa dr.Setianingrum bersalah melakukan kejahatan tersebut pada pasal 359 KUHP. dr.Setianingrum dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dengan masa percobaan 10 bulan, Kuasa hukum dr.Setianingrum kemudian melakukan Banding di Pengadilan Tinggi Semaran sampai dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam putusannya No 6000k/Pid/1983 membebaskan dr.Setianingrum dari tuduhan sebagaimana pasal 359 KUHP.

Reaksi Profesi Medis dan Profesi Hukum Terhadap Kasus dr. Setianingrum

Kasus Dr. Setianingrum telah menimbulkan banyak reaksi baik di kalangan profesional medis maupun di dunia hukum, khususnya di masyarakat. Sejak kejadian itu kedua prodesi bertemu di sebuah forum baru di Indonesia. Forum baru telah menjadi bidang hukum baru: Hukum Medis.

Medical Law atau Hukum Medis kemudian berganti nama menjadi Hukum Kedokteran dan akhirnya diperluas untuk mencakup Hukum Kedokteran. Kasus dr. Setianingrum dianggap sebagai awal dari sejarah hukum kesehatan  Indonesia.

Terbentuknya Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI)

Pada tanggal 1 November 1982, Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan pertama kali diperkenalkan melalui Kelompok Studi untuk Hukum Kedokteran Universitas Indonesia di RSCM. Kelompok studi ini terdiri dari beberapa dokter serta sarjana hukum yang menjadi peserta di Kongres Hukum Kedokteran Sedunia di Gent, Belgia pada tahun 1982.

Kemudian dibentuklah Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI) pada 7 Juli 1983. Seiring berjalannya waktu terlihat ada ketimpangan dalam perkembangannya yaitu Hukum Farmasi, Hukum Keperawatan, Hukum Rumah Sakit tidak dikembangkan sebagaimana Hukum Kedokteran berkembang.

Menteri Kehakiman dan Direktorat Jenderal Kesehatan pada tahun 1987 memberikan saran untuk adanya perubahan ruang lingkup dalam Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia menjadi Perhimpunan untuk Hukum Kesehatan Indonesia dengan singkatan yang sama yaitu PERHUKI tujuan hukum kesehatan disini agar bagian ilmu yang lain ikut dikembangkan. PERHUKI menjadi bagian dari sejarah hukum kesehatan di Indonesia.

Menilik Lebih Jauh Asas-Asas Hukum Pidana

Apa Itu Hukum Pidana?

asas hukum pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan kaidah hukum yang berlaku didalam suatu negara yang pada dasarnya mengatur terkait perbuatan yang tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang, perbuatan yang memiliki sanksi atau akibat hukum berupa pidana bagi mereka yang melangar. Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa para pelanggar akan dijatuhi hukuman. Kemudian, hukum pidana juga menentukan dengan cara apa hukuman tersebut akan dilaksanakan.

Berikut adalah beberapa asas-asas hukum pidana yang harus kamu ketahui:

Asas legalitas menekankan bahwa tiada seorang pun dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana apabila tidak terdapat aturan pidana mengenai perbuatannya. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dikenakan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah dicantumkan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Asas ini memberi penakanan bahwa:

  • Tiada suatu perbuatan dapat dikenakan hukuman berupa pidana apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut terlebih dahulu.
  • Tidak boleh menggunakan analogi dalam menentukan perbuatan pidana.
  • Tidak boleh memberlakukan surut suatu peraturan pidana.

Asas territorial adalah asas yang menekankan bahwa setiap orang yang berada dalam teritori atau wilayah suatu negara dapat dikenakan aturan pidana wilayah tersebut. Aturan ini terdapat dan pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi

Pasal 2 KUHP: ”ketentuan pidana dalam perundang-undangan di indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia.”

Pasal 3 KUHP: ”ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.”

Asas ini menekankan bahwa aturan pidana di Indonesia yang tercantum dalam KUHP mengikuti status kewarganegaraan warga negara Indonesia dan melekat padanya aturan tersebut. Sehingga, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik didalam maupun diluar Indonesia dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Asas ini diartikan sebagai asas perlindungan karena asas ini memberlakukan aturan KUHP kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana dengan maksud dan tujuan melanggar kepentingan Negara Indonesia atau mengancam keamanan Negara Indonesia. Asas ini dapat diberlakukan kepada WNI maupun WNA.

Asas ini memiliki kaitan dengan asas kemanusiaan yakni melalui asas ini siapapun yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dimana saja dan kapan saja (tidak terbatas pada teritorial dan status kewarganegaraanya) dapat dikenakan hukuman pidana negaranya maupun negara lain tempat ia melakukan tindak pidana.

PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM SUMBER HUKUM

APA ITU SUMBER HUKUM?

sumber hukum
sumber hukum

Sumber hukum secara hakekat merupakan tempat dimana hukum itu ditemukan dan digali keberadaanya. Secara asas, sumber hukum dapat diartikan sebagai awal mula hukum berasal. Secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sumber permulaan timbulnya aturan yang memiliki sifat memaksa, mengikat, kuat dan apabila aturan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas kepada sang pelanggar.

MACAM-MACAM SUMBER HUKUM

Sumber hukum terbagi menjadi dua macam yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

  1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil menitik beratkan tentang perbuatan apa yang dilarang dan menentang sehingga harus diberikan sanksi yang tegas atas pelanggarannya, sumber hukum ini juga mengatur terkait aturan apa yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Singkatnya sumber hukum materiil ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya.

2. Sumber Hukum Formil

Sumber Hukum formil adalah sumber hukum yang menitik beratkan pada bentuk serta sebab terjadinya suatu aturan.

5 SUMBER HUKUM FORMIL DI INDONESIA

  1. Undang – Undang

Undang-Undang adalah peraturan yang dibuat oleh badan legislatif dengan pertimbangan badan eksekutif yang berisi tentang aturan-aturan terkait perbuatan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh masyarakat beserta sanksinya. Undang-Undang di Indonesia memiliki tingkatan yakni:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-Undang / Pearaturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah Provinsi
  • Peraturan Desa

Masa berlakunya Undang-Undang ditentukan berdasarkan saat Undang-Undang diundangkan, pada tanggal tertentu, berlaku surut, atau berlaku dikemudian hari / berdasarkan pada aturan Undang-Undang lain. Sedangkan, masa berakhirnya suatu Undang-Undang dapat ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri, Undang-Undang yang berlaku dicabut, Undang-Undang digantikan dengan Undang-Undang baru, Bertentangan dengan Undang-Undang lain, atau tidak lagi ditaati.

Undang-Undang memiliki berbagai macam asas, antara lain:

LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI

(Undang-Undang yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi)

LEX SPECIALE DEROGAT LEGI GERERALI

(Undang-Undang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifata umum)

LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI

(Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalakan Undang-Undang terdahulu)

NULLUM DELICTIM NOELLA POENA SINC PRAEVIA LEGI POENATE

(Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali telah ada Undang-Undang yang mengatur sebelum perbuatan tersebut terjadi)

2. KEBIASAAN

Kebiasaan diartikan juga sebagai custom atau adat istiadat, sumber hukum ini merupakan sumber hukum tertua karena sebelum adanya Undang-Undang, peraturan dibuat berdasarkan pada hal yang dianggap lazim oleh masyarakat. Terdapat syarat-syarat kebiasaan yang dapat dijadikan patokan sumber hukum yakni:

  • Perbuatan yang dianggap kebiasaan itu sudah berlangsung turun temurun atau berlangsung lama.
  • Perbuatan tersebut menimbulkan sebuah keyakinan bahwa perbuatan ini merupakan sebuah kewajiban.
  • Apabila perbuatan ini dilanggar maka menimbulkan kosekuensi.

3. TRAKTAR / PERJANJIAN ANTAR NEGARA

Traktat adalah perjanjian yang disepakati oleh dua atau lebih negara yang bersifat terbuka atau kolektif yang mana perjanjian tersebut mengikat kedua pihak atau lebih yang menjadi pihak untuk tunduk terhadap aturan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian antar dua negara disebut dengan bilateral sedangkan perjanjian antar lebih dari dua negara disebut dengan multilateral.

4. YURISPRUDENSI / KEPUTUSAN HAKIM

Yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu ialah hal yang dapat ditempuh menjadi sumber hukum apabila terdapat aturan Undang-Undang yang kurang jelas mengenai suatu perbuatan, maka dari sini hakim yang tengah menangani perkara dapat mempertimbangkan keputusan hakim terdahulu yang menangani perkara serupa. Terdapat 3 alasan utama mengapa yurisprudensi dapat diikuti oleh hakim yang tengah menangani perkara:

  • Putusan hakim terdahulu dianggap lebih tinggi karna hakim terdahulu dianggap lebih berpengalaman.
  • Menghindari pengajuan banding / kasasi dari pihak yang dijatuhkan putusan dengan perkara yang serupa.
  • Putusan hakim yang dijadikan rujukan sudah tepat.

5. DOKTRIN

Sumber hukum yang terakhir ialah doktrin, doktrin adalah suatu pernyataan ahli yang dianggap benar dan dijadikan rujukan sebagai suatu sumber hukum. Doktrin dirujuk karena sumber hukum lain tidak memberikan jalan keluar dari permasalahan yang tengah terjadi.

Data Pribadi yang Harus Dilindungi

Data pribadi adalah data tentang kehidupan seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh sistem elektronik dan/atau non-elektronik, dan/atau secara sendiri-sendiri atau digabungkan dengan informasi lain.

Data pribadi merupakan data pribadi tertentu yang dipelihara, disimpan, dilindungi kerahasiaannya, dan dijaga kebenarannya.

Data pribadi tertentu secara langsung atau tidak langsung terkait dan informasi identitas pribadi asli, dan penggunaannya sesuai dengan hukum.

Data pribadi” berarti informasi apa pun yang berkaitan dengan orang alami yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi (‘Subjek Data’). Seseorang yang dapat diidentifikasi  secara langsung atau tidak langsung dengan mengacu pada nomor identifikasi, atau satu atau lebih faktor yang unik untuk identitas fisik, fisiologis, mental, ekonomi, budaya, atau sosial. Ini adalah orang yang dapat diidentifikasi.

Data pribadi dapat didefinisikan sebagai data yang berhubungan dengan kehidupan pribadi yang dapat diidentifikasi oleh sistem elektronik dan/atau non-elektronik dan digabungkan dengan informasi lainnya.

Kini, jejak digital memudahkan orang lain menemukan informasi pribadi Anda. Misalnya, orang yang baru bertemu hanya mengetahui nama lengkap dan kehidupan kita di media sosial yang kita cari di Google.

Di sisi lain, ketika menyangkut data pribadi yang sensitif, ada prasangka negatif dari orang lain. Misalnya, jika seseorang dijatuhi hukuman penjara, prasangka negatif muncul ketika orang lain mengetahuinya, dan orang itu diintimidasi atau diasingkan.

data pribadi yang harus dilindungi
Sumber : Pixabay

Macam-Macam Data Pribadi

  • Nama
  • Riwayat pekerjaan
  • Konveksi
  • Sejarah Kredit
  • Kondisi medis
  • Informasi kontak
  • Alamat

Data pribadi sensitif berkaitan dengan kategori data tertentu yang didefinisikan sebagai data yang berkaitan dengan asal ras seseorang; pendapat politik atau agama atau keyakinan lainnya; kesehatan fisik atau mental; kehidupan seksual; hukuman pidana atau dugaan komisi pelanggaran; keanggotaan serikat pekerja.

Data pribadi sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus dan mempengaruhi agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan privasi subjek data yang terdiri dari data terkait data pribadi lainnya yang mungkin mungkin.

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi:

  • a. nomor Kartu Keluarga
  • b. Nomor Induk Kependudukan
  • c. Waktu kelahiran
  • d. Riwayat Kesehatan
  • e. Nomor induk kependudukan ibu kandung;
  • f. Nomor induk kependudukan ayah; dan
  • g. catatan Peristiwa Penting.

Apa itu Privasi?

Privasi adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengasingkan diri, atau informasi tentang diri mereka sendiri, dan dengan demikian mengekspresikan diri secara selektif. Batas-batas dan isi dari apa yang dianggap pribadi berbeda antara budaya dan individu, tetapi berbagi tema umum.

Privasi merupakan hak individu buat memilih apakah data eksklusif akan dikomunikasikan atau nir pada pihak lain

Penggunaan Data Pribadi

(1) Penyelenggara informasi pribadi dapat mengelola informasi pribadi dengan persetujuan pemilik informasi pribadi.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan setelah penyedia data pribadi memberikan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

  • Legalitas penyedia data pribadi.
  • Tujuan menyimpan data pribadi.
  • Jenis data pribadi yang Anda kelola.
  • Periode penyimpanan untuk dokumen yang berisi data pribadi.
  • Rincian informasi yang dikumpulkan.
  • Batas waktu pengorganisasian dan pemusnahan data pribadi oleh penyelenggara data pribadi.

Hak atas data yang persetujuannya ditahan. Jika seseorang mengabaikan informasi pribadi Anda, Anda berisiko kehilangan ketenangan pikiran dan digunakan untuk pinjaman online ilegal, pembuatan akun media sosial palsu, debit otomatis dari penyedia aplikasi, dan pendaftaran kartu SIM ilegal. Hak untuk menghindari ancaman online, mencegah penyalahgunaan data pribadi yang tidak bertanggung jawab, dan mengelola data pribadi adalah alasan penting lainnya untuk melindungi data pribadi.

Proses Akuisisi Perusahaan

Proses akuisisi perusahaan merupakan perbuatan hukum oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk memperoleh saham suatu perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan.”

Heylaw Edu

Proses akuisisi dalam pengertian Pasal 11 UUPT dapat dilakukan dengan dua cara: direksi perseroan atau pemegang saham langsung. Oleh karena itu, masing-masing mematuhi prosedur hukum yang berbeda di bawah Companies Act. Dan pada saat mengakuisisi saham suatu perusahaan, tidak ada perubahan pengendalian atau penguasaan atas perusahaan tersebut.

A. Proses Akuisisi melalui Direksi Perusahaan

Proses akuisisi perusahaan
Sumber : Pixabay

Berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 UUPT, akuisisi dilakukan melalui Direksi Perseroan atau secara langsung oleh pemegang saham melalui pengambilalihan saham yang dikeluarkan dan/atau dikeluarkan oleh Perseroan. Orang yang dapat melakukan pengambilalihan tersebut dapat berupa perorangan yang sah atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham dalam pengertian Pasal 125 (1) merupakan pengambilalihan yang selanjutnya mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (11) UUPT. Proses perekrutan oleh Direksi kami adalah sebagai berikut:

1. Putusan RUPS

Pasal 125 (4) UUPT mengatur bahwa suatu perseroan melakukan akuisisi dalam bentuk perseroan terbatas. Sebelum mengajukan suatu persidangan, direksi telah memenuhi syarat kuorum kehadiran RUPS dan persyaratan untuk mengambil keputusan RUPS berdasarkan Pasal 89 UUPT, dan paling sedikit (tiga perempat) dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS. diwakilkan, keputusan tersebut sah apabila sekurang-kurangnya (tiga perempat) telah lulus. Jumlah total suara tidak berlaku dalam kasus berikut. Jika tata cara mengatur kuorum kehadiran dan/atau ketentuan RUPS utama.

2. Notifikasi kepada Direksi Perusahaan

Sesuai dengan Pasal 125 (5) UUPT, jika proses akuisisi dilakukan oleh Direksi, pihak yang mengakuisisi harus memberitahukan kepada Direksi Perseroan tentang niat mereka untuk melakukan akuisisi.

3. Perencanaan Susunan Proses Akuisisi

Berdasarkan Pasal 125 Ayat 6 UUPT, Direksi dari perusahaan yang mengakuisisi harus, dengan perjanjian yang disetujui anggota dari masing-masing perusahaan, menyusun rencana akuisisi yang paling sedikit mencakup hal-hal berikut.

Nama dan kantor terdaftar dari perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi.

Alasan dan penjelasan direksi perusahaan pengakuisisi dan direksi perusahaan pengakuisisi.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambilalih dan Perseroan yang akan diambilalih.

Proses penilaian saham perusahaan yang akan diakuisisi dan mengubahnya menjadi saham pertukaran ketika pembayaran akuisisi dilakukan dalam saham.  Jumlah saham yang akan dibeli. Kesediaan untuk mengumpulkan dana. Kinerja neraca konsolidasi perusahaan yang akan diambil alih setelah akuisisi, disusun menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mengatur hak-hak pemegang saham yang tidak setuju dengan akuisisi

Bagaimana mengatur status, hak, dan kewajiban anggota dewan yang diakuisisi, penandatangan yang berwenang, dan pegawai perusahaan. Perkiraan jangka waktu penyelesaian akuisisi, termasuk jangka waktu pemberian kuasa kepada kuasa hukum untuk mengalihkan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan. Usulan amandemen anggaran dasar perusahaan, jika berlaku, yang dihasilkan dari akuisisi.

4. Pemberitahuan Berita Ringkasan Rancangan

Selain itu, pekerja/ direksi kami harus menerbitkan draf ringkasan di setidaknya satu surat kabar dan memberi tahu pekerja kami yang melakukan akuisisi secara tertulis setidaknya 30 hari sebelumnya. Panggilan RUPS (Pasal 127 2 UUPT). Pengumuman masalah ini juga mencakup pemberitahuan bahwa para pemangku kepentingan dapat memperoleh usulan penawaran pengambilalihan dari kantor kami sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal RUPS.

5. Pengajuan Ketidaksetujuan Kreditor

Kreditur dapat menantang perusahaan dalam waktu 14 hari setelah mengumumkan rencana akuisisi. Jika kreditur tidak berkeberatan dalam jangka waktu tersebut, maka akuisisi dianggap disetujui oleh kreditur. Apabila keberatan kreditur tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan tanggal RUPS, maka keberatan tersebut harus disampaikan kepada RUPS untuk diambil keputusan. Itu tidak dapat diperoleh kecuali waktu pembayaran telah tercapai.

6. Penulisan Akta Akuisisi dihadapan Notaris

Sesuai dengan Pasal 128 (1), rencana akuisisi yang telah disetujui oleh RUPS akan dituangkan dalam akta akuisisi yang diterbitkan di Indonesia di hadapan notaris.

7. Notifikasi kepada Menteri

Selanjutnya, salinan sertifikat akuisisi perusahaan harus dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sesuai dengan Pasal 21 (3) UUPT. Ketentuan Pasal 29 dan 30 UUPT Daftar Perusahaan dan Pemberitahuan juga berlaku untuk akuisisi. Ketentuan lain mengenai akuisisi kami diatur oleh peraturan pemerintah.

8. Pemberitahuan Hasil Akuisisi

Berdasarkan Pasal 133 Ayat 2 UUPT, direksi perseroan yang mengakuisisi saham wajib mengumumkan hasil akuisisi tersebut dalam surat kabar sekurang-kurangnya satu hari. Lebih dari 30 hari sejak tanggal efektif akuisisi.

Praktek Rangkap Jabatan di Indonesia

Perdebatan pendapat mengenai rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan Indonesia masih menjadi bahan perdebatan. Tidak hanya sedikit peraturan perundang-undangan yang membatasi dan mengarahkan peraturan rangkap jabatan, tetapi juga terkait dengan etika moral dan budaya birokrasi dalam proses administrasi. Rangkap jabatan dalam birokrasi seringkali berakibat luas terhadap perubahan budaya kerja. Rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mendorong terjadinya korupsi.

Di era reformasi ini segala permasalahan dan dinamika perubahannya juga menjadi pendorong utama dalam menanyakan bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Perdebatan mengenai fenomena rangkap jabatan tetap menjadi topik perdebatan yang sedang berlangsung dalam konteks praktik ketatanegaraan Indonesia.

Tidak terbatas pada persoalan tidak banyaknya peraturan perundang-undangan untuk kepengurusan secara merangkap, tetapi juga menyangkut persoalan etika moral dan budaya birokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Posisi sejajar dilihat dari sudut manapun (moralitas, etika, prinsip umum pemerintahan yang baik) pada dasarnya dilarang. Meski tidak banyak peraturan perundang-undangan untuk rangkap jabatan, prinsip etika tata kelola budaya stigma sudah sepatutnya dikedepankan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Rangkap Jabatan pada Era Kepemimpinan SBY

rangkap jabatan
Sumber : Pixabay

Bahkan diketahui sejumlah menteri pada era kepemimpinan SBY pernah dijabat sejumlah pimpinan umum parpol seperti Suryadharma Ali dari PPP, Muhaimin Iskandar dari PKB, Hatta Rajasa dari PAN, dan mantan Abu Rizal Bakrie dari Partai Golkar. Bahkan SBY sendiri merangkap empat jabatan sebagai presiden: Gubernur, Ketua Dewan, Ketua Dewan Tinggi, dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, menyebabkan reaksi negatif publik yang besar. Sebenarnya realita ini terbilang ironis namun pada masa itu begitulah adanya.

Kemungkinan Adanya Konflik Kepentingan Akibat Rangkap Jabatan

Sumber bacaan ilmu politik menyatakan bahwa partai politik jelas merupakan organisasi sosial yang tujuan utamanya menempatkan calon pemimpin dalam jabatan pemerintahan seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, dan walikota. Persyaratan minimal untuk peran politik partai politik adalah menyusun calon pejabat partai politik, memenuhi jabatan pemerintah, dan memperoleh suara yang mendukungnya. Dari sudut pandang ini, keberadaan politisi dalam tatanan hukum administrasi tidak bisa dihindari.

Bahkan, menurut Guy Peters dan Jon Pierre editor dari buku hasil penelitiannya Politicization of the Civil Service menyatakan bahwa beberapa dasawarsa terakhir ini sektor pemerintahan telah menjadi arena yang dikuasai politisi (politicized). Hal ini berarti bahwa para pejabat dan pegawai pemerintahan harus memberikan perhatian yang lebih besar sebagai pelayanpelayan politik kepada jabatan-jabatan politik yang memimpinnya. Hubungan keduanya bukan hanya sekadar hubungan kekuasaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, melainkan hubungan yang bureucratic sublation, yakni hubungan yang mencerminkan kesejajaran dengan pejabat politik co-equality with executive.

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pemerintah telah menjadi bidang yang didominasi politisi (dipolitisasi), menurut Guy Peters dan Jon Pierre, editor buku penelitian Politicizing the Public Service. Artinya, PNS dan pegawai sebagai abdi politik perlu lebih memperhatikan posisi politik yang diembannya. Hubungan keduanya tidak hanya hubungan kekuasaan antara penguasa dan penguasa, tetapi juga penghapusan birokrasi yang mencerminkan persamaan hak antara birokrat dan eksekutif.

Konsep konflik kepentingan tidak ditetapkan dengan baik dalam hukum sanksi administrasi dan pidana Indonesia. Bahkan sejarah pemerintahan Indonesia membuktikan bahwa praktik konflik kepentingan adalah hal yang lumrah dan lumrah. Praktik benturan kepentingan dianggap sebagai warisan sejarah dan dianggap remeh oleh pemerintah, yang dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan PNS. Demikian pula, penelitian tentang konflik kepentingan dan dampaknya terhadap korupsi masih sangat kurang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Termasuk menangani konflik kepentingan sebagai langkah pemberantasan korupsi.

Bagaimana Seharusnya Kita Menyikapi Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan sebenarnya dilihat dari sudut pandang mana pun (moralitas, etika, prinsip umum tata pemerintahan yang baik) sangat dilarang. Tidak banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur posisi yang saling bersaing, tetapi sudah sepatutnya prinsip-prinsip etika mengatur budaya malu perlu diadvokasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dengan alasan tersebut pada akhirnya menimbulkan potensi konflik kepentingan yang berujung pada tindak pidana korupsi/ politik uang.

Buat situs web Anda dengan WordPress.com
Mulai