Oleh ApriantoDalam masyarakat Minangkabau sejak dahulu sudah dikenal sosok penghulu atau datuk sebagai pemimpin. Penghulu dalam masyarakat adat Minangkabau adalah pemimpin kaumnya dan pemuka adat dalam Nagari. Jabatan Penghulu di Minangkabau merupakan jabatan turun- temurun dari niniak turun ke mamak dan dari mamak turun kepada kemenekan yang segaris ketururan berdasarkan garis keturunan di pihak
Pengambilan Keputusan Pada Masyarakat Minangkabau dan Good Governance
Oleh Amir RasidPengambilan Keputusan dalam masyarakat adat Minangkabau tidak terlepas dari model kepemimpinan yang dianutnya. Model kepemimpinan dalam masyarakat adat Minangkabau yang mengutamakan kebajikan dan kebijaksanaan masih dipraktekan sampai sekarang. Model kepemimpinan itu yang dilandasi nilai-nilai adat dan agama yang menyatu seperti tercemin dalam pepatah “Adaik Basandi Syara’, Syara’
Hukum Pidana Adat Masuk Dalam RUU KUHP
Hukum Pidana Adat atau Pidana Adat yang selama ini terkesampingkan, kini mendapat tempat dalam ranah hukum pidana nasional. Hal ini seperti dikatakan Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Muladi, bahwa hukum adat merupakan salah satu karakter hukum yang masuk dalam RUU KUHP. Untuk keperluan itu, untuk memenuhi asas legalitas, akan dibuat kompilasi hukum adat yang akan dijadikan sumber.Seperti ditulis
Nilai-nilai Good Governance Dalam Tradisi Barantam Di Minangkabau
Oleh Andi Arvian Siska Bila ditelusuri tadisi dan budaya Minangkabau, maka secara implisit terdapat nilai-nilai dari sejumlah hal yang menjadi unsur good governance. Dalam konteks ini, good governance merupakan satu konsep yang dikembangkan dalam mengelola pemerintahan yang disebut juga dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Didalam tata kelola yang baik tersebut ada sejumlah aspek yang
Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru yang salah satunya terkait dengan keadilan restoratif justiceOleh Dr. Ridwan Mansyur, SH.,MHSistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan
Syarat Menjadikan Rumah Sebagai Tempat Usaha
Bolehkah rumah dijadikan sebagai tempat kegiatan usaha atau tempat usaha ? Jawabannya tentu saja boleh sepanjang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini ada sejumlah ketentuan yang mengatur prihal menjadikan rumah tempat usaha, apalagi bagi usaha yang terbilang usaha rumahan.Persyaratan untuk menjadikan rumah tempat usaha tergantung dari jenis usaha yang akan dilakukan batasan
Alasan Memasukkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden Dalam Rancangan KUHP
Banyak yang ingin tahu, apa alasan Pemerintah memasukkan kembali pasal penghinaan presiden atau kepala negara dalam Rancangan KUHP (RKUHP). Padahal sebelumnya, sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal penghinaan presiden itu. Seperti ditulis hukumonline.com, dimasukannya kembali pasal penghinaan presiden itu dalam RKUHP lebih pada pertimbangan mengedepankan prinsip equality
Menunggu Sunset di Pulau Kasiak Putiah dan Tawaran Sudut Pandang dari Laut
Sudah agak sore sebenarnya ketika menginjakkan kaki di pantai Pulau Kasiak Putiah (Pulau Pasir Putih) yang terletak tidak jauh dari objek wisata pantai Taman Nirwana, Padang. Pulau Kasiak Putiah hanyalah sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Tidak ada fasilitas wisata apa pun disana. Tapi jangan kecewa dulu, ada spot pesona alam laut yang mengangumkan yang ditawarkan pula ini bagi yang berkunjung
UU Ketenagakerjaan Yang Dicabut UU No 13 Tahun 2003
Pengaturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia saat diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dengan diundangkannya UU No 13 Tahun 2003 sekaligus mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan UU tentang ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya, termasuk sebagian UU ketenagakerjaan yang merupakan produk kolonialPencabutan sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut terutama
Konsep Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Legal accountability is very important for the creation of legal certainty in the effort to eradicate corruption. Here is the absence of an article discussing the legal liability.
The effort to eradicate corruption in Indonesia faces several conditions such as high rate of corruption, problems in different views of law related to criminal corruption in government officials in applying their
