Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, 44 orang tewas termasuk dua WNA di dalam blok yang ‘kelebihan kapasitas’

Lapas Tangerang

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fauzan

Keterangan gambar,

Keluarga korban kebakaran lapas berjalan menuju bus untuk diberangkatkan ke RS Polri Kramat Jati di Lapas Kelas I Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (08/09/2021).

Korban meninggal akibat kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang bertambah tiga orang, pada Kamis (09/09). Ini membuat jumlah korban meninggal menjadi 44 orang.

Tiga narapidana yang menjadi korban terbaru merupakan napi kasus narkotika.

“Pada hari ini telah meninggal dunia narapidana korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, dalam keterangan pers, Kamis (09/09).

Source link

Saiful Anam Ragukan Validitas 2 Lembaga Survei yang Tempatkan PDIP di Posisi Teratas

Eramuslim.com – Objektivitas serta validasi dua lembaga survei yang menempatkan PDI Perjuangan berada di urutan teratas dipertanyakan.

Sebab, elektabilitas itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, di mana publik mulai kritis pada pemerintahan Joko Widodo dan PDIP.

Saiful Anam Ragukan Validitas 2 Lembaga Survei yang Tempatkan PDIP di Posisi Teratas

Begitu kata pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam menanggapi hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Survei & Polling Indonesia (SPIN) dan lembaga Arus Survei Indonesia (ASI).

“Validitas survei yang dilakukan SPIN dan ASI masih sangat diragukan. Mengingat apabila melihat penanganan Covid-19 dan utang pemerintah yang terus menggunung, maka di mana analisa objektivitas terhadap hasil survei SPIN dan ASI tersebut,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (9/9).



Publik kata Saiful, pasti bertanya-tanya tentang metode yang digunakan dan sampelnya siapa saja. Penjabaran ini penting karena hasil kedua lembaga survei tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

“Saya kira kalau melihat kinerjanya pemerintahan Jokowi dan PDIP baik di eksekutif maupun legislatif, sangat kurang tepat menilai dengan penilaian yang baik,” tutupnya.

Dalam survei SPIN, PDIP berada di urutan paling edngan elektabitas 18,9 persen. Sementara di posisi kedua dan ketiga dihuni oleh Gerindra 13,3 persen dan Golkar 11,1 persen.

Hal serupa tidak jauh beda dengan hasil survei ASI. PDIP berada di urutan paling atas dengan angka 18,4 persen, Partai Gerindra 11,1 persen dan posisi ketiga ditempati Partai Golkar 10,5 persen. [RMOL]

Source link

10 Pejabat Terkaya Versi LHKPN KPK, Ada Kepala Sekolah

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan laporan kenaikan itu diketahui setelah pihaknya melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2019-2020.

Berikut 10 pejabat terkaya versi LHKPN KPK:

1. Tahir

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Tahir, berada di posisi pertama daftar pejabat terkaya versi LHKPN. Pendiri Mayapada Group itu memiliki harta kekayaan mencapai Rp8,7 triliun. Itu merupakan data yang dilaporkannya ke KPK pada 31 Maret 2021.

Tahir melaporkan kepemilikan 25 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Cianjur, Surabaya, Singapura, hingga Amerika Serikat. Estimasi nilai sebesar Rp182.694.669.806.

Selain itu, ia juga mempunyai 6 kendaraan termasuk mobil Mercedes Benz dan Rolls Royce. Nilai keseluruhan kendaraan sebesar Rp12.929.400.000.

Sementara harta bergerak lainnya Rp4.966.984.037.258; surat berharga Rp8.299.811.138.809; Kas dan Setara Kas Rp2.174.164.167.547; serta harta lainnya Rp72.025.000.000.

Tahir juga mempunyai utang senilai Rp6.965.269.209.267, sehingga jumlah harta kekayaannya mencapai Rp8.743.339.204.153.

2. Sandiaga Uno

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, melaporkan kepemilikan harta kekayaannya senilai Rp3,8 triliun ke KPK pada 9 Februari 2021.

Ia mempunyai 16 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Singapura, Amerika Serikat, yang totalnya mencapai Rp208.944.126.444.

Sementara untuk alat transportasi, Sandiaga memiliki dua unit mobil Nissan seharga Rp295 juta. Politikus Partai Gerindra itu juga mempunyai harta bergerak lainnya Rp3,2 miliar; surat berharga Rp3.111.823.057.480; Kas dan Setara Kas Rp629.217.144.021; dan harta lainnya Rp43.346.597.159.

Sandiaga juga mempunyai utang senilai Rp181.058.538.914.

“Total harta kekayaan: Rp3.815.767.386.190,” demikian dilansir dari situs elhkpn KPK.

3. Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan ini tercatat mempunyai harta kekayaan senilai total Rp2.428.784.082.979. Laporan harta kekayaan telah ia sampaikan ke KPK sejak tanggal 18 Maret 2021.

Secara rinci Wahyu memiliki 43 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Cianjur, Sragen, Buleleng, Boyolali, dan Karanganyar dengan nilai keseluruhan Rp57.537.530.855.

Ia juga mempunyai tiga unit mobil dan satu unit motor dengan nilai keseluruhan Rp2.982.000.000. Tak hanya itu, Wahyu juga memiliki harta bergerak lainnya Rp18.213.902.124; surat berharga Rp2.140.625.227.160; Kas dan Setara Kas Rp137.838.373.533; serta harta lainnya Rp71.587.049.307.

4. Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berada di urutan keempat daftar pejabat terkaya versi LHKPN. Ia memiliki harta kekayaan senilai total Rp2.312.938.263.854. Itu dilaporkannya ke KPK pada tanggal 31 Maret 2021.

Erick mempunyai 34 bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta, Depok, Bekasi, Pasuruan, Badung, hingga Manggarai Barat. Nilainya Rp359.401.100.000.

Ia turut melaporkan kepemilikan tiga unit mobil Mercedes Benz dan satu unit motor Honda yang seluruhnya senilai Rp3.145.500.000.

Erick mempunyai harta bergerak lainnya Rp27.996.250.000; surat berharga Rp1.724.756.124.100; serta kas dan setara kas Rp88.431.439.694.

Harta lainnya yang dilaporkan Erick senilai Rp285.332.065.207. Ia juga mempunyai utang sebesar Rp176.124.215.147.

5. Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melaporkan harta kekayaannya ke KPK terakhir kali pada 27 Maret 2021. Jumlah harta Prabowo senilai Rp2.029.339.519.335.

Ia melaporkan 10 bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta dan Bogor, estimasi nilai Rp275.320.450.000. Prabowo memiliki 7 unit mobil dan satu unit motor dengan harga keseluruhan Rp1.258.500.000.

Tak hanya itu, Prabowo turut melaporkan harta bergerak lainnya Rp16.359.023.500; surat berharga Rp1.701.879.000.000; Kas dan Setara Kas Rp2.522.545.835; dan harta lainnya Rp40 miliar.

Prabowo mencantumkan utang senilai Rp8 miliar.

6. Umzakirman

Kepala Bagian Kesejahteraan (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Rokan Hulu, Riau, Umzakirman, masuk ke dalam deretan pejabat terkaya. Total harta kekayaan Umzakirman mencapai Rp1,8 triliun.

BerdasarkanwebsiteLHKPN KPK, Umzakirman terakhir kali melaporkan hartanya pada 1 Februari 2021. Ia mempunyai 5 bidang tanah dan bangunan di Rokan Hulu. Nilainya mencapai Rp1.801.140.000.000.

Ia juga melaporkan kepemilikan tiga unit motor dan satu unit mobil yang harga keseluruhan mencapai Rp324 juta. Selain itu, mantanKepala Bidang di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu inimempunyai surat berharga yang memiliki nilai Rp63.007.675.

“Total harta kekayaan Rp1.801.527.007.675,” demikian dilansir dari situs elhkpn KPK dikutip Kamis (9/9).

7. Nurhali

Posisi ketujuh daftar penyelenggara negara terkaya versi LHKPN diisi oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Tangerang, Nurhali. Dari laporan yang disampaikan ke KPK pada 17 Februari 2021, ia memiliki harta kekayaan senilai Rp1,6 triliun.

Secara rinci, ia memiliki 5 bidang tanah yang berada di Jakarta dan Tangerang dengan nilai keseluruhan Rp1.601.352.000.000.

Ia juga mempunyai dua unit mobil, salah satunya Pajero Dakar, serta satu unit motor dengan estimasi nilai Rp558 juta. Nurhali turut menyampaikan harta bergerak lainnya sebesar Rp74 juta.

Kemudian, Kas dan Setara Kas Rp4,5 juta. Serta harta lainnya Rp30 juta. Ia punya utang sebesar Rp46 juta, sehingga total harta kekayaannya Rp1.601.972.500.000.

8. Muhamad Fajrin Rasyid

Wakil Pimpinan PT Telkom Indonesia (Persero) ini melaporkan harta kekayaan terakhir kali pada 20 Agustus 2020. Jumlah hartanya sebesar Rp1.528.124.272.337.

Fajrin mempunyai empat bidang tanah dan bangunan yang berada di Depok dan Karawang senilai Rp3.350.000.000. Ia juga mempunyai satu unit mobil dan satu unit motor seharga Rp110 juta.

Kemudian, harta bergerak lainnya yang dilaporkan Fajrin senilai Rp243 juta; surat berharga Rp1.522.155.159.463; Kas dan Setara Kas Rp2.007.312.874; harta lainnya Rp258,8 juta.

9. Muhamad Mardiono

Anggota Wantimpres, Muhamad Mardiono, mempunyai harta kekayaan senilai Rp1.276.379.450.733. Itu dilaporkannya ke KPK sejak 29 Maret 2021.

Mardiono mempunyai 180 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Serang, Cilegon, Magelang, Sleman, Bantul, Kulon Progo, yang nilainya mencapai Rp653.101.250.000.

Ia turut melaporkan kepemilikan 11 unit mobil dan 5 unit motor dengan estimasi harga keseluruhan Rp7.725.950.000.

Tak hanya itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya Rp1.125.000.000; surat berharga Rp652.539.783.465; Kas dan Setara Kas Rp1.584.755.115; harta lainnya Rp10.172.321.447; dan utang Rp49.869.609.294.

Wakil Camat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan ini turut mengisi deretan 10 penyelenggara negara terkaya. Dari laporan tertanggal 20 Maret 2021, Jan Hider mempunyai harta kekayaan mencapai Rp958.604.000.000.

Secara rinci, ia mempunyai dua bidang tanah dan bangunan di Depok senilai Rp958.178.000.000. Ia juga mempunyai empat unit mobil dan satu unit motor dengan estimasi harga Rp480.500.000.

Jan Hider juga mencantumkan harta bergerak lainnya sebesar Rp25,5 juta; Kas dan Setara Kas Rp20 juta; dan utang Rp100 juta.

(ryn/ugo)

[Gambas:Video CNN]


Sumber

Seluruh Atlet Kalteng Jalani Karantina Sebelum Berangkat ke PON Papua

Suara.com – Seluruh atlet Provinsi Kalimantan Tengah yang hendak diberangkatkan ke PON XX Papua 2021 mulai menjalani karantina guna memastikan kondisi mereka sehat dan tidak terpapar COVID-19.

Wakil Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelatihan Provinsi (Pelatprov) sekaligus pengurus KONI Kalteng Marcos S Tuwan mengatakan program 14 hari masa karantina pelatprov itu sudah dilaksanakan oleh masing-masing cabang olahraga.

“Salah satunya, cabor bisbol. Diharapkan, cabor lain segera melakukan karantina pelatprov sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ini juga salah satu cara untuk menjaga kesehatan para atlet yang nantinya akan berlaga di PON,” kata Marcos di Palangka Raya seperti dimuat Antara, Kamis (9/9/2021).

Dia menuturkan atlet bisbol yang kini sudah melakukan karantina pelatda juga disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar lingkungan. Menjelang pemberangkatan, mereka hanya diperbolehkan latihan secara mandiri guna menjaga kondisi fisik mereka agar tetap stabil dan jangan sampai menurun.

Baca Juga:
Tim Taekwondo Papua Targetkan Dua Medali Emas PON

“Ini juga mengantisipasi dari potensi sebaran COVID-19, sehingga saat berangkat ke PON, semua cabor dan atlet aman dan nyaman,” ujar Marcos.

Saat ini, tim satgas melakukan monitoring dan evaluasi ke berbagai cabor untuk mengecek sekaligus mengawasi jalannya latihan pelatprov masing-masing cabor di berbagai lokasi.

“Tim satgas juga masih melakukan monitoring dan evaluasi di cabor-cabor pelatprov di sejumlah lokasi,” tutur Marcos.

Tim satgas juga melakukan monitoring terhadap cabor tinju yang dilakukan oleh tim satgas lainnya, yang terdiri dari tiga orang, yakni Hasanudin, Melva dan Rassad Samuel, untuk memastikan kesiapan tim cabor tinju jelang keberangkatan ke Papua.

Selain itu, tim satgas ikut memantau kondisi atlet saat memulai karantina pelatprov secara mandiri, sehingga nantinya keluhan yang disampaikan dapat ditangani sesuai keinginan atlet.

Baca Juga:
PON Papua: Gubernur Lukas Enembe Janjikan Rp1 Miliar bagi Atlet Papua Peraih Emas

“Semoga hal-hal yang kita khawatirkan menjelang PON tidak menimpa atlet-atlet kita, sehingga mereka fokus bertanding dan dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional tersebut,” pungkas Marcos.

Sumber

Kemendagri berkomitmen koordinasikan pengaduan layanan publik

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mengkoordinasikan pengaduan pelayanan publik dari seluruh pemerintah daerah (pemda) sebagai upaya mendukung Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam sambutannya di acara penandatanganan Nota Kesepahaman secara virtual, Kamis, mengatakan pihaknya akan memantau dan mengevaluasi setiap pemda dalam pengaduan pelayanan publik.

“Kemendagri akan berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan rekan-rekan di pemda untuk mendukung pengelolaan SP4N-LAPOR,” kata Tito melalui konferensi video, Kamis.

Komitmen tersebut, lanjut Tito, bertujuan untuk meningkatkan semangat efisiensi dan efektivitas dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Lima K/L tandatangani Nota Kesepahaman SP4N-LAPOR

Baca juga: Kemendagri-Kemkominfo dilibatkan untuk perkuat SP4N-LAPOR!

Baca juga: KSP: Peningkatan keberlanjutan SP4N-LAPOR! sangat penting

Tito mengatakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap pengaduan dari pemda mengalami perbaikan.

Pada awal 2021, Tito mengirimkan Surat Edaran (SE) bernomor 4901921 kepada seluruh kepala daerah terkait percepatan penyelesaian pengelolaan pengaduan publik oleh pemda.

“Respon pemda cukup baik. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan pemda sampai 31 Agustus 2021 menjadi 81,28 persen dari sebelumnya di Januari hanya sebesar 69,78 persen,” ujarnya.

Kemendagri juga siap mengintegrasikan semua sistem yang berkaitan dengan pelayanan publik dengan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah (K/L) yang terlibat dalam SP4N-LAPOR.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Source link

Haornas, Leani harap atlet disabilitas dapat kesetaraan publikasi

Menurut saya, pemerintah saat ini sudah sangat perhatian terhadap atlet, bahkan atlet yang berprestasi pun diangkat menjadi ASN, sudah tidak ada alasan untuk orang tua takut anak nya menjadi seorang atlet

Jakarta (ANTARA) – Peraih dua medali emas Paralimpiade Tokyo 2020 Leani Ratri Oktila berharap media bisa berimbang memberitakan informasi terkait atlet disabilitas sehingga mereka dapat porsi publikasi yang sama layaknya para atlet non-disabilitas.

Leani merasa publikasi media terkait cabang olahraga maupun atlet disabilitas hingga saat ini masih minim, bahkan hingga peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) memasuki tahun ke-38 pada hari ini.

“Saya berharap olahraga semakin maju dan terus berimbangnya media untuk mengangkat (pemberitaan) atlet-atlet disabilitas karena minimnya informasi tentang olahraga disabilitas,” ungkap Leani saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Leani Ratri Oktila, menembus keterbatasan, mencetak sejarah

Padahal menurut atlet yang dijuluki “Ratu” para-bulu tangkis itu, cerita-cerita soal perjuangan atlet disabilitas bisa menjadi inspirasi banyak orang. Sayangnya, harapan itu tak didukung maupun dibarengi pemberitaan masif terkait keberadaan atlet dan cabang olahraga disabilitas.

“Setahu saya atlet disabilitas itu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain hanya karena publikasinya saja yang tidak seperti atlet non-disabilitas,” tuturnya.

Namun lebih dari sekadar publikasi, Leani mengaku perhatian pemerintah terhadap atlet disabilitas hingga kini sudah jauh lebih baik.

Pembinaan atlet untuk cabang olahraga Paralimpiade dan Olimpiade menurutnya sudah setara, termasuk fasilitasi pelatnas, dukungan mengikuti kejuaraan internasional, bonus, hingga jaminan pengangkatan menjadi PNS.

“Menurut saya, pemerintah saat ini sudah sangat perhatian terhadap atlet, bahkan atlet yang berprestasi pun diangkat menjadi ASN, sudah tidak ada alasan untuk orang tua takut anak nya menjadi seorang atlet,” tutur dia.

Baca juga: David Jacobs maknai Haornas sebagai motivasi mengukir prestasi

Baca juga: Usai karantina, Kontingen Paralimpiade akan diterima Presiden Jokowi

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Source link

Ini Daftar RT di Jakarta Berstatus Zona Hijau

KEPALA Bagian Tata Praja Biro Pemerintahan DKI Jakarta, Burhanuddin Alamsyah, mengatakan, jumlah Rukun Tetangga (RT) di wilayah Jakarta berstatus zona hijau penyebaran Covid-19 mencapai 95 persen per 6 September 2021.

“Ini gambaran kondisi terakhir di mana posisi RT dalam zonasi. Jumlah RT kita di DKI Jakarta sebanyak 30.482 dan kondisinya hampir 95 persen sudah zona hijau,” kata Burhanuddin dalam acara webinar, di Jakarta, Kamis (9/9).

Pihaknya berharap kondisi RT zona hijau ini semakin meluas sehingga penanganan Covid-19 di Jakarta semakin membaik.

“Mudah-mudahan ini semua (RT di Jakarta) menjadi zona hijau,” lanjutnya.

Baca juga : 35 Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Datangi Posko Ante Mortem

Saat ini jumlah RT di Jakarta mencapai 30.482 dengan zona hijau mencapai 28.949 dan zona kuning 1.533 RT, kata Burhanuddin.

Sedangkan zona oranye hanya tersisa 10 RT, untuk zona merah tidak ada satu pun RT di Jakarta yang berstatus zona risiko tinggi itu.

Berikut status zonasi RT sesuai wilayah kabupaten/kota administrasi di DKI Jakarta:

– Jakarta Pusat: jumlah RT 4.553; zona hijau 4.415; zona kuning 138; zona oranye 0; zona merah 0.

– Jakarta Utara: jumlah RT 5.290; zona hijau 5.027; zona kuning 262; zona oranye 1; zona merah 0.

– Jakarta Barat: jumlah RT 6.499; zona hijau 6.144; zona kuning 354; zona oranye 1; zona merah 0.

– Jakarta Selatan: jumlah RT 6.073; zona hijau 5.709; zona kuning 361; zona oranye 3; zona merah 0.

– Jakarta Timur: jumlah RT 7.940; zona hijau 7.528; zona kuning 407; zona oranye 5; zona merah 0.

– Kepulauan Seribu: jumlah RT 127; zona hijau 126; zona kuning 1; zona oranye 0; zona merah 0. (OL-2)

 


Source link

Istri mantan Gubernur Jambi dan Wabup Sarolangun penuhi panggilan KPK

Jambi (ANTARA) – Istri mantan Gubernur Jambi Fachrori Umar, Rahimah dan Wakil Bupati (Wabup) Sarolangun Hillalatil Badri memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018 di Mapolda Jambi, Kamis.

Keduanya memenuhi panggilan pemeriksaan bersama sepuluh mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019

Satu per satu saksi keluar dari ruangan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda Jambi. Rahima, istri mantan Gubernur Jambi Fachrori Umar, selesai menjalani pemeriksaan sekira pukul 12.15 WIB.

Rahima, yang diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 ini, bungkam saat dimintai keterangan awak media.

Baca juga: KPK konfirmasi 13 saksi proses pengesahan APBD Jambi 2017-2018

Baca juga: KPK panggil Wabup Sarolangun terkait kasus pengesahan RAPBD Jambi

Baca juga: KPK panggil 11 saksi kasus suap pengesahan RAPBD Jambi

“Diperiksa setengah jam, tidak ada untuk tersangka siapa,” kata Rahimah.

Saat keluar ruangan, Rahima nampak didampingi oleh seorang Polwan dan juga ajudan pribadinya. Dia hanya tersenyum saat ditanya mengenai pemeriksaan tersebut.

Sementara itu Wabup Sarolangun Hillalatil Badri didampingi kuasa hukumnya, Sarbaini, usai jalani pemeriksaan tidak bersedia memberikan komentar lebih atas pemeriksaan itu dan menuju kendaraanya meninggalkan Mapolda Jambi.

 

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Source link

Ironi di Tragedi Kebakaran LP Tangerang

INSIDEN kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas I Tangerang yang menewaskan 44 warga binaan mestinya tidak perlu terjadi. Peristiwa tersebut tentunya dapat menjadi gambaran performa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang telah tujuh tahun menjabat.

Tujuh tahun menjabat sebagai Menkumham, merupakan rekor tersendiri bagi Yasonna. Dia adalah Menkumham terlama sepanjang sejarah indonesia. Tidak ada Menkumham ataupun saat masih bernama Menteri Kehakiman yang jabatannya lebih lama dari Yasonna sejak Indonesia merdeka.

Tujuh tahun tentunya waktu yang cukup bagi seorang pejabat menteri. Menjabat dua periode pemerintahan. Pertama sejak pemerintahan periode pertama Joko Widodo-Jusuf Kalla, penuh menjabat hanya terpotong karena maju sebagai calon legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan. Periode kedua pemerintahan Joko Widodo, saat wapresnya berganti , menkumhamnya tetap Yasonna Laoly.

Sebuah ironi, lamanya waktu menjabat ternyata tidak mampu dimanfaatkan untuk membenahi masalah laten LP, kelebihan kapasitas. Belum lagi urusan kelayakan kondisi LP, baik dari segi infrastruktur dan fasilitas pembinaan.

Apalagi terungkap pemicu kebakaran LP Klas 1 Tangerang adalah masalah listrik yang sudah 42 tahun tidak pernah dibenahi. Sebuah ironi, jika masalah listrik pun terabaikan selama sekitar setengah abad, bagaimana untuk memperhatikan para narapidana menjadi individu yang lebih baik.

Pengabaian itu, terlepas karena khilaf maupun kesengajaan, faktanya telah menarik masalah pemasyarakatan di negeri ini ke persoalan paling mendasar yaitu hidup matinya warga binaan. Hidup matinya manusia!

Padahal sejak proses rekrutmen calon menteri oleh Jokowi-JK pada 2014, Yasonna menegaskan untuk membenahi kondisi LP. Awal-awal menjabat sebagai Menkumham, Yasonna berjanji untuk memetakan permasalahan di lembaga pemasyarakatan.

“Saya krimonolog, jadi saya tahu overcrowded itu menciptakan gesekan-gesekan ketidakpuasan, emosi yang tinggi, saya berupaya. Memang membangun LP itu membutuhkan biaya yang besar, tapi kita akan coba lihat, mana yang lebih padat dialihkan ke mana,” ujarnya pada 23 Oktober 2014 seperti dikutip mediaindonesia.com.

Namun, jauh panggang dari api. Tujuh tahun berselang, pembenahan itu seakan tidak menampakkan hasilnya. Yasonna yang harusnya sudah hafal luar dalam ikhwal pekerjaannya, masih saja kelihatan tidak membereskan persoalan di LP.

Apalagi melihat besarnya anggaran yang dikelola Dirjen Pemasyarakatan dalam lima tahun terakhir di kisaran Rp5 triliun dan porsinya berkisar 40% dari pagu Kemenkumham. Bahkan, pada 2019, anggarannya sempat mencapai Rp6,11 triliun atau 42% dari pagu kementerian kala itu. Sebagian besar anggaran itu digunakan untuk mengelola LP di Indonesia, termasuk memberi makan para tahanan.

Overkapasitas masih terjadi. Pada kasus LP tangerang, saat kebakaran, warga binaan yang ditampung mencapai 2.072 orang, padahal kapasitasnya hanya untuk 600 orang. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 6 mei 2021, LP di seluruh Indonesia pun mengalami kelebihan penghuni hingga 131,077%.

Kerusuhan mudah pecah di lp overkapasitas. Dampak dari itu ialah ancaman pada petugas dan masyarakat sekitar. Di zaman Yasonna, Media Indonesia mencatat setidaknya delapan tragedi LP. Di antaranya, kerusuhan LP Lambaro, Aceh Besar yang dipicu ratusan warga binaan tidak mendapat air untuk mandi dan kebutuhan lainnya selama beberapa hari.

Juga pembakaran LP Banceuy, Bandung, yang terjadi karena napi mengamuk dan membakar penjara. Mereka marah karena ada napi yang meninggal dunia. Selain itu juga ada kerusuhan LP Kerobokan, Bali, Rutan Malabero, Bengkulu, Rutan Sianglang Bungkuk, Pekanbaru, dan LP Permisan Nusakambangan, hingga kebakaran LP Klas 1 Tangerang.

Selain itu, dalam kualitas pembinaan, LP kerap dikonotasikan sebagai tempat untuk memperdalam ilmu kriminal, bukan untuk mencapai tujuan mulianya sebagai tempat pembinaan para kriminal untuk kembali ke masyarakat. Baik untuk kasus terorisme, residivis jalanan, maupun kejahatan lainnya.

Selama ini juga publik masih kerap disuguhi berita para bandar yang masih leluasa untuk mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara Belum lagi urusan penjara-penjara mewah bagi terpidana korupsi. Suasana penjara di Indonesia seringkali menyedihkan dan penuh sesak, tidak berlaku bagi tahanan yang mampu membayar kenyamanan selama di penjara. Ruangan kamar dengan fasilitas penyejuk udara, televisi, kulkas besar, dan kamar mandi pribadi terdengar lebih mirip dengan gambaran hotel daripada sel penjara.

Sehingga, dibutuhkan sosok yang mumpuni dan mampu berkinerja mentereng dalam memimpin LP. Dan untuk jangka panjang, tentu butuh upaya terobosan dari sistem hukum untuk mengurangi overkapasitas. Ada ketidakharmonisan sistem peradilan pidana dalam melihat kondisi kepadatan LP di Indonesia. Di indonesia, 28.241 warga binaan berasal dari tindak pidana narkotika. Seharusnya, sejak awal pengguna narkotika tidak perlu dijebloskan ke penjara. Selama ini pengguna juga dijerat dengan pasal kepemilikan dan penguasaan narkotika yang digolongkan sebagai bandar. Untuk itu, pembenahan harus dilakukan lewat pendekatan rehabilitasi bagi para narapidana pengguna narkoba.


Source link

Jumlah Pasien Menurun, Tempat Tidur di RS Wisma Atlet Terpakai 8%

JUMLAH pasien di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, kembali mengalami penurunan. Data per hari ini (Kamis, 9/9) jumlah pasien berkurang sebanyak 12 orang dari hari sebelumnya.

Saat ini, pasien Covid-19 rawat inap di Wisma Atlet sebanyak 632 orang, sementara sehari sebelumnya sebanyak 644 orang.

Dengan demikian, berarti sebanyak 632 orang yang dirawat atau mencapai 8% dari total kapasitas sebanyak 7.894 tempat tidur. Saat ini, ada sebanyak 7.262 tempat tidur atau 92% kosong.

Hal ini diungkapkan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, Kolonel Marinir Aris Mudian, di Jakarta, Kamis (9/9).

“Sejauh ini para pasien yang bergejala ringan hingga sedang itu tengah dirawat di Tower 4, 5, 6, dan 7. Mereka itu terdiri dari pasien laki-laki total 309 orang, perempuan, 323 orang. Jumlah ini berkurang sebanyak 12 orang dari hari sebelumnya,” lanjut Anis.

Sementara itu, jelasnya, untuk data jumlah pasien RSDC Wisma Atlet Kemayoran sejak beroperasi pada 23 Maret 2020, rumah sakit darurat ini telah didatangi berbagai kategori pasien Covid-19 yang jumlahnya mencapai 127.355 orang.

Aris menambahkan, sebanyak 126.723 orang telah ke luar dari RSDC Wisma Atlet dengan perincian sembuh sebanyak 125.105 orang, dirujuk ke RS lain sebanyak 1.024 orang, sementara pasien yang meninggal dunia 594 orang.

Sementara itu, di RSDC Wisma Atlet Pademangan Jakarta, pasiennya berkurang kembali sebanyak 271 orang. Sebelumnya pada Rabu (8/9) sebanyak 4.637 orang dan hari ini menjadi 4.366 orang pasien atau mencapai 61,08% dari total kapasitas sebanyak 7.148 tempat tidur yang dirawat di Tower 8, 9, dan 10. (Ssr/OL-09)


Source link

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai