IMUNITAS DIPLOMATIK VERSUS HUBUNGAN TENAGA KERJA Perkembangan Hukum di Indonesia tentang Kekebalan Diplomatik

Publised in Antaranews: 5 January 2014
Damos Dumoli Agusman[1]
            Pengadilan Indonesia mulai bersentuhan dengan issue-issue kekebalan diplomatik dan konsuler. Pada tahun 2013 tercatat dua perkara di pengadilan Indonesia yang dilansir di ruang publik yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik. Pertama, putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta dalam perkara Kedubes Brazil di Jakarta,[2] dan kedua putusan Mahkamah Agung dalam perkara Konsulat AS di Medan.[3] Kedua perkara ini memiliki karakter yang sama yaitu perihal hubungan kerja antara pemberi kerja yaitu Kedubes Brazil dan Konsulat AS dengan para pegawainya. Kedua pegawai ini sama-sama di PHK dan mengajukan gugatan terkait dengan masalah pesangon, dan kedua-duanya sama-sama memenangkan perkara. Karena para pihak dalam perkara adalah lembaga diplomatik dan konsuler yang diatur oleh hukum internasional (hukum diplomatik dan konsuler) maka pertanyaan klasik yang selalu muncul dalam perkara yang sama di berbagai negara adalah apakah hubungan kerja antara lembaga diplomatik/konsuler asing ini tunduk pada hukum perburuhan negara setempat?
            Jurisprudensi di negara-negara maju tentang perkara hubungan ketenagakerjaan yang melibatkan Kedutaan dan Konsulat sudah berkembang pesat. Kedutaan Indonesia sendiri telah pernah mengalami perkara sejenis ini di pengadilan Portugal dan Italia. Negara-negara Eropa, seiring dengan menguatnya gerakan buruh dan penghormatan terhadap HAM, telah lama meninggalkan pendekatan imunitas absoulut (absolute immunity) terhadap lembaga diplomatik dan bergeser kepada pendekatan imunitas terbatas (restricted immunity). Artinya, kekebalan Kedutaan atau Konsulat sebagai institusi publik berbeda dengan kekebalan yang dinikmati oleh Diplomat atau Konsul seperti yang diatur oleh Konvensi Wina 1961/1963 tentang Hubungan Diplomatik/Konsuler.
Terhadap Kedutaan dan Konsulat, negara-negara Eropa cenderung memperlakukannya seperti layaknya badan-badan usaha lainnya sehingga dalam kondisi tertentu tidak dapat menikmati kekebalan. Kondisi-kondisi yang diterapkan juga bervariasi tergantung dari sisteh hukum negara masing-masing. Menurut Pengadilan Eropa dalam perkara Supir Kedubes Alger di Berlin 19 Juli 2012, Kedutaan besar sebagai pemberi kerja harus dianggap sebagai badan usaha (estalbishment) jika memperkerjakan seseorang sepanjang jenis pekerjaannya bukan menyangkut fungsi publik (exercise public powers).[4] Di negara-negara lain, seperti Austria hukum perburuhan setempat tidak berlaku jika hubungan kerja dilakukan oleh Diplomat dengan seseorang yang bukan warga negara atau pemilik ijin tetap dari negara setempat. Kondisi-kondisi ini memang telah diakui dalam hukum internasional. Singkatnya, jursiprudensi di negara-negara Eropa menetapkan secara jelas kondisi-kondisi yang mengakibatkan lembaga perwakilan asing tidak dapat menyandarkan pada kekebalan diplomatiknya, dan semua putusan itu diselaraskan dengan norma-norma pembatas yang disediakan oleh hukum internasional.
Bagaimana dengan jurisprudensi di Indonesia?. Kedua putusan peradilan Indonesia diatas merupakan kasus landmarkyang bakal mewarnai sikap pengadilan Indonesia terhadap status Kedutaan/Konsulat asing sebagai pemberi kerja. Dalam kasus Kedubes Brazil, majelis hakim di satu pihak mengakui bahwa Kedubes Brazil memiliki kekebalan diplomatik. Namun dipihak lain majelis merujuk pada perjanjian kerja yang disepakati oleh si pegawai dan Kedubes Brazil, yang pada intinya telah menyepakati berlakunya hukum Indonesia. Berdasarkan kesepakatan ini maka hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan berwenang mengadilinya. Persoalan utama dalam amar putsan hakim ini bukan tentang hasil akhirnya yakni bahwa pengadilan memiliki kompetensi namun terletak pada argumen yang menggiring kepada hasil akhir itu. Hakim tampaknya menghadapi dilema untuk merekonsialiasi tentang persoalan kekebalan diplomatik dan kewenangan pengadilan sehingga mengakui secara bersamaan kekebalan diplomatik Kedubes dengan kewenangannya mengadili perkara. Konstruksi ini contradictio in termines (bertentangan dengan sendirinya) karena bagaimana mungkin pengadilan mengklaim kewenangannya terhadap pihak yang diakui kekebalanannya. Jika mengikuti alur pikiran para hakim, seyogianya konstruksi hukum yang lebih tepat adalah bahwa perjanjian kerja para pihak secara hukum telah menghilangkan (overruled) kekebalan diplomatiknya. Namun konstruksi ini juga masih lemah, karena melahirkan pertanyaan lain dalam hukum diplomatik apakah perbuatan perdata secara otomatis dapat menghilangkan kekebalan diplomatik.
Perkara Konsulat AS di Medan juga menghadapi karakter permasalahan yang sama. Pertanyaan hukum yang lahir adalah apakah Konsulat AS memiliki kekebalan dalam perkara ini. Konsulat AS membangun dalil hukum  bahwa pemberi kerja adalah sebagai Pejabat Fungsi Konsuler, dalam menjalankan tugasnya tidak tunduk pada yurisdiksi hukum maupun administratif Indonesia. Dalam hal ini AS c.q. Konsulat AS di Medan tidak mempunyai personalitas hukum yang terpisah dari Negara Amerika Serikat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat. Terhadap dalil ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena gugatan a quo adalah mengenai pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi di dalam wilayah hukum Indonesia, maka demi hukum, yang harus diberlakukan adalah hukum Indonesia i.c. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Keputusan Mahkamah bahwa pihaknya berwenang untuk mengadili perkara Konsulat AS itu sendiri tidaklah kontroversial karena banyak pengadilan negara-negara lain juga mengambil kesimpulan ini. Namun argumen yang mendasarinya tampaknya tidak berakar pada hukum internasional. Argumen yang dibangun oleh Mahkamah kelihatannya sangat meloncat dan bersifat sapu jagat (sweeping argument). Mahkamah tidak merasa perlu mempersoalkan tentang karakteristik para pihak (dalam hal ini Konsulat) serta karateristik hubungan kerjanya (apakah berfungsi publik atau perdata) namun langsung menciptakan dalil bahwa sepanjang hubungan kerja itu terjadi di wilayah Indonesia maka yang diberlakuan adalah UU No. 14 Tahun 2003. Dalil ini akan bertentangan dengan hukum internasional khususnya Konvensi Wina 1961/1963 tentang hubungan Diplomatik/Konsuler karena tidak semua hubungan kerja yang terjadi di wilayah suatu negara tunduk pada hukum negara itu. Hukum internasional telah mengatur bahwa jika hubungan itu bersifat publik (exercise of government authority) dan/atau pemberi kerja memiliki kekebalan diplomatik maka hukum nasional setempat tidak dapat diberlakukan.[5]  Seyogianya, hakim mendasarkan pada dalil a.l. bahwa hubungan kerja antara Konsulat AS dan pegawainya adalah hubungan perdata biasa yang tidak bersifat publik sehingga oleh hukum internasional tidak diberikan atribut imunitas.
Terlepas dari kelemahan argumen yang mendasari putusan kedua pengadilan diatas, kecenderungan untuk memberlakukan imunitas terbatas kepada Kedubes dan Konsulat asing patut disambut baik. Kedutaan dan Konsulat dalam perkembangan dewasa ini memang tidak lagi dapat menikmati kekebalan yang mutlak. Namun demikian dalil hukum yang dibangun dalam jurisprudensi ini hendaknya memperhatikan pula pembatasan-pembatasan norma yang memang telah disediakan oleh hukum internasional yang mengikat semua negara. Untuk itu norma-norma hukum internasional yang terkait dengan kekebalan diplomatik serta pengecualian-pengecualiannya perlu di diseminasi di kalangan pakar hukum di Indonesia sehingga keputusan peradian Indonesia terhadap perkara-perkara yang sama, yang frekuensinya akan semakin meningkat di masa yang akan datang, dapat selaras dengan standar yang diakui oleh masyarakat internasional.
***

[1]Penulis adalah mantan Direktur Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI dan saat ini bertugas sebagai Konsul Jenderal RI di Frankfurt dan sedang menyelesaikan studi S3 di bidang hukum inernasional di Goethe University of Frankfurt. Artikel ini murni pandangan akademis penulis.
[5]Lihat pasal 11 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004,  https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/English_3_13.pdf

Resensi Buku: Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek Indonesia, Refika 2010

Resensi oleh: eka_aa 
Di sela keringnya wacana dan penerbitan buku soal hukum internasional di Indonesia, buku karangan Damos Dumoli Agusman ini patut diberikan apresiasi. Buku tersebut patut mendapat perhatian dikarenakan selain mengangkat permasalahan klasik hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional juga menawarkan suatu solusi yang tentu saja masih bisa diperdebatkan.
Relasi antara hukum internasional dengan hukum nasional memang belum diatur dengan jelas meskipun telah ada UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal ini erat kaitanya dengan tidak tegasnya politik hukum yang dianut oleh Indonesia. Ada dua teori besar yang dikenal untuk mengatur hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu; monisme dan dualisme.
Teori monisme menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional berlaku dalam lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi melainkan inkorporasi sehingga tidak dibutuhkan legislasi nasional yang sama untuk memberlakukan hukum internasional dalam hukum nasional. Karena merupakan kesatuan sistem hukum maka terdapat kemungkinan adanya konflik antara hukum internasional dengan hukum nasional.
Dengan demikian ada dua percabangan dari teori ini; lebih mengutamakan hukum internasional dibandingkan hukum nasional (primat hukum internasional) atau sebaliknya (primat hukum nasional) (hlm.97) Teori dualisme menempatkan hukum internasional sebagai sistem yang terpisah dari hukum nasional. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua sistem tersebut. Akibatnya, diperlukan suatu transformasi dari hukum internasional menjadi hukum nasional berdasarkan peraturan-perundang-undangan.
Dengan adanya transformasi tersebut, maka kaidah hukum internasional diubah menjadi kaidah hukum nasional untuk berlaku sehingga tunduk pada dan masuk pada tata urutan perundangan nasional. Karena merupakan dua sistem yang berbeda maka tidak mungkin terjadi konflik antara keduanya (hlm.97)
Berdasarkan kedua teori tersebut, apakah politik hukum yang diambil Indonesia? Monisme? Dualisme? atau campuran? Titik penting yang diangkat dalam buku ini adalah terkait dengan posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Politik hukum Indonesia soal posisi perjanjian internasioal dalam hukum nasional mula-mula dapat dilacak dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi :
  1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka diperlukan persetujuan DPR untuk membuat perjanjian dengan negara lain atau perjanjian internasional lainnya. Definisi perjanjian internasional lain diartikan menurut penulis sebagai perjanjian antara Indonesia dengan organisasi internasional. Meskipun telah mensyaratkan perlu persetujuan DPR dalam membuat perjanjian internasional, namun pasal tersebut belum berbicara dengan jelas posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.
Pada tataran praktek, setidaknya terdapat tiga tahap pergeseran yang signifikan soal kata “persetujuan DPR” yaitu :
  1. Periode awal kemerdekaan hingga tahun 1974, persetujuan DPR dituangkan dalam suatu produk UU, namun UU dalam kaitan ini dimaknai sebagai UU yang bersifat mengesahkan persetujuan DPR.
  2. Periode 1974-Orde Baru, sekalipun tidak konsisten, UU yang mengesahkan persetujuan DPR ini kemudian dimaknai UU dalam arti formil dan bersifat penetapan.
  3. Sejak adanya UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan, UU yang mengesahkan bergeser menjadi UU yang mengesahkan perjanjian itu sendiri sehingga UU ini adalah UU dalam arti materil dan bersifat mengatur. (hlm.137)
Pergeseran makna “persetujuan DPR” dalam praktek tersebut terjadi karena memang belum jelas politik hukum yang diambil oleh Indonesia terkait perjanjian internasional. UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional awalnya disusun untuk mengatur secara terperinci soal posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, lagi-lagi politik hukum yang diambil juga belum jelas. Ada sisi monisme dan dualisme dalam UU tersebut.
Terkait soal pengesahan (ratifikasi) misalnya, Pasal 9 menyebutkan bahwa: “Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut (ayat 1); Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. (ayat 2).”
Pengesahan sebagai definisi ratifikasi dalam pasal 9 tersebut mencampuradukan arti ratifikasi sebenarnya dalam hukum internasional. Padahal makna ratifikasi dapat diposisikan sebagai tindakan internal maupun eksternal suatu negara terhadap perjanjian internasional. Ratifikasi dalam hukum internasional (eksternal) diartikan sebagai tindakan konfirmasi dari suatu negara terhadap perbuatan hukum dari pejabatnya yang telah menandatangani suatu perjanjian. Dengan adanya ratifikasi maka suatu negara mulai terikat dengan suatu perjanjian internasional. Hukum internasional tidak mempersoalkan bagaimana mekanisme internal suatu negara dalam memberlakukan perjanjian internasional.
Pencampuradukan makna pengesahan (ratifikasi) eksternal dengan internal dalam Pasal 9 di atas, maka dapat dibenarkan bahwa pengesahan perjanjian internasional melalaui UU/Keppres, Jika demikian, apakah UU/Keppress ratifikasi menandakan bahwa perjanjian internasional telah mengikat Indonesia atau perlu kah dibuat UU/Keppres untuk mentransformasi perjanjian internasional Poin inilah yang coba dielaborasi dengan baik oleh Damos Dumoli Agusman dalam bukumnya.
Sebagai wacana pemikiran, Damos Dumoli Agusman mengajak pembaca untuk menguji beberapa usulan beliau yang berkaitan dengan persoalan bagaimana seharusnya politik hukum Indonesia soal perjanjian internasional diarahkan. Setidaknya ada 3 wacana yang digulirkan, yaitu :
  1. Monisme sebagai pilihan politik hukum karena mempercepat proses pembentukan hukum.
  2. Monisme akan mempercepat karena hanya menginkorporasi perjanjian internasional melalui ratifikasi sehingga tidak perlu membuat UU yang terpisah yang akan menghabikan waktu dan biaya. Jika memilih dualisme, maka akan membebani Indonesia dengan proses legislasi
  3. Alasan historis, karena M. Hatta telah menyatakan lebih mengarah ke supremasi perjanjian internasional
  4. Sistem hukum Indonesia bercermin ke eropa continental yang umumnya berkarakter monisme.
Tentu saja usulan-usulan tersebut harus diapresiasi sebagai bagian pertukaran wacana soal hukum internasional di Indonesia. Dengan adanya pelemparan wacana ini, maka diharapkan akan terlahir antitesa yang berujung pada sintesa yaitu suatu politik hukum perjanjian internasional Indonesia yang memihak kepada publik. Pengaturan lebih terang dapat dilihat melalui UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Inernasional.

TREATIES BEFORE INDONESIAN COURTS

 

THE COURTS AND TREATIES: INDONESIA’S PERSPECTIVE

Damos Dumoli Agusman[1]
perjanjianinternational.blogspot.de

 

 

Paper presented at the International Conference on the Progressive Development in International Law: Theory and Practice that will be held on 25 – 27 September 2013 at the Faculty of Law Universitas Padjadjaran, Bandung. 


Are Indonesian Courts bound by a treaty to which Indonesia is a party? Are its judges free to apply international rules? These simple questions are unfortunately encountered with legal difficulties. Although Indonesia inherits the monist-tradition of the Dutch colonial power (the tradition of which all binding treaties are always domestically applicable before the courts), the question of enforceability of treaties is still open under the current Indonesian legal system, which is far from certain. Neither constitutional provisions nor legal doctrine is yet satisfactory in dealing with this compelling question. Scholarly views are also divided on this particular issue and have to some extent added to the legislative ambiguities, inconsistent government practices, and unpredictability in the Court decisions.[2]
            It has been traditionally argued that domestic courts find obstacles in the way of direct application of international law because of the notions of state sovereignty, separation of powers and the principle of legality[3] under dualist pretext over the relationship between international law and domestic law. Nevertheless, using international law in domestic courts under modern legal jurisdiction has widely been accepted.  Even in that dualist legal system, where international law is relatively isolated from domestic law, the use of international in deciding the case, albeit in various modes, has been a common practice.[4]
            Constitution of 1945 as recently amended including existing legislations, state practices, as well as legal doctrines,  are still silent on the question whether or not international law may be directly invoked and enforceable under domestic legal system.  Therefore this paper attempts to explore whether the answer to the question is there and available in Indonesian judicial attitudes. How and to what extent Indonesian Courts make use of international law especially treaties in deciding cases before it would be the central focus with a view of finding the general trend, if any, with regard to mentioned-above question.
1. Courts and the Judicial Competence
On the basis of the Rechtsstaat principle, judicial powers are set up distinct from other state powers. Article 24 A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia rules that the judicial powers shall be independent with the authority to organize the judicature in order to uphold law and justice. Under the present Constitution, the judicial powers are vested in two distinct courts and one commission:
(a)   The Supreme Court with its subordinate judicatory bodies dealing with general, religious, military, state administrative judicial fields. It has the judicial powers to hear a trial, review legislation lower than laws against such laws, and other powers prescribed by laws.[5]
(b)  The Constitutional Court has the judicial powers to review the constitutionality of laws against the Constitution; it settles disputes concerning constitutional competences of state’s organs, deals with cases concerning the closure of political parties, settles disputes arising from general election, and makes a decision on the opinion of the House of Representatives for the impeachment of the President.[6]
(c)   The Judicial Commission whose tasks are to elect Judges at the Supreme Court and to monitor the conducts of the Judges under the Supreme Court.
It is just recently that the courts are becoming independent as well as impartial. The present independent and impartial status of judicial institutions is also encouraged by a strong public call following the political reform since 1998. Before the reform, as envisaged by the previous Law No. 14 of 1970 on Justice, the courts were under administrative control of the Ministry of Justice (executive) thus leading to the so-called ‘two hat’ controversy[7] whereby judges had two authorities they had to answer to, i.e. to the Minister of Justice for administrative matters and to the Supreme Court for substantive matters. This created doubts on their independence and impartiality. Following the constitutional reform in 2000, as affected by the Law No. 48 of 2009 on Judicial Powers, the Supreme Court and the newly set-up Constitutional Court in 2004 have become independent judicial institutions and take care of their own organization, administrative matters as well as budget.
The Law No. 48 of 2009 on Judicial Powers has provided several judicial principles to be subscribed by Indonesian judges which are related to the function of the courts and the possible access to international law especially treaties. They are, inter alia, as follows:
(a)   Trials by the courts shall be on the basis of laws without any discrimination.[8]
(b)  Judges shall explore, follow and understand the legal values and sense of justice living in the society.[9]
(c)   Judges in making decisions shall convey legal considerations and written opinions.[10]
(d)  The decisions of the courts shall embody legal reasoning and legal basis; and shall quote therein the relevant provisions of the laws or the unwritten laws that are invoked for the decisions.[11]
From those judicial principles, it might be induced that judges shall be independent as well as subject to law. In delivering their judgments they are bound by laws and are given the freedom to seek and explore all legal norms applicable to the cases under examination. It also appears from the existing law that the Indonesian courts do not encounter (or at least the law does not mention it) the typical judicial problem of so-called ‘threats to the independence of courts’,[12] such as the principle of non-justifiability, which (i) prevents them from interfering with foreign policy making by the executive; (ii) prevents them from examining whether the executive acts in accordance with treaties, and the doctrine that the states should speak with one voice; and (iii) from interpreting treaties – because that is a matter for the executive rather than for the courts (separating power constraints[13]). In this regard, nothing under the law prevents judges from applying legal norms contained in treaties in the cases under their examination as long as they are international obligations binding Indonesia.
As Indonesia is rooted in the civil law tradition, and apparently prefers to remain in that tradition, the courts are not bound by the previous decisions of the courts (precedence). However, consideration to the courts’ decisions are very significant to be paid for, as it can explains how the norms are operating and applied in a concrete case.
2. Judicial Attitude towards Treaties

a) Introductory remarks
Cases arising directly from the question of the domestic status of treaties in Indonesia are still rare, partly because the domestic law relating to treaties is not yet well developed and there was little legal interest in the Indonesian legal system to have it developed. Consequently, the courts have not yet been enthusiastic to express their perception towards the domestic status of treaties and therefore have hardly indicated any direction and trend with regard to the question. Furthermore, as in most civil law countries, the legal opinions as contained in the Indonesian court’s decisions are mostly short and formal in nature because the judges are not obliged to provide an elaborated reasoning for the decisions. In most cases examined, most arguments relevant to the issue of treaties under domestic law have been elaborated by the parties to the dispute. The responses of the courts are, however, usually less elaborate. Their rulings are relatively short and tend to go straight forward to the decision without making necessary consideration (ratio decidendi) to the arguments submitted by the parties. It is therefore difficult to imply legal determination simply from their decisions only.
From the various interviews with the Indonesian judges and legal practitioners, a small group of judges have held an approach that treaties have been transformed into domestic law by virtue of the laws approving the treaties and will treat them as binding laws.[14] No trend in the case law however convincingly supports this approach. Most judges apparently show indifference towards treaties. The acknowledgement in the legal theory as taught in Indonesia, that treaties are sources of law, apparently does not have any effect to the manner the courts treat and give weight to treaties. According to the prevailing law, treaties are still outside the recognized sources of law in Indonesia and are hardly acknowledged as what the theory dictates. Even to the judges that have good knowledge of international law, treaties are not more important than the laws.[15] Another group of judges recognize the binding force of treaties but in the same vein their application is contingent to the implementing legislations, and will only refer to the treaty provisions if the domestic legislations are not sufficiently clear. [16]
However, there are recently a growing number of court decisions that touch upon and make either direct or indirect reference to treaties. Jurisprudence making reference to treaties is in most cases closely related to globalization related treaties, such as trade and human rights. The Supreme Courts and the Constitutional Courts have recently used provisions of treaties for various purposes, ranging from merely supporting their legal arguments, seeking clarification for interpreting unclear legal principles and provisions, to more authoritative one by invoking them as legal norms. Treaties to which Indonesia is bound have been invoked in most cases before the courts not only as a tool of interpretation for domestic legislation but also for their application to the particular cases. Likewise, the respective party to the case has also attempted to explore and develop arguments on the basis of the provisions of treaties and made necessary references to all resources available within the province of international law.
The establishment of the Constitutional Court has contributed to a growing number of cases relating to international law because it deals mostly with the judicial review of statutes/laws against human rights provisions of the Constitution in which many relevant treaties are closely involved. Although the Constitutional Court does not directly deal with the conflict between the provisions of domestic laws and treaties, it seeks reference from treaties as aids to interpretation to ensure that the constitutionality of the law shall also conform to international law. The Court therefore interprets laws before it in the manner that they are not in conflict with the rule of international law.
To date no case has been reported concerning claims in whole or in part based directly and independently on the provisions of treaties, or reviewing the legality of national acts in the light of treaty obligations or concerning interpretation and application of treaty rules. The Supreme Court as well as the Constitutional Court at the present stage generally apply provisions of a treaty in the context of, and connected with, the application of domestic provisions. They normally use treaties as tools of interpretation to the issue arising from the provisions of domestic legislations. The mainstream approach still puts emphasis on domestic provisions and will refer only to treaties if the domestic law is not clear with regard to the given case or an additional clarification is still required to clarify a vague domestic legal concept.
b) Survey of Judicial Practice
(i) Guiding Principle in the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi)
The Constitutional Court has established a guiding principle underlying the use of international law in deciding a case. In a case concerning judicial review of the blasphemy law involving religious freedom, the Constitutional Court holds that the compliance of Indonesia to international law including treaties is characterized by, and shall be in accordance with, the philosophy of the state as well as the Constitution.[17] It impliedly suggests that the Constitution is supreme to international law.
(ii) Treaty Rules applied as authoritative
There is a number of cases that are directly concerned with the application of the provisions of a treaty to a dispute. The Supreme Court, which mostly deals with private cases, encountered cases relating to intellectual property rights, for which appropriate treaties are relevant. In its decisions in 1990 the Court invoked international obligations of Indonesia arising from the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 to which Indonesia is a party.[18] The Court made a ruling by applying the provisions of the Convention. In a number of similar cases, the Supreme Court has applied the provisions of treaties particularly concerning the protection of so-called well-known trademarks as stipulated in the Paris Convention and the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS) to which Indonesia is a party. In a trademark dispute,[19] where the Court was requested by a party to annul a registration of a well-known trademark by another party, the Supreme Court applied Article 6 bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property which led to a decision in favour of the requesting party.
As an archipelagic state comprising a huge economic exclusive zone, Indonesia encounters an increasing number of cases on illegal fishing in the zone. The cases before the courts mostly involve the relevant provisions of the UNCLOS 1982 which are applicable in the zone. In a number of cases, the Supreme Court cites Article 73 (3) of the UNCLOS 1982 concerning the prohibition of imprisonment for the violations of fisheries law in the zone.
In Yu Yuen Jun[20] and Lao Chong[21], decided respectively in 2007 and 2009, albeit contended by the defendant on the basis of Article 73 (3) of the UNCLOS 1982, the Supreme Court ignored the prohibition contained in the Convention and kept imposing imprisonment without any legal clarification why the Court was not bound by the treaty provision. The compliance to the provision has been increasingly held in the subsequent cases. In the Bui Ngoc Sanh case decided recently in 2012, a captain of a Vietnamese fishing ship was arrested on the allegation of illegal fishing within the economic exclusive economic zone of Indonesia in Natuna Sea. The Court of first instance (District Court) endorsed a punishment with 6 month in jail. The defendant brought the case to the Higher Court by invoking Article 73 (3) of the UNCLOS 1982. The Higher Court then held:

According to Article 73 (3) of the UNCLOS 1982 or Article 73 (3) the Law No. 17 of 1985, it is prohibited to impose imprisonment for violations of fisheries law in the exclusive economic zone…therefore the Judgment of the Court in the first instance should be corrected to the extent of the penalties imposed to the defendant… [22]
The Compliance to the provision of the UNCLOS in a similar case in 2012 continues to be held, where fines were imposed to the defendant without involving imprisonment by making reference to the provision of the Convention. [23]
Apart from cases concerning violations of fishing law in the economic exclusive zone, there was also a case arising from the application of provisions of the UNCLOS 1982 concerning the right of innocent passage in territorial sea. In the Chen Guo Ping case, a captain of a Chinese fishing ship who was accused of illegal fishing in the territorial sea of Indonesia in the Aru sea, was released by the District Court in Timika on the account that there was no evidence to prove that the defendant was only exercising innocent passage and nor prove that the defendant violated the fishing law. In the appeal proceeding, the prosecutor built up arguments invoking the relevant provisions of the UNCLOS 1982 and arguing:

The Court of first instance has wrongly understood the meaning of innocent passage. It should have considered other relevant rules pertaining to the issue and in this regard what it should mean according to the UNCLOS 1982 which has been ratified by the Law No. 17 of 1985 and the Law No. 6 of 1996 concerning Indonesian Waters. One of the activities that is prohibited by Article 19 (2) the Law No. 17 of 1985 concerning Ratification of the UNCLOS 1982 is fishing. According to the Convention, ships while exercising innocent passage shall stow their fishing gear and equipment. It is evidenced from the witnesses that upon the arrest the fishing gear and equipment were not stowed, and one ton of fishes were found in the vessel.[24]
Unfortunately the Supreme Court did not reach the merits of the case where it could otherwise pronounce some ruling concerning the meaning of innocent passage under the Convention because it rejected the appeal on the ground of procedural constraint, under which the prosecutor could not bring the case for appeal because in the Court of first instance, the defendant was unconditionally released from the charge. Under the procedural law, the Supreme Court could only accept the appeal if the judgment of the Court of first instance does not amount to unconditional release. Had the Court of first instance released him under specific conditions, the Supreme Court should have dealt with the merits of the case.
The Court of first instance in Jayapura gave due regard to treaties in general in a case concerning the imprisonment of a 15 year old child that committed a crime. The Prosecutor charged the child for criminal offence and asked the Court to impose imprisonment. The Court held that:

In deciding the sentence, the Court should take into consideration international conventions concerning the rights of child as well as the laws concerning child protection. In this regard, taking into account that the defendant is still teenager and attending junior school, especially having due regard that prison devoted for children is not yet available in this region, the imprisonment sentence will negatively affect the physiological development and the future of the defendant…. The Court therefore, while finding that the defendant is guilty, decides to return the defendant to his parent.[25]
The Supreme Court directly applied the Vienna Convention on Diplomatic Relations to cases involving and affecting foreign embassies. In two separated cases concerning the land title of the diplomatic premises used by the Embassy of Saudi Arabia[26] and Malaysia[27], private persons brought claims that the lands used by the two embassies belonged to them and asked the Court to annul the land certificates that had been issued by the Government for these embassies. In the two cases, the Supreme Courts rejected the claim of the applicant on the ground of diplomatic immunity and inviolability of diplomatic premises as stipulated in Articles 29 and 30 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.
Although the judgments are not free from criticism on a different ground,[28] the Supreme Court appears to apply directly the provisions of the Convention without necessarily having examined whether or not there exists domestic legislation that give domestic effect to the Convention. Until today, Indonesia has no domestic law or regulation concerning diplomatic immunities apart from Law No. 1 of 1982[29] approving/ratifying the Vienna Convention and has granted such immunities on the basis of that Convention.
The question of self-executing provisions of a treaty has been raised in a number of cases. In a case concerning intellectual property rights, [30] the requesting parties asked the Supreme Court to apply the Paris Convention by arguing that the Convention in this regard is self-executing. Although the Court decided in favour of the requesting party by which the outcome of the decision confirmed such protection on the basis of a well-known trademark, it failed to address the question whether the Convention itself is self-executing. The decision of the Court was made merely on the technical ground that the Court of first instance has made a wrong measure in the proceeding by rejecting the copy of evidences, a legitimate proof before the Court, although it had been properly legalized. The Court did not consider it necessary to address questions such as whether it is bound to apply treaties ratified by Indonesia nor has it determined whether the Paris Convention is self-executing.
In the recent case concerning the constitutionality of the ASEAN Charter, the Constitutional Court identifies that Article 1 (5) of the Charter, which establishes an ASEAN free trade area and which is claimed by the applicants as violating the Constitution, could not be automatically effective[31] because the next paragraph of the Article (Article 1 (6)) stipulates that: Member States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership. It may be implied from this particular decision that a treaty norm is non-self executing if the wording of the norm so indicates. It is to confirm that the Court does not invoke a dualist pretext to deny the self-executing nature of a treaty norm.
On the other hand, the Supreme Court has also applied a provision which is clearly non-self-executing by virtue of its merits. In a case concerning industrial design[32] where the Supreme Court was requested to revoke the registration of an industrial design on the ground that the design was not new, a provision of the TRIPS Agreement that is clearly non-self executing[33] was apparently invoked. It held that:
According to Article 2 (2) of the Law No. 31 of 2000, Industrial Designs are regarded new when on the date of registration it was not similar to ones that existed before. According to Article 25 (1) of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features.
Contrary to the cases above, in some exceptional cases the Supreme Court has denied the application of a treaty to which Indonesia is a party. The Court of first instance in the Apriliany Case[34] concerning the liability of air carriers for luggage lost, which was eventually confirmed by the Supreme Court, declined to apply the provisions on liability of the Warsaw Convention 1929 for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air on the account that the application of the provisions of the Convention to this particular case would create unfairness in Indonesia. The Court, while acknowledging the provisions of the Convention as applicable rules to the case, preferred to apply domestic rules in order to obtain a more fair outcome.
The case of PT. Nizwar v. Navigation Maritime Bulgare (NMB) in 1981 is a controversial landmark case, which involves directly a question of domestic status of a treaty, i.e. the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958, which the Supreme Court declined to directly apply. The case concerned the enforcement of foreign arbitral award in Indonesia where NMB, the winning party, attempted to seek its execution under Indonesian jurisdiction. The Court of first instance on 10 June 1981 granted the request for the enforcement of the arbitral award on the ground that Indonesia was bound by the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 by virtue of state succession principle from Dutch colony.[35] The Supreme Court overruled the decision of the Court of first instance and rejected the assertion that Indonesia was bound by the Geneva Convention of 1927 by holding that in principle and according to Indonesian jurisprudence foreign court judgments cannot be enforced in Indonesia unless there is agreement between Indonesia and the foreign state concerning the enforcement of foreign judgments. The Court further rejected the state succession principle by arguing that despite Indonesia being bound by the state succession agreement by virtue of Article 5 of the ‘Round Table Agreement 1949’ between Indonesia and the Netherlands, this did not necessarily mean that Indonesia is bound by treaties to which the Netherlands was a party. The reason invoked by the Court was that the treaty was concluded when the world was dominated by colonial powers and therefore the state succession principle was a product of the situation. Apart from these rulings, the Supreme Court also endorsed its views concerning the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958, which was ratified by Indonesia by means of Presidential Decree No. 40 of 1981 on 5 August 1981 when the Court examined the case. The Court, however, deemed it necessary to express it in order to render certainty towards the New York Convention. The Court held that:

The denial to the request for the recognition of enforcement of foreign arbitral award is due to the fact that the implementing legislation concerning foreign arbitral award is not yet enacted. Therefore, the Supreme Court should wait for the enactment of the implementing legislation in order to recognize and enforce the foreign arbitral award.[36]
The Supreme Court judgment on this case immediately invited criticism from various scholars. Some scholars indicated that the Court attitude towards the New York Convention reflects the dualist approach.[37] The prominent scholar on private international law, Sudargo Gautama, argued, inter alia, that implementing legislation is not necessary because the fact that Indonesia is bound by the Convention by the enactment of Presidential Decree No. 40 of 1981 sufficed to provide legal basis for the enforcement. In this regard he further argued that the Presidential Decree ratifying the Convention renders it self-enforcement effect.[38] T.M. Radhie tried to explain the Court’s rejection on the basis of the non-self-executing nature of the Convention but finally he found the Convention was self-executing.[39] The scholarly debate on the self-executing status of this question was not properly developed and unfortunately acquired no further response from other scholars. The controversy over the status of the Convention was resolved after the Supreme Court endorsed the Supreme Court’s Regulation No. 1 of 1990, which laid down administrative procedures on how the foreign arbitral award was enforced by the Court. It prescribed that the exequatur was required from the Supreme Court for the foreign arbitral award to be enforced and it might be requested through the District Court in Central Jakarta. Since then, the debate on this particular issue in light of monist-dualist perspective is fading away.
The legal reasoning of the Supreme Court did not properly address the question why it still required implementing regulations. It was not clear whether the implementing regulations was required in order to make the Convention become part of Indonesian law (question of domestic validity of the Convention) or just to enable the provision of the Convention executable (question of non-self executing provisions). However, in the preamble paragraph of the regulation it was stated that the existing procedural law was still absent concerning execution of foreign arbitral awards. The fact that the merely administrative procedure could enable the Convention to be domestically enforced suggests that the problem underlying the non-enforceability of Convention at that time was merely the lack of administrative procedures as required by Article III of the Convention.[40] If it is the case, it became closely related to the doctrinal problem associated with the controversy of self-executing or non-self-executing question debated in the United States and the states of the European Union. It might be presumed that the Supreme Court did not actually deny the domestic validity of the Convention by virtue of Presidential Decree but simply could not execute the foreign awards because of the lack of procedural rules. In terms of legislation, the Supreme Court’s regulations are hardly carrying legislative weight and therefore could not be regarded as giving effect to transformation/adoption of the Convention into domestic law.
The suggestion that the Supreme Court does actually not deny the domestic validity of the New York Convention finds clearer expression in a number of cases[41] involving the Convention concerning the request for the annulment of the arbitration award. In the recent case, the Supreme Court applied directly the provision of the Convention concerning the annulment of foreign arbitral awards, by stating:

The New York Convention of 1958, which has been ratified by the Presidential Decree No. 34 of 1981 and therefore has become the norm of national law, has stipulated that the annulment of the arbitral awards may only be done in the state or according to the law where the award was granted.[42]
In a number of cases the courts have encountered questions concerning the application of treaties to the given cases to which they have not delivered clear judgments. The parties to the various disputes have attempted to raise important legal arguments which have given the courts the opportunity to reveal their attitude towards the status of treaties under Indonesian law. Unfortunately, the courts have not yet used the opportunity for making any ruling in this regard. Instead, the courts have commonly escaped from addressing the question by invoking procedural matters. In the case concerning religious freedom mentioned above, the independent expert from the requesting party asked the Constitutional Court to make a ruling that the Constitution shall be adjusted if it is in conflict with treaties. The Court, however, declined to make such a ruling by arguing that the power to amend the Constitution is vested in the People’s Consultative Assembly. The Court argued that it was only empowered to review the laws against the Constitution and not authorized to review the Constitution.[43]
In a case concerning judicial review of the status of Circular Letter of the Cabinet of 1967, which stipulates the changing terminology used for China, from the word ‘Tionghoa’ to be ‘Cina’, the requesting party asked the Court to hold that the Letter violated the Law No. 29 of 1999 approving/ratifying the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination. The Court, however, declined to make a ruling on this question on the procedural ground by arguing that the time limit for the application of such judicial review had elapsed because the prevailing rule of procedure of the Court prescribes that the date line for a law to be submitted for judicial review shall be not longer than 180 days from the date of its issuance.[44]
The Supreme Court has also been silent on the public controversy involving the question of the application of treaties. The question on the legality of using one of the accused as a ‘crown witnesses’ against another accused under the same criminal charge was one of the issues in public debate[45] which has been brought to the Court as violating the provision of the ICCPR. Albeit not expressly prohibited under the current criminal procedure code, the practice of examining crown witnesses has been allowed by the Supreme Court and received severe criticism because it amounted to self-incrimination whereby the unfortunate situation compels a person to testify against himself or to confess guilt. In a number of cases[46] it was submitted before the Supreme Court that the use of one of the accused as a crown witness to testify against another accused in the same criminal charge was in violation to Article 14 (3) (g) of the ICCPR to which Indonesia has already been a party. The Supreme Court, however, was reluctant to address the issue and as result the practice continued unchallenged in various subsequent cases.
The courts are also ambiguous in determining the legal weight of treaties. In a case on judicial review concerning the Law No. 3 of 1997 concerning Child Court,[47] the Constitutional Court dealt with the question of the binding nature of treaties. In this case, the applicant requested the Court to annul, inter alia, Article 4 (1) of the Law No. 3 of 1997, which determined that eight years old is a minimum age for a child to be eligible to be tried before the court. The applicant argued that such minimum age is not compatible with the minimum age determined by international legal instruments and a number of the UN recommendations. In the proceedings, the Government made the following proposition:

One of the competences of the Constitutional Court is judicial review on norms contained in a law including the Law No. 3 of 1997 concerning Child Court. The Constitutional Court shall use the Constitution as a pillar for the review, while the Court may use treaties as reference ‘ad-informandum’.
The Constitutional Court did not, however, specifically address the government view but it held:

The Court is of the view that treaties, recommendation of the UN Committee on the Rights of Childs and other international legal instruments stipulate that 12 year-old may be used as a comparative tool in order to determine minimum age for a child to be responsible before the law. Nevertheless, the Court holds that international legal instrument and recommendation ‘as such’ could not be used as a tool of review in examining the constitutionality of minimum age for child.[48]
The Constitutional Court was unfortunately ambiguous. While it held in the beginning that treaties may be used as comparative tool, it made on the subsequent paragraph an ambiguous statement by stating that international legal instruments and recommendations (not included ‘treaties’) could not be used as a tool of review ‘as such’. There is no clear indication from the judgment whether or not the Court deliberatively excluded the term ‘treaties’ on this view so that it might induce that treaties may be used as a tool of review. The ambiguity has left the question about the legal weight of treaties before the Court unanswered.
The Constitutional Court in various cases frequently referred to some international instruments to which Indonesia is party but left them undecided in terms of their domestic status. The Court has made reference to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) of 1966[49], the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984,[50] the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988,[51] and the Convention on the Rights of the Child, 1989.[52] The Constitutional Court has hardly made a determination on the domestic status of those treaties due to the nature of its competence whereby it is only authorized to deal with the question of the legality of a law under the case against the Constitution. It seems that references to those treaties are mainly intended to support the arguments concerning the provisions of the laws, which were deemed unclear. The courts, therefore, are not expected to endorse the authoritative nature of the treaties under domestic law. It is interesting to note, however, that the Court has hardly addressed the question whether these treaties are already incorporated into domestic law. The very legal fact that Indonesia is bound by theses treaties and that Indonesia has ratified them at international level was apparently sufficient to regard these treaties as relevant to be invoked. At any case, there was no legal argument of the courts in these cases which rules out the binding force of these treaties to Indonesia on the account of their non-incorporated status.
On the other hand, Indonesian courts have even moved forward to use treaties that are not binding Indonesia. Despite the fact that Indonesia is not party to the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, it invoked Article 27 on internal law and Article 31 on interpretation in order to ensure that Indonesia had not violated its obligations under a treaty.[53] Unfortunately, the Court neither makes any argument explaining why it applies conventional provisions that are not binding Indonesia nor does it suggests that Indonesia is bound by them by virtue of customary international law.[54] However, the application of Article 31 of the Convention to interpret the provisions of the ICCPR and the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, suggested that the courts may interpret treaties employing rules recognized by international law instead of domestic rules of interpretation.
On a human rights case, the Supreme Court in its decision in 2007[55] makes reference to treaties that Indonesia is not yet a party to. In identifying the crimes against humanity, it invokes reference as envisaged in Article 7 (3) of the Rome Statute of International Criminal Court of 1998 by which Indonesia is not yet bound. In the Teuku Bantaqiah case[56] in 2000, the Court dealt with a crime that amounted to a crime against humanity conducted by 24 military personnel and one civilian against Teuku Bantaqiah and 56 of his pupils that were first wounded and later shot dead. The prosecutor charged the defendants with an ordinary crime under the criminal code because crimes against humanity were not yet included in the Code. The Court, however, interpreted the criminal code with the aid of Article 7 (1) Rome Statute and pronounced that such crime amounted to a crime against humanity.
(iii) Treaties as Tools of Interpretation
The courts have also used treaties as a tool of interpretation. In the Teuku Bantaqiah case as cited above, although not directly intending to apply to the case at hand, the Court consulted provisions of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 which had not yet been included in the Criminal Code. The Court stated that states parties are obliged to include all of the acts of torture as a criminal act in their laws, which also applies to anyone who commits, tries to commit, gives assistance to, or is involved in the act of torture. The Court further stated that the states parties are also obliged to ensure that perpetrators of the criminal acts can be punished with a penalty appropriate for that criminal act. In the meantime, the Indonesian Criminal Code has not yet included the act of torture as envisaged by the provisions and, therefore, the Court could only rely on the ordinary criminal law. The Court did not explain the purpose of citing this provision but it appears that the provision was used merely to clarify the meaning of the act of torture and to ensure that the perpetrator was punished by virtue of ordinary criminal law in the absence of the implementing legislation.
Treaties used as aid to interpretation are also developed in the Case on Judicial Review of the Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Court.[57] In this case the Constitutional Court was requested to invalidate Article 43 of the Law, which allows the application of the non-retroactive principle by which the Court is authorized to try those perpetrators who committed crimes specified in the Law before the date of its enactment. It had been claimed by the applicant that the Article is in breach of Article 28I (1) of the Constitution, which stipulates that:

The rights to life, freedom from torture, freedom of thought and conscience, freedom of religion, freedom from enslavement, recognition as a person before the law, and the right not to be tried under a law with retrospective effect are all human rights that cannot be limited under any circumstances.
The Court finally reached a conclusion that the non-retroactive principle is not absolute and subject to restrictive exception, i.e. the principle may be excluded for the sake of recognition and respect of human rights of others. In order to justify this far-reaching assertion, the Court cited provisions of legal instruments to which Indonesia is not a party. The Court, however, put all instruments, whether or not Indonesia is a party, on the same foot without any difference in treatment. The Court cited Article 29 (2) of the Universal Declaration of Human Rights, which says that:

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society;
The Court also invoked Article 15 (2) of the ICCPR and Article 7 of the European Convention on Human Rights, which provides provision similar to that of ICCPR. The provision states:
Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations…
In a case on judicial review of the Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics, the Constitutional Court addressed the important point raised by the Applicant, which argued that the death penalty stipulated in the Law violates the ICCPR which prohibits it. In respect to the issue the Constitutional Court stated:

…legally, the legal nature of binding force of international law is coordination legal order… the assertion by the Applicant could only legally relevant if by the stipulation of death penalty in its domestic legislation, Indonesia has violated its international obligation arising from a treaty. The spirit underlying the ICCPR is indeed the abolition of death penalty but it does not prohibit state parties to apply death penalty provided that the crimes committed are the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime… thus the inclusion of death penalty in its domestic legislation has not constituted a violation of its international obligation arising from a treaty.[58]
The Court then held that the Law No. 22 of 1997 is the implementation of Indonesia’s obligations arising from the UN Convention on against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 and the crimes referred to in the Law are crimes that are according to the Convention particularly serious. The Court then concluded that by virtue of the Convention as interpreted in accordance with its ordinary meaning to be given to the terms of a treaty pursuant to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the stipulation of death penalty under the Law No. 22 of 1997 is an implementation of treaty obligation under the Convention and the crimes referred to are the most serious crimes for which ICCPR does not prohibit the application of death penalty. The Constitutional Court in this case interpreted domestic law in a manner presuming the law did not constitute a violation of an international obligation of Indonesia arising from a treaty. But it is worth noting that the Court did not examine whether or not the provision of the ICCPR has been incorporated into domestic law before it considered whether there was a conflict between the Law and ICCPR. The Court only acknowledged that there is an international obligation arising from ICCPR but did not clearly confirm whether such obligation is binding in domestic law.
3. Evaluation
The growing number of judicial decisions that cite treaties recently demonstrates that treaties have become well-recognized legal instruments for Indonesian courts. There is no doubt that, on the one hand, the courts may apply treaty provisions to the case at hand without and by virtue of national legislations. On the other hand, the attitude of the courts towards treaties as demonstrated in a number of cases above does not reveal any clear indication on the question of the status of treaties under domestic law especially with regard to the method on how the legal system incorporates treaties under domestic law.
It appears from the judicial attitude that there is no consistency with regard to the courts treatment accorded to treaty norms. Neither the law nor the courts could provide clarification as to whether treaties they have invoked are applicable law of the forum and, if not, to what extent judges are allowed to apply such treaties. Nor it is clear whether by making such treaty references, treaties as referred to are regarded by the courts as legal sources of law in the sense that they are authoritative applicable law and are allowed by the courts as of right; or whether they are simply used as evidences to an existing statutory norm without authoritative weight and perceive them simply as non-formal sources of law due to their significance in terms of their legal consideration. It might be the case that the courts resort to treaties on the account that the provisions of Constitution and laws reveal ambiguities and uncertainties and take alternative courses of interpretation possible for the purpose of arriving at a solution most conductive to reason and justice. Transformation and adoption modes are interchangeably presumed under the judicial practices.
The fact that Indonesian courts also make reference to treaties to which Indonesia is not a party may raise legal questions related to the treatment of treaty norms. There is no clear indication from the arguments of the courts whether the legal weight of these non-binding treaties shall be distinguished from those that bind Indonesia, even for the purpose of providing aid to interpretation, since such a distinction is not always taken into account. Consequently, the answer to questions such as what the legal basis would be and to what purpose the invocation of a non-binding treaty provision should be is still unclear.
It is, however, quite clear that the courts have neither prescribed that the validity of a treaty in question shall depend on transforming legislation nor stipulated that such a treaty shall be transformed in a national legislation to be applicable in the given case as envisaged by a strict dualist system.
The decision of the Constitutional Court in the recent case concerning the ASEAN Charter, which is expected to clarify the domestic status of treaties, also failed to make a legal determination on this very subject matter[59]. While indicating that the Charter forms part of domestic law, the Court is still ambiguous in explaining how and by what means the Charter becomes domestically valid. Instead of clarifying the means, the Court even made a controversial argument stating that:

‘…since the ASEAN Charter is embodied in the Law No. 38 of 2008, which approved/ratified it,… and as a law it shall be binding the Parties to it, therefore State Parties to ASEAN Charter are bound by the Law’. [60]
Although the Court finds that such an interpretation does reflect the reality since other states are never subject to any domestic law, the Court implies that it is bound to interpret it in that manner because of the undeniable fact that the Charter has been embodied in the Law No. 38 of 2008. Consequently, the Court has for this particular reason recommended that the use of the form law for approving/ratifying should be abandoned.
The Court has not indicated whether or not the Charter has acquired its domestic status by means of the Law, nor has it even declared whether such a domestic status is necessary. Having interpreted the existing constitutional order, the Court has simply stated that the Law No. 38 of 2008 serves as a legal basis for the validity of the ASEAN Charter without making a distinction as to its validity between domestic law and international law. This would erroneously mean that the Law No. 38 of 2008 grants validity to the Charter either in domestic law or international law.
The Court is fully aware that such a conclusion is fallacious. The Court invokes the fact that the Charter embodied in the Law as forcing it to take such a fallacious outcome. In the next paragraph it argues its own conclusion by stating that:

Treaty obligations are not derived from the fact that the treaty is ratified by the law of the Parties but arise because the Parties agree to them by virtue of the legal principle of pacta sunt servanda.[61]
From this view, it appears that the Court is actually reluctant to subscribe to the idea that the Law No. 38 of 2008 grants validity to the Charter but is compelled to come to such conclusion because the Law is intended to provide a basis for such validity. The assertion that the Law grants validity to a treaty does not automatically bring about a conclusive view that it would also constitute the incorporation of the Charter into domestic law. It seems that the Court does not hold the common idea of distinguishing between the entry into force of a treaty at international level and that of domestic level by means of incorporation. It is to suggest that the Court uses a monist line of thinking, by which it holds that once a treaty enters into force to the state, the treaty would automatically be binding in domestic law. The Court decision has therefore not yet contributed to the attempt for seeking a legal determination of the domestic status of a treaty as well as the mode for granting its domestic validity.
****
[1] Graduated from Law Faculty, University of Padjajaran, Bandung; Master Degree on International Law and Politics, University of Hull, England; Former Director for Treaties, Foreign Ministry; Currently Consul General of Indonesia in Frankfurt and Phd Candidate at University of Frankfurt. The view in this paper is not necessarily reflecting the Government view.
[2] Agusman, Damos Dumoli, Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik di  Indonesia (Law of Treaties, Theories and Practice in Indonesia),  Bandung: Refika Aditama, 2010, 95-143.
[3] Ferdinandusse, Ward, Direct Application of International Criminal Law in National Courts, Assers (2006), 221-268.
[4] Under dualist legal system, international law should be transformed into domestic law in order to be available before the Courts. Nevertheless, some juridical techniques have developed so that the Courts may apply international law as if international law was directly applicable, see  Fatimah, Shaheed, Using International Law in Domestic Courts, Oxford (2005).
[5] Article 24 (a) Constitution of 1945 (as amended in 2002).
[6] Article 24 (c) Constitution of 1945 (as amended in 2002).
[7] Timothy Lindsey, ‘Indonesia, Reinventing a Legal System, Too Much, Too Little, Too Late’, in Alice Tay (ed.), East Asia, Human Rights, Nation-Building, Trade (1999), 519.
[8] Article 4 (1) Law of No. 48 of 2009 on Judicial Powers.
[9] Article 5 (1) Law of No. 48 of 2009 on Judicial Powers.
[10] Article 14 (2) Law of No. 48 of 2009 on Judicial Powers.
[11] Article 50 (1) Law of No. 48 of 2009 on Judicial Powers.
[12] Nollkaemper, André, National Courts and the International Rule of Law, New York: Oxford University Press (2011), 49-53.
[13] Haljan, David, Separating Powers: International Law before National Courts, Springer (2013), 100-109.
[14] Hadhyono, Suparti. Praktek Penerapan Perjanjian Internasional dalam Putusan Hakim (Treaties
under National Court). Focus Group Discussion, Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia-Law Faculty of University Airlangga Surabaya (2008).
[15] Interview with Judge Nameandriani Nurdin, Chief of District Court of Central Jakarta, 7 May 2011 (unpublished, on file with author).
[16] Inteview with Supreme Court Justice, Professor Mieke Komar Kantaatmadja, 28 February 2011 (unpublished, on file with author).
[17] MK, case No. 140/PUU-VII/2009, 275.
[18] Supreme Court Cases on Knirps (1991), Gucci (1992), Giordano (1994), see Sudargo Gautama and Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merk Indonesia: dalam Rangka WTO, TRIPS (Reform of Trademark Laws  in Indonesia with Respect to WTO, TRIPS) (1997), 372.
[19] MA, Subway case, No. 736 K/Pdt.Sus/2009, 12-13.
[20] MA, Yu Yuen Jun, No. 893 K/Pid/2007.
[21] MA, Lao Chong, No. 1596 K/Pid.Sus/2009.
[22] PT Pekanbaru, Bui Ngoc Sanh, No. 66/Pid-Sus/2012/PTR, 7.
[23] PT Pontianak, Le Van Thong, No. 104/Pid.Sus/2012/PT.PTK, 11; PT Pontianak, Nguyen Van BE, No. 195/PID.SUS/2012/ PT. PTK, 11/. However, in a similar case, the Higher Court of Pekanbaru while acknowledging the prohibition of imposing inprisonment has pronounced that a sort of short detention (pidana kurungan) may also be applied. The Court argued that accroding to the classification under article 10 of Indonesian Criminal Code (KUHP), pidana kurungan is another kind of penalties and is not pidana penjara (‘inprisonment”) meanwhile the prohibition envisaged by the Fisheries Law confines only to pidana penjara. It appears that the Court has interpreted the Criminal Code in  a manner so that the outcome would be incompatible with the article 73 (3) of the UNCLOS because pidana kurungan is also a form of corporal punishment, which is prohibited by the Convention, se PT Pekanbaru, Tran Huu Tuyen, No. 52/PID.SUS/2012/PTR.
[24] MA, Chen Guo Ping, No. 232 K/Pid.Sus/2007, 5-7.
[25] PN of Jayapura (Court of first instance Jayapura), Yanuar Kayoan Umaf case, No. 65/Pida.B/2012/PN-JPR.
[26] MA, Arabic Saudi case, Fatwa No. WKMA/Yud/04/2006.
[27] MA, Malaysia Embassy case, No. 111K/TUN/2000.
[28] It has been argued that the Court should have distinguished between the question on land title, which pertains land law, and the enjoyment of diplomatic immunity. The question whether or not an embassy acquires a good title to land is exclusively determined by land law and has nothing to do with, and shall be distinguished from, the question of diplomatic inviolability. The good title to land of an embassy must be presumed as enjoying diplomatic inviolability, see Agusman, Damos Dumoli. Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik di Indonesia (Law of Treaties, Theories and Practice in Indonesia).  Bandung: Refika Aditama (2010), 6.
[29] Law No. 1 of 1982 concerning Vienna Convention on the Diplomatic Relations and Vienna Convention on Consular Relations, 25 April 1982, LN (Official State Gazette No. 2/1982).
[30] MA, Lexus case, No. 194 K/Pdt.Sus/2011, 6-14.
[31] MK, No. 33/PUU-IX/2011, Judicial Review of Law No. 38 of 2008 concerning ASEAN Charter, 189.
[32] MK, Industrial Design case, case No. 022 K/N/HaKI/2006, 20.
[33] Article 25 (1) TRIP’s Agreements states that Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations. By the wordings of the provision is clearly non-self-executing because it only recommends member states to provide that designs are not new or original by which domestic legislation for that effect is inevitably necessary.
[34] MA, Apriliany case No. 970 K/P-dt/2002, 13.
[35] The succession arrangements were agreed upon under Article 5 of the ‘Round Table Agreement’ 1949 between Indonesia and the Netherlands, under which all rights and obligations to the Netherlands arising from treaties to which it was a party continue to be applicable to Indonesia, see Ko, Swan Sik. The Indonesian Law and Treaties 1945-1990. Dordrecht, Boston, Norwell: Kluwer Academic Publishers (1994), 20.
[36] MA, PT. Nizwar v. Navigation Maritime Bulgare; The overview concerning the case may be found in Noah Rubins, ‘The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia’, 20 American University International Law Review (2005) 2, 359-401.
[37] Fifi Junita, ‘Experience of Practical Problems of Foreign Arbitral Awards Enforcement in Indonesia’, 5 MqJBL (2008), 384-385.
[38] Gautama, Sudargo. Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional (Trade Law and International Arbitration). Bandung: Citra Aditya Bakti (1991), 2.
[39] Radhie, T.M. Konvensi New York tentang Pengakuan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (New York Convention on Enforcement of Foreign Arbitral Awards). Working paper delivered at Dispute Resolution through Arbitration Seminar, Jakarta (1990), 24.
[40] Article III New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958: ‘Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles.’
[41] PN of Jakarta (Court of Jakarta District), Karaha Bodas vs Pertamina case No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, 21-22; MA, PT Raya Nusantara v. PT Jambi Resources Ltd, 64 K/Pdt.Sus/2010, 43.
[42] MA, PT Raya Nusantara v. PT Jambi Resources Ltd, 64 K/Pdt.Sus/2010, 43.
[43] MK, case No. 140/PUU-VII/2009, 275, 293.
[44] MA, Circular Letter of the Cabinet 1967, case No. 42 P/HUM/TH. 2006.
[45] Setiyono, ‘Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana’ (Existence of Crown Witness as Evidence in Criminal Cases) , 5 Lex Jurnalica (2007) 1, 29-37; Adi Andojo Soetjipto, Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar (Carry Out and Exert State’s Tasks till the End: A Memoir) (2007), 167.
[46] MA, Ferry case, case No. 72 PK/Pid/2010, 43; MA, JUN HAO case, case No. 143 PK/Pid.Sus/2011, 50.
[47] MK, case No. 1/PUU-VIII/2010, Judicial Review of Law  No. 3 of 1997 concerning Child Court, 113.
[48] Ibid, 151.
[49] MK, case No. 065/PUU-II/2004, Judicial Review Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights; MK, case No. 013-022/PUU-IV/2006, Judicial Review of Law of No. 27 of 2004 concerning Commission on the Truth and Reconciliation; MK, case No. 2-3/PUU-V/2007, Judicial Review of Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics (2007); MK, case No. 5/PUU-VIII/2010, Judicial Review of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
[50] MK, case No. 21/PUU-VI/2008), Judicial Review of Law No. 2/Pnps/1964 concerning the Methods of Capital Punishment.
[51] MK, case No. 2-3/PUU-V/2007, Judicial Review of Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics.
[52] MK, case No. 1/PUU-VIII/2010, Judicial Review of Law No. No. 3 of 1997 concerning Child Court.
[53] MK, case No. 2-3/PUU-V/2007, Judicial Review of Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics, 420-425.
[54] It is worth noting that, as mentioned above, the ICJ in the Case of Pulau Ligitan and Sipadan, before applying the rules of the said Convention to the case, it needed first to address question arising from the status of Indonesia as a non-party to the Convention before suggesting that Indonesia is bound by the rules of the Convention as customary rules.
[55] MA, Eurico Guterres case No. 34 PK/PID.HAM.AD HOC/2007, 34-35.
[56] PN of Banda Aceh, Teuku Bantaqiah Case, No. 11/Pid.B/Koneks/2000/PN-BNA.
[57] MK, case No. 065/PUU-II/2004, 47-68.
[58] MK, case No. 2-3/PUU-V/2007, 419-421.
[59] Further comments on the ASEAN Charter case before the Constitutional Court may be found in Agusman, Damos Dumoli, Apakah MK bisa Menguji Piagam ASEAN? (Can  Constitutional Court review ASEAN Charter?), ANTARA News (25 July 2011), accessible at http://www.antaranews.com/berita/268734/apakah-mk-bisa-menguji-piagam-asean, last visited on 9 April 2013; Agusman, Damos Dumoli. Arti Judicial Review Piagam ASEAN bagi Sistem Hukum Indonesia (Significance of Constitutional Court’s Judicial Review of ASEAN Charter to the Indonesian Legal System), Opinio Juris, Foreign Ministry,  Vol. 13 Tahun 2013.
[60]  MK, case No. 33/PUU-IX/2011, 194-95; The Court states: Karena Undang-Undang berlaku sebagai norma hukum, maka Negara Indonesia dan negara lain, dalam hal ini negara ASEAN wajib terikat secara hukum oleh UU 38/2008.
[61]  Ibid, 195; The Court states:  Kewajiban yang dibebankan kepada suatu negara oleh perjanjian internasional tidaklah lahir karena perjanjian internasional bersangkutan telah disahkan sebagai Undang-Undang oleh pihak negara lain tetapi kewajiban tersebut lahir karena para pihak dalam hal ini negara-negara sebagai subjek hukumnya telah menyetujui bersama suatu perjanjian. Hal demikian sesuai dengan asas pacta sunt servanda.

HUKUMONLINE, 30/09/2013: HAKIM BELUM KONSISTEN TERAPKAN HUKUM INTERNASIONAL

Status perjanjian internasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia harus diperjelas\”.
HOT (HOLE)


“La bouche des lois”, kata Montesqueiu. Filsuf asal Perancis itu menggambarkan peran hakim sebagai corong dari undang-undang (hukum). Dalam menjalankan tugasnya, hakim memang berpatokan pada hukum, dan terkadang dalam kasus tertentu, hukum internasional juga harus ditengok oleh hakim. Sayangnya, di Indonesia, hakim dinilai masih belum konsisten dalam menerapkan hukum internasional.
Penilaian itu diutarakan oleh Damos Dumoli Agusman, mantan Direktur Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, dalam acara “The Conference of The Progressive Development of International Law: Theory and Practice”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (27/9).
Sebagai contoh, Damos menyebut putusan landmark Mahkamah Agung No. 2944K/PDT/1983, antara PT. Nizwar melawan Navigation Maritime Bulgare. Pada saat itu, Mahkamah Agung menolak penerapan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958, yang dikenal dengan nama New York Convention.
Padahal, Indonesia telah meratifikasi New York Convention melalui Keppres No. 34 Tahun 1981. Saat itu, Mahkamah Agung beralasan bahwa Keppres ratifikasi New York Convention membutuhkan peraturan pelaksana, untuk bisa secara efektif diterapkan di Indonesia.
Putusan Mahkamah Agung No. No. 2944K/PDT/1983
…bahwa selanjutnya mengenai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 Tanggal 15 Agustus 1981 dan lampirannya tentang mengesahkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” sesuai dengan praktek hukum yang berlaku masih harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan Hakim Arbitrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri yang mana, ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum di Indonesia.
Selain itu, Mahkamah Agung juga mengesampingkan penggunaan konvensi internasional dalam kasus yang melibatkan Garuda Indonesia melawan Eunike Mega Apriliany. Dalam Putusan No.970K/PDT/2002, Mahkamah Agung menolak menggunakan Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air 1929 (Warsaw Convention), meski konvensi ini telah berlaku di Indonesia melalui Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100 Tahun 1939.
Kontras dengan dua contoh sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) justru pernah menggunakan Vienna Convention on the Law of Treaties ketika menguji UU Narkotika. “Padahal Indonesia tidak meratifikasi konvensi itu, bahkan tidak menjadi pihak,” ujar Damos.
Dalam Putusan dengan nomor 2-3/PUU-V/2007 itu, hakim MK mengutip Pasal 27 dan 46Vienna Convention on the Law of Treaties di halaman 420.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007
Artinya, berdasarkan kedua ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 tersebut di atas, suatu negara tidak boleh membatalkan keterikatannyakepada suatu perjanjian internasionaldengan menggunakan ketentuan hukum nasional sebagai alasan, kecuali jikaketentuan hukum nasional dimaksud mempunyai nilai yang sangat penting
Hal serupa juga bisa dilihat dari praktik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, ketika menangani peninjauan kembali kasus Eurico Guterres. Dalam Putusan 34PK/PID.HAM.AD HOC/2007, hakim Mahkamah Agung mengutip Pasal 7 Rome Statute of the International Criminal Court (Statuta Roma), yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal, Indonesia sendiri belum meratifikasi Statuta Roma hingga sekarang, bahkan Indonesia bukan negara pihak dalam Statuta Roma.
“Dari yurisprudensi, perjanjian internasional masih digunakan sebagai persuasive rhetoric rulesoleh hakim, dan belum bersifat authoritative rule seperti peraturan perundang-undangan,” lanjut Damos.
Menyikapi inkonsistensi pengadilan dalam menerapkan hukum internasional, Damos mengusulkan agar Pasal 11 UUD 1945 diamandemen. Tujuannya, untuk lebih memperjelas status perjanjian internasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Wacana untuk memperjelas status perjanjian internasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mencuat sejak setahun kemarin, khususnya ketika ratifikasi Piagam ASEAN diuji di Mahkamah Konstitusi.
Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, mengusulkan agar ratifikasi perjanjian internasional tidak perlu diberikan “baju” sebagai undang-undang. Karena menurutnya, perjanjian internasional sudah mengikat ketika ada instrumen ratifikasi yang menyatakan ‘consent to be bound by a treaty’ dari sebuah negara, sehingga perjanjian internasional diperlakukan sebagai bentuk hukum tersendiri.

Status Perjanjian Internasional menurut Pandangan Mahkamah Konstitusi RI (Kajian Kritis terhadap Keputusan MK tentang Piagam ASEAN)

Damos Dumoli Agusman[1]
(Dimuat dalam Buku Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Buku Peringatan Purnabakti Prof. Dr. Etty R. Agoes SH, LL.M, Bandung (2013), hal. 256-268)
Abstract
Ditengah-tengah ketidakjelasan tentang status perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia, MK menguji konstitutionalitas Piagam ASEAN dalam perkara pengujian UU. Amar putusan MK pasti akan menyentuh perdebatan akademis dewasa ini tentang apa makna UU yang meratifikasi Piagam ASEAN (UU No. 38/2008), yang hasilnya bahwa Indonesia menganut teori dualis-transformasi untuk perjanjian internasional. MK memaknai UU ini sebagai UU yang mentransformasi Piagam ASEAN kedalam UU Nasional, namun sayangnya secara bersamaan MK menilai bahwa pewadahan perjanjian dengan UU itu tidak tepat dan menyarankan model ini direvisi. Keputusan MK belum menjelaskan apa-apa tentang masalah status perjanjian dan malah menghadirkan ketidakpastian baru karena semua perjanjian dapat di judicial review.
1.     Hubungan Perjanjian Internasional dengan hukum nasional.
            Dua perkembangan pesat dewasa ini telah membuat sistem Indonesia menggeliat. Pertama adalah perkembangan internal yaitu reformasi ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan proses demokratisasi dalam bidang hukum untuk menuju suatu sistem hukum modern, dan kedua adalah faktor eksternal yaitu globalisasi yang memaksa kehadiran instrumen asing seperti perjanjian internasional di dalam sistem hukum yang sedang bereformasi.
Akibatnya terjadi benturan antara sistem hukum nasional dengan perjanjian internasional. Sistem hukum yang bereformasi ini telah menekankan aspek konstitutionalitas sehingga memberi batasan kepada kekuasaan negara terhadap rakyatnya, dan sekaligus membatasi kekuasaan negara untuk membuat perjanjian internasional yang selama ini dinikmati sebagai prerogatif Presiden. Konstitusi telah menjadi tolok ukur dalam penyelengaraan negara dan menjadi basis untuk menentukan norma apa yang dapat diterima untuk membatasi kebebasan individu.
            Kondisi ini semakin rumit dengan adanya perkembangan eksternal. Selama ini persoalan konstitutionalitas perjanjian internasional tidak pernah dipersoalkan karena secara konvensional perjanjian internasional difahami hanya sebagai kontrak antar negara dan nyaris tidak berhubungan dengan domain hukum nasional. Secara substansi, konon perjanjian internasional hanya dimengerti sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar negara dan tidak mengatur objek internal negara (Treaty binds on states not in States). Akibatnya acapkali perjanjian internasional hanya dilihat sebagai urusan Kementerian Luar Negeri. Saat ini, kedua perkembangan diatas telah semakin mengintensifkan interaksi dan interplay antara perjanjian internasional dengan hukum nasional yang ditandai dengan semakin banyaknya persoalan hukum nasional yang ternyata juga diatur oleh perjanjian internasional. Tanpa disadari, perjanjian internasional dapat memuat materi yang mengatur kehidupan individu.
Akibatnya, terjadi benturan antara perjanjian internasional yang agresif memasuki domain internal dengara dengan hukum nasional yang sedang mengedepankan konstitusi. Akibatnya, pertanyaan tentang konstitutionalitas perjanjian internasional telah mulai menguak ke permukaan,  dengan kata lain telah muncul resistensi konstitusional terhadap perjanjian internasional. Resistensi ini ditandai dengan gugatan judicial reviewterhadap Piagam ASEAN di Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini menguak banyak pertanyaan yang memang tidak pernah disediakan oleh sistem hukum Indonesia selama ini, yaitu apa dan bagaimana kedudukan hukum suatu perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia? Dimana letak suatu perjanjian internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia? Apakah perjanjian internasional dapat diuji konstitusionalitasnya?         
Sayangnya sistem hukum RI belum menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dan selama ini belum merasa perlu memberikan karena memang pemahaman umum tentang perjanjian internasional adalah masih sebatas pada urusan internasional dan jauh dari internal.[2] Ketiadaan jawaban dalam sistem hukum ini mengakibatkan para pakar hukum hanya dapat melakukan interpretasi baik yang bersifat restrictive maupun liberal dan melahirkan banyak versi tafsir tentang kedudukan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia.
Dimanakah kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia? Pertanyaan ini memperoleh jawaban yang bervariasi di ruang publik Indonesia baik di kalangan akademisi maupun praktisi. Pemahaman publik tentang perjanjian internasional juga masih beragam mulai dari pandangan yang ekstrim yang bersifat ‘Austian’[3]yang menganggap perjanjian internasional hanya memiliki kekuatan moral, ke arah ekstrim sebaliknya yang menganggap perjanjian internasional adalah instrumen hukum yang dapat mengalahkan norma hukum nasional. Diantara kedua ekstrim itu terdapat pula pandangan yang memberi bobot hukum terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Artinya, perjanjian yang telah mengikat Indonesia (a.l. karena Indonesia telah meratifikasi) telah memiliki kekuatan hukum dalam hukum Indonesia.
Di kalangan pakar hukum Indonesia, persoalan yang lebih teknis-juridis juga belum disepakati. Apakah berlakunya perjanjian internasional di level internasional secara otomatis menjadikannya berlaku di hukum nasional? Pro dan kontra terhadap pertanyaan ini semakin mengemuka di perdebatan publik antara para pakar hukum dari berbagai bidang. Tahun 1980’an pakar hukum Indonesia telah pernah disibukkan dengan kontroversi tentang apakah Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dapat dipakai oleh pengadilan Indonesia yang diwarnai dengan kasus  PT. Nizwar v. Navigation Maritime Bulgare (NMB) Tahun 1981.[4]Setelah itu perdebatan tampak mereda namun kemudian sejak reformasi pertanyaan yang sama telah muncul kembali. Kementerian Luar Negeri yang paling terkena dampak akibat ketidakseragaman pemahaman publik tentang perjanjian internasionl telah berusaha mempertemukan berbagai kelompok pakar dari berbagai disiplin ilmu hukum tatanegara dan hukum internasional di dalam rangkaian Focussed Group Discussion[5], guna memetakan kecenderungan pemikiran yang mungkin dapat dijadikan referensi. Diskusi ini setidak-tidaknya berhasil menginventarisasi berbagai pemikiran yang hidup dikalangan pakar hukum tentang bagaimana mereka memandang status perjanjian internasional dalam hukum nasional. Dewasa ini, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK telah pula bersentuhan dengan pertanyaan ini dan melahirkan tema debat baru tentang apakah Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang telah diratifikasi oleh Indonesia dapat digunakan oleh KPK dalam mendakwa pelaku korupsi.[6]
Menilik lesson learned dari negara lain, persoalan ini ternyata harus dihadapi oleh berbagai sistem hukum dan ciri sistem hukum modern salah satunya adalah memiliki jawaban yang tegas dan pasti tentang kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional. Berbagai teori mencoba menjawab tentang pertanyaan ini. Pertama, teori dualisme yang memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah, akibatnya perjanjian internasional harus ditulis ulang dalam legislasi nasional untuk dapat berlaku di dalam hukum nasional. Menurut teori ini, perjanjian yang mengikat negara di ranah internasional tidak otomatis mengikat di ranah hukum nasional. Perjanjian itu harus di ‘transformasi’ ke dalam hukum nasional dan berubah bentuk menjadi UU. Kedua, teori monisme yang memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai suatu kesatuan sistem sehingga perjanjian internasional dapat berlaku kedalam hukum nasional dalam kualitasnya sebagai norma internasional. Menurut teori ini tidak perlu ada pemisahan antara berlakunya perjanjian internasional di ranah internasional dan ranah nasional karena keduanya berada dalam satu sistem. Penegak hukum dapat menggunakan langsung norma perjanjian dalam wujudnya sebagai norma internasional. Kedua teori ini hidup dalam pandangan para pakar di Indonesia.
Persoalan menjadi lebih kompleks karena persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional yang hendak diratifikasi oleh Indonesia dituangkan dalam format Undang-Undang, padahal Pasal 11 UUD 45 tidak mensyaratkan itu. Penggunaan format UU untuk menjubahi persetujuan DPR telah melahirkan ‘spekulasi’ akademis tentang makna UU ini yang terkait dengan pola pikir dualisme dan monisme diatas. Tiga makna telah dilekatkan pada UU ini. Pertama, yang mengartikan bahwa UU ini adalah UU yang mentransformasikan perjanjian internasional yang mengubah kualitasnya dari norma internasional menjadi norma nasional (dualisme). Kedua, yang mengartikan bahwa UU ini hanya persetujuan DPR dan hanya UU dalam arti formal, serta tidak memiliki kualitas sebagai UU yang memuat materi perjanjian. Ketiga, yang mengartikan bahwa UU ini hanya persetujuan DPR dan masih dibutuhkan UU terpisah untuk mentransformasikan perjanjian tsb. Ketiga makna itu sama-sama hadir dalam praktik di Indonesia dan menimbulkan fragmentasi dalam memperlakukan perjanjian internasional dalam hukum nasional.
2.     Dalil Hukum MK tentang Status Perjanjian Internasional
Ditengah-tengah fragmentasi dan ketiadaan doktrin yang baku ini tiba-tiba MK Indonesia diperhadapkan oleh masalah konstitutionalitas perjanjian internasional tentang Piagam ASEAN yang diputuskan pada tanggal 26 Februari 2013.[7] Adalah sejumlah LSM yang mempersoalkan Piagam ASEAN (yang membentuk pasar bebas) sebagai bertentangan dengan UUD 1945.  Pada tgl 5 Mei 2011 mereka mengajukan gugatan ke MK, meminta “judicial review” terhadap UU yang meratifikasinya yakni UU No. 38/2008. Pasal yang dipersoalkan adalah tentang pasar bebas yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) ASEAN Charter yang menyatakan, \”Member States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership\”
 Dalam gugatan pengujian UU ini MK diharapkan untuk menjawab pertanyaan mendasar diatas. Untuk itu perlu suatu penelusuran kritis terhadap keputusan ini untuk menemukan apakah MK telah menyediakan solusi atau  setidak-tidaknya memberi arah terhadap doktrin yang hendak dianut oleh Indonesia tentang perjanjian internasional.
Dalam amar putusannya, MK Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Artinya, Piagam ASEAN tidak bertentangan dengan UUD. Putusan ini mungkin melegakan Pemerintah karena menjadi terhindar dari kemungkinan pelanggaran kewajiban internasionalnya, namun sampai pada tahap ini amar putusan itu belum menguak apa-apa bagi para pakar hukum khususnya hukum internasional. Bagi kalangan ini, bukan hasil putusannya yang penting namun argumen yang menggiring ke  arah putusan itu, karena argumen ini (sering disebut ratio decidendi) kelak akan menentukan nasib perjanjian-perjanjian internasional lainnya.
Apa ratio decidendi yang dihasilkan oleh MK yang akan berimplikasi pada persoalan status perjanjian internasional dalam hukum nasional?
Pertama, MK mengatakan bahwa lembaga ini berwenang untuk menguji Piagam ASEAN karena dokumen ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian yang tak terpisahkan dari UU No. 38/2008 yang merupakan objek yang sah untuk diuji oleh MK.[8] Karena secara formal Piagam ini adalah UU maka tidak ada alasan bagi MK untuk tidak dapat mengujinya. Argumen ini mengkonstatir salah satu pemikiran dualis yang berkembang selama ini di Indonesia tentang salah satu makna UU ratifikasi, yaitu bahwa UU ini memuat materi Piagam ASEAN. Ini berarti, semua perjanjian internasional yang diratifikasi melalui UU setiap saat dapat diuji oleh MK dan melahirkan suatu risiko hukum tersendiri karena dengan demikian Indonesia tidak mungkin dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada negara pihak dalam perjanjian internasional.
Dari perspektif teori maka MK menafsirkan bahwa UU ini melakukan fungsi transformasi terhadap Piagam ASEAN kedalam hukum nasional seperti yang disyaratkan oleh teori dualisme. Namun dari segi historis, pandangan ini agak baru dan menyangkal pandangan yang hidup sebelumnya khususnya periode awal kemerdekaan RI.  Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Utrecht,[9]UU semacam ini adalah UU dalam arti formil (Wet in formele zin). Hal ini tercermin dari penjelasan Utrecht tentang mekanisme Pasal 11 UUD 1945: yaitu suatu perjanjian internasional harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR dan dituangkan dalam suatu undang-undang persetujuan (goedkeuringswet) yang bersifat undang-undang formil saja. Kemudian, setelah mendapat persetujuan DPR, Presiden melakukan pengesahan yang disebut dengan ”ratifikasi”. Pandangan ini telah diterima secara baku dalam setiap ajaran HTN di Indonesia.
Jurusan yang hendak dituju oleh MK dalam putusan ini agak berseberangan dengan jurusan yang ditempuh Belanda yang mewariskan sistem hukum Indonesia. Pengadilan Belanda pada 2 Januari 1899 menolak argumen bahwa UU ratifikasi (goedkeuringswet) ini adalah UU yang memuat perjanjian internasional. Dalam kasus ”Konvensi Manhnheim on Rhine Navigation (1868), Pengadilan menyatakan bahwa kekuatan hukum Konvensi ini tidak bersumber dari Wet yang mengesahkannya melainkan pada tindakan pertukaran instrumen ratifikasi antara kedua negara (Belanda dan Jerman). Jurisprudensi ini menyelesaikan perdebatan pada waktu itu dan kemudian menjadi politik hukum dalam revisi Konstitusi Belanda tahun 1953 yang secara tegas menempatkan perjanjian internasional sebagai tidak identik dengan UU yang meratifikasinya.
MK tidak memberi alasan khusus mengapa bergeser dari pendekatan warisan Belanda ini, dari yang semula menekankan UU ini dalam arti formal, ke arah UU biasa atau UU yang dikenal pada umumnya. Kelihatannya, MK tidak menemukan alasan yang kuat mengapa UU ini harus dikecualikan dari pengertian UU pada umumnya mengingat baik mekanisme pembentukan UU, maupun pembentuk UU ini tidak ada bedanya dengan UU lainnya. Selain itu, baik UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maupun UU No. 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan tidak menempatkan UU ratifikasi ini sebagai UU yang perlu mendapat status khusus seperti dalam praktik Belanda. Sayangnya MK tidak menggali referensi historis tentang jenis UU ini dan terpaksa terlarut dengan pola pikir baku yang berkembang kemudian yang tanpa sengaja membuat identik antara UU ratifikasi dan UU biasa.
Argumen ini telah menguak politik hukum Indonesia tentang perjanjian internasional yang selama ini masih misteri dan dalam literatur masih diperdebatkan. Dengan tegas MK memberi pesan bahwa selama perjanjian internasional dibuat dalam bentuk UU maka semua perjanjian internasional dapat diuji oleh MK. Artinya, semua perjanjian internasional lainnya dapat diuji dan berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD. Argumen ini sangat logis dan dapat dipahami. MK telah memilih aliran hukum yang menjadi kontroversi selama ini bahwa UU yang meratifikasi Piagam ASEAN tidak berbeda dengan UU lainnya dan tidak menemukan alasan yang meyakinkan mengapa UU ini harus dibedakan dengan UU lainnya, sekalipun tersedia doktrin atau referensi yang menyatakan sebaliknya.
Argumen apakah Piagam ASEAN ini merupakan UU sudah sering diperdebatkan dalam dunia akademis. Kontroversi ini tampaknya mengemuka dalam perdebatan para hakim konstitusi. Dua Hakim Konstitusi melalui dissenting opinion[10]keberatan dengan argumen yang mengidentikkan UU No. 38/2008 dengan UU pada umumnya. Menurut kedua hakim ini: ‘memang benar, formil UU 38/2008 adalah Undang-Undang, tetapi materilnya bukanlah Undang-Undang dan tidak dapat dijadikan objek pengujian undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah. Selanjutnya ditegaskan bahwa UU ini bukanlah suatu peraturan perundangundangan yang substansinya bersifat normatif, yang adressat normanya dapat secara langsung ditujukan kapada setiap orang, tetapi merupakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk memenuhi Pasal 11 UUD 1945, dan diberi ”baju” dengan UU.
Negara berkembang seperti Columbia telah menuntaskan persoalan klasik ini pada awal abad 20. Hasilnya adalah berseberangan dengan pandangan MK diatas. Duduk perkaranya sama dengan yang dialami oleh MK dalam kasus Piagam ASEAN ini. UU No. 14 Tahun 1914 yang meratifikasi Treaty antara AS dan Columbia tentang pengakuan kedaulatan Panama digugat ke Pengadilan Columbia karena bertentangan dengan UUD. Pengadilan Columbia tidak tertarik mengulas tentang apakah benar treaty ini bertentangan dengan UUD, melainkan hanya menjawab apakah Pengadilan memiliki kewenangan untuk menguji UU No. 14 Tahun 1914 dan treaty. Pengadilan ternyata berpendapat bahwa sekalipun UU ini adalah produk legislatif namun tetap harus dibedakan dengan UU pada umumnya. UU ini hanya merupakan wujud ekspresi unilateral dari Columbia untuk mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian dan tidak menjadikan perjanjian itu berkekuatan mengikat karena masih tergantung pada tindakan yang sama dari negara pihak lainnya.
Tampaknya terdapat kesulitan juridis bagi sebagian besar hakim konstitusi untuk keluar dari asas legalitas bahwa UU yang meratifikasi suatu perjanjian tidak lain dan tidak bukan adalah UU. Kesulitan ini dapat terbaca karena di bagian lain MK mengatakan bahwa pilihan bentuk hukum ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk formil Undang-Undang perlu ditinjau kembali. Namun sayangnya, kesimpulan ini dibangun dari premis yang agak lain dan terkesan bahwa mengambil bentuk UU adalah sistem yang keliru.  Pilihan bentuk UU untuk persetujuan DPR bukan hal yang baru dalam praktek Negara-negara.  Belanda, Columbia, Jerman dan banyak Negara lainnya memilih bentuk formil UU untuk persetujuan DPR. Dalam hal ini, bukan bentuk formil UU ini yang menjadi akar masalah namun bagaimana MK memberi makna terhadap UU ini yang menjadi faktor penentu.
Di lain pihak terdapat pula argumentasi MK yang kelihatannya logis dari sisi hukum tatanegara namun menjadi tidak logis dalam  hukum internasional. Bagi MK, pemuatan Piagam ASEAN di Jakarta kedalam UU 38/2008 dinilai sebagai pemindahan format treaty kedalam format UU yang memiliki konsekuensi bahwa negara pihak (negara-negara ASEAN lainnya) harus terikat pada UU ini. Dalam hal ini MK berpendapat bahwa karena Piagam ASEAN mengambil bentuk Undang-Undang (yaitu UU No. 38/2008) dan karena UU berlaku sebagai norma hukum, maka negara Indonesia dan negara lain, dalam hal ini negara ASEAN wajib terikat secara hukum oleh UU No. 38/2008.[11]
MK sendiri mengakui bahwa konstruksi demikian tidak tepat. Namun persoalan yang muncul disini adalah apakah argumen yang dibangun untuk mencapai kesimpulan MK tsb telah tepat menggambarkan tentang apa hakekat UU No. 38/2008.  MK tampaknya meyakini bahwa sumber error ini adalah penggunaan UU sebagai format pengesahan Piagam ASEAN tanpa memperhatikan bahwa penggunaan format UU sangat lazim oleh negara-negara lain. Kesimpulan MK ini agak sulit difahami dan tampaknya tidak didukung secara akademis tentang prinsip umum tentang hubungan hukum internasional.  Piagam ASEAN adalah perjanjian internasional yang pembentukannya dilakukan dalam ranah hukum internasional, sedangkan UU No. 38/2008 adalah produk hukum nasional yang tunduk pada ranah ini. Piagam ASEAN berlaku bagi negara-negara ASEAN dalam ranah hukum internasional. Dituangkannya Piagam ASEAN kedalam UU nasionalnyaadalah murni urusan Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan negara-negara lain karena dengan atau tanpa UU ini, tidak akan mempengaruhi kekuatan mengikat Piagam ASEAN dalam ranah hukum internasional. Dalam hal ini, MK telah mengkonstruksikan suatu asumsi bahwa perbuatan legislasi Indonesia dapat mengikat negara-negara lain, suatu konstruksi yang sangat bertentangan dengan hukum internasional.
Kesulitan MK dalam memahami fungsi UU nasional dalam kerangka perjanjian internasional sebenarnya dapat dijelaskan melalu teori yang berlaku dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hal ini, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua ranah hukum berbeda.  Namun dalam teori kedua bidang hukum ini dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem (monisme) atau dua sistem yang terpisah (dualisme). Perjanjian internasional lahir dari ranah hukum internasional dan bagaimana mengikatnya diatur oleh hukum internasional (Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional). Namun bagaimana perjanjian ini mengikat secara internal di hukum negara masing-masing adalah persoalah HTN nasional.  Dalam hal ini, UU No. 38/2008  adalah persoalan HTN Indonesia bukan persoalan hukum internasional.
Fungsi UU No. 38/2008 seperti yang dibayangkan oleh MK sebenarnya dapat dijelaskan melalui doktrin transformasi yang merupakan turunan dari teori dualisme. Menurut doktrin ini, perjanjian internasional adalah norma hukum internasional yang mengikat negara sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian ini tidak sendirinya berlaku dalam hukum nasional dan untuk diberlakukan dalam hukum nasional maka perlu proses transformasi kedalam hukum nasional dengan menjadikannya UU nasional. Dijadikannya perjanjian sebagai UU nasional sama sekali tidak mempengaruhi status perjanjian internasional sebagai dokumen yang mengikat negara di ranah hukum internasional. Teori transformasi menjelaskan bahwa Piagam ASEAN dalam formatnya sebagai Treaty mengikat semua negara pihak dalam tataran hukum internasoinal, sedangkan UU 38/2008 (jika hendak dianggap sebagai UU transformasi) adalah menjadikan Piagam ASEAN menjadi UU nasional dan bertujuan hanya untuk mengikat subjek-subjek dalam hukum nasional. Menurut teori ini, pemuatan Piagam ASEAN ke dalam format UU 38/2008 adalah murni urusan hukum nasional dan tidak ada sangkut pautnya dengan status Piagam sebagai treaty menurut hukum internasional. Artinya sekalipun Piagam ASEAN telah menjadi UU Nasional, statusnya sebagai perjanjian internasional  tidak berubah dan tetap mengikat negara pihak lainnya sebagai subjek hukum internasional.
Namun terlepas dari itu, dilema yang timbul  akibat dituangkannya Piagam ASEAN kedalam UU,  telah mendorong MK untuk menyarankan agar pilihan bentuk UU untuk Perjanjian Internasional ditinjau kembali. Dengan saran ini terdapat MK mengindikasikan bahwa seyogianya perjanjian internasional tidak dapat diuji oleh MK. Namun dapat-tidaknya perjanjian internasional diuji oleh pengadilan nasional  hanya dapat dijawab jika politik hukum tentang status perjanjian internasional dalam hukum nasional sudah ditetapkan. Sayangnya UUD 45 yang telah diubah di era reformasi ini tidak menyediakan politik hukum ini. MK berusaha mengisi sebagian kekosongan konstitutional ini melaui saran tsb. Menurut penulis, saran MK ini harus ditindaklanjuti dengan amandemen Pasal 11 UUD 45 karena materi putusan MK ini adalah materi Konstitusi.
3.     Konsekuensi Juridis dari Keputusan MK
Jika perjanjian internasional dapat di judicial review oleh MK maka dalam hal MK menyatakan perjanjian tsb bertentangan dengan UUD 45, bagaimana nasib kewajiban internasional Indonesia terhadap negara pihak lainnya? Terhadap pertanyaan ini MK mengeluarkan dalil yang tampkanya sangat cekak dengan prinsip hukum internasional yang belaku umum. Menurut MK:
‘Sekalipun Indonesia telah terikat dalam suatu perjanjian internasional, namun sebagai sebuah negara yang berdaulat Negara Indonesia tetap mempunyai hak secara mandiri (unilateral) untuk menarik diri dari perjanjian itu.’ Selanjutnya MK mengatakan bahwa hal ini dimungkinkan dengan  ketentuan Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan, “Perjanjian internasional berakhir apabila: … h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional”.[12]
Doktrin kedaulatan Negara ini sangat dikenal dalam politik internasional dan pernah berkembang pada periode awal abad ke 20 dalam hukum internasional yang dikenal dengan doktrin primat hukum nasional atas hukum internasional. Namun sayangnya doktrin kedaulatan absolut ini sudah dikikis oleh hukum internasional yang berlaku dewasa ini. Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional telah mengatur secara ketat bagaimana suatu Negara dapat menarik diri dari suatu perjanjian dan tidak lagi membuka ruang bagi tindakan unilateral penarikan diri sepanjang tindakan itu disetejui oleh para pihak perjanjian. Selain itu, Konvensi ini melarang Negara mengingkari perjanjian dengan menggunakan tameng hukum nasionalnya. Indonesia pernah melakukan tindakan unilateral ini pada saat menarik diri secara sepihak dari kenggotaan PBB pada tahun 1965 namun hukum internasional tidak pernah mengakui sebagai penarikan diri yang sah, karena Piagam PBB tidak membuka ruang bagi penarikan diri sepihak. Seorang pakar hukum, Egon Schwelb, menyebut penarikan diri Indonesia ini sebagai ‘the Indonesian Intermezzo’. [13]
Terlebih lagi, prinsip seperti yang dimaksud MK ini jelas tidak bisa lagi diterapkan. Indonesia tidak mungkin membatalkan sepihak perjanjian perbatasannya dengan Negara tetangga dengan dalih kepentingan nasional. Sebaliknya, Indonesia tidak mengharapkan Negara tetangga membatalkan perjanjian batas yang telah ada selama ini karena akan berpotensi pada konflik antar Negara. Bahkan, menurut Konvensi Wina, ‘perubahan fundamental’ pun tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian perbatasan.[14]
Dalil MK ini akan membuka boks pandora tentang perjanjian-perjanjian perbatasan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU karena secara konstitutional dapat dianulir oleh MK dan akan melahirkan wanprestasi di ranah hukum internasional. Situasi ini akan menggiring Indonesia ke dilema hukum, yaitu pentaatan terhadap hukum nasional akan melahirkan pelanggaran terhadap hukum internasional dan sebaliknya pentaatan terhadap perjanjian mengakibatkan pelanggaran konstitusi. Dilema ini semakin sulit dalam konteks konstitusi karena Konvensi Wina 1969 telah terang-benderang melarang negara untuk berlindung dibalik hukum nasionalnya untuk tidak menaati perjanjian internasional.[15]
Negara-negara pada umumnya menghindari adanya judicial review terhadap perjanjian internasional mengingat adanya aspek hukum international pada setiap perjanjian ini. Alasan tradisional yang menghalangi negara untuk judical reviewini adalah karena pengadilan nasional tidak mungkin menguji produk hukum internasional. Sekalipun negara mengharuskan adanya mekanisme pengujian perjanjian ini dengan alasan legitimasi konstitusional, pengujian ini dilakukan bukan terhadap perjanjian internasional namun terhadap UU yang mentransformasinya. Penganuliran oleh Peradilan terhadap UU transformasi ini tidak mengakibatkan perjanjian itu dianulir dalam ranah hukum internasional karena terdapat mekanisme hukum internasional untuk maksud itu. Sekalipun yang diuji adalah UU Transformasinya, negara tetap memperhatikan kepentingan internasional dan bukan sebaliknya. Jerman misalnya, mengakui mekanisme judicial review terhadap UU yang meratifikasi setelah UU dikeluarkan dan harus sebelum perjanjian itu berlaku di ranah hukum internasional.
4.     Kesimpulan
Dari kajian atas keputusan MK diatas maka dapat disimpulkan bahwa MK masih belum memperjelas status perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia. MK telah menetapkan bahwa UU No. 38/2008 adalah UU yang mentransformasikan Piagam  ASEAN kedalam hukum nasional, namun kemudian menilainya tidak tepat dan menyarankan agar mempertimbangkan untuk menghapus pemakaian UU untuk suatu persetujuan DPR terhadap perjanjian. Di lain pihak, jika format UU itu dihapuskan,  MK tidak mengindikasikan apa-apa tentang apa konsekuensi selanjutnya jika perjanjian internasional telah mengikat. Apakah dapat berlaku langsung (monisme) atau masih dibutuhkan UU transformasi yang terpisah untuk memberlakukannya dalam hukum nasional (dualisme). Dalam kasus ini publik sebenarnya menantikan MK untuk memperjelas aliran hukum Indonesia tentang status perjanjian namun ternyata MK hanya membuat ‘janin’ aliran hukum itu secara sesaat namun tidak mengharapkan kelahirannya. Akademisi harus bersabar untuk menunggu jurisprudensi berikutnya.
Sebaliknya Keputusan MK telah melahirkan risiko hukum baru mengenai stabilitas perjanjian internasional oleh Indonesia. Terbukanya dasar hukum untuk menguji semua perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU oleh MK telah membuka boks pandora. Sewaktu-waktu dapat saja MK menganulir berlakunya perjanjian internasional yang pada akhirnya dapat mencederai kredibilitas Indonesia di mata negara pihak lainnya. Keputusan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum baru bagi status perjanjian internasional di dalam hukum nasional ketimbang memperjelasnya.
****


[1]Penulis adalah mantan Direktur Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI dan saat ini bertugas sebagai Konsul Jenderal RI di Frankfurt. Artikel ini murni pandangan akademis penulis.
[2] Diskusi tentang persoalan status perjanjian internasional dalam hukum nasional telah dibahas penulis dalam buku “Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Kritis Praktek dan Teori di Indonesia, Refika, Bandung, 2010.
[3] John Austin adalah pakar Inggris yang mengatakan bahwa ‘International Law is not a real Law, but a positive International Morality’, John Austin, “The Province of Jurisprudence Determined”,  127 (Hart Ed. 1954).
[4] MA, PT. Nizwar v. Navigation Maritime Bulgare (NMB), No. 2944 K/Pdt/1983.  Perdebatan ini dapat dilihat pada M. Yahya Harahap, Arbitrase (2006), 19; Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional (1986), 72; T.M. Radhie, Konvensi New York tentang Pengakuan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, Jakarta (1990), 24.
[5] Sejak tahun 2006, Kementerian Luar Negeri menggelar rangkaian Focussed Group Discussion yang dihadiri oleh pakar hukum tata negara dan hukum internasional guna membahas tentang status perjanjian internasional dalam system hukum nasional, yaitu di FH Universitas Andalas (1 Juli 2006), FH UI ( 11 Desember 2007), FH Unair (18-19 Oktober 2008), dan FH Unpad (29 November 2008).
[6] Lihat pandangan Prof. Romly Atmasasmia, “Aplikasi UNCAC ke sistem hukum pidana nasional”, Koran Sindo, 14 Juni 2013.  http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/14/18/749740/aplikasi-uncac-ke-sistem-hukum-pidana-nasional
[7] MK, Nomor 33/PUU-IX/2011.
[8] Para 3.4, MK, Nomor 33/PUU-IX/2011.
[9] Utrecht, E/Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, dicetak kembali tahun 1983, 120.
[10] Hakim Konstitusi Hamdan Zoleva dan Maria Farida Indrati.
[11] Para 2.23.
[12] Para 3. 18.
[13] Egon Schwelb, ‘Withdrawal from the United Nations: the Indonesian Intermezzo’, 61 AJIL (1967), 661-672; Penarikan diri Indonesia dari PBB oleh Sekjen PBB diistilahkan dengan ‘suspension’ dan sejak 1966 Indonesia kembali beraktivitas di PBB namun tetap wajib membayar kontribusi selama ‘keluar’ dari PBB, Mochtar Kusumaatmadja, ‘Pengantar Hukum Internasional’, 89-99.
[14] Pasal 62 (2) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.
[15]Pasal 27 Konvensi Wina 1969.

IS THE INTERNATIONAL SEABED REGIME OF THE LOSC, 1982 AN OBJECTIVE REGIME VALID ERGA OMNES?

Damos Dumoli Agusman
(Hull University, England 1990)
[Indonesian Journal of International Law (2007)]
The Seabed regime (the Area) is a newly emerging regime adopted within the LOSC, 1982. The regime is intended to trans­late the concept of common heritage of mankind into institutional reality, by establishing International Seabed Authority, whose functions are to organize and control activities in the area, particularly with a view to administering the resources of the area (art. 157). It is very unique since the authority will be a first international organization which will have its own re­sources, and will have jurisdiction over vast areas of the globe.


The CHM principle itself has been universally accepted by the adoption of UNGA Resolution 2749, 1970 (on Declaration of Principles Governing the Seabed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the limits of National Jurisdiction), but how to interpret the principle was a very controversial issue which divided states into two group. There were two fundamental­ly-different interpretation of CHM principle. The technological­ly-advanced states contend that the CHM principle does not pre­clude the freedom to unilaterally explore and exploit the re­sources of the Sea Bed. On the other hand, the developing nations adhere to the contention that the principle  is a general rule of international law prohibits unilateral mining. The latter  at­tempts to develop the CHM principle in pursuance to the notion of so-called establishing a  international economic order. They do not only contend that the seabed can not be subject to appropria­tion but also claim that all countries must share in the manage­ment of the region and then further, there must be an active sharing of the benefits reaped from the exploitation of the Area\’s resources. This progressive principle is eventually re­flected in the LOSC, 1982, and of course this allegedly excessive demands could not meet the formers interest.
The law-making nature of the LOSC 1982, particularly when it creates a regime for a common space property of the Area,  inevi­tably requires as a prerequisite  a  universal acceptance of the Convention.  The regime it creates will not work without  universal participation of  all states. It had been assumed before that all states would be parties to the Convention since the negotiation approach was based on consensual and package deal nature, but unpredictably, at the nearly-conclu­sion session, Reagan Administration  through its shift foreign policy so-called \”negotiation from strength\”[1],could not accept the far-reaching consensus on controversial issue of seabed regime, and brought about non-universally acceptance of the Convention.
The present  non-universal situation, which was obviously unthinkable and unpredictable during the negotiation, raised a big question about the legal status of the seabed regime. The paramount aim of a desirable seabed regime for resource exploration and exploita­tion can not be achieved if there are third states outside the LOSC, 1982  who  ignore the regime by claiming an open right to use the seabed resources and authorize their nationals and vessels to mine there. In pursuing this problem most authors emphasize on inef­fectiveness of the seabed regime rather than its legality. It is beyond doubt that the existence of multi regimes would not only affect the effectiveness of the regime but, which is most impor­tant, create a conflict of a legal norm where the prac­tical and legal nature of the regime would most likely be far more uncertain.[2]


The essential feature of seabed regime is that it is creat­ing an international regime upon the Area, by converting from the high seas regime into seabed/CHM regime. The regime is intended to embrace \”all states\”. Accordingly, it is suggested to be seen not as a contracts having effect for state parties but an instru­ments intending to establish general rules applied for all states. The wording of the seabed regime clearly indicates this feature.  The LOSC 1982, particularly the regime provisions, uses various terms of subjects such as \”coastal states\”, \”developing states\”, \”all states\”, \”every state\”.  and \”no state\” in every different context. This kind of wording should be presumed as refer to states generally regardless parties or not to the Con­vention.  A definition has been given bz the LOSC 1982, but it is only to the term \”state parties\” (‘State parties’ mean states which have consented to be bound by this Convention and for which this Convention is in force. (art. 1.1.2(1)  the LOSC, 1982). Therefore the regime, as might be said of the whole Con­vention, declares certain rights and impose obligations on all states.
Consequently, another problem emerges, if there are some states stay outside the LOSC,1982, it might lead to a strong argument that such regime is in breach of the principle of pacta tertiis nec nocent nec prosunt, that a treaty does not create either obligations or rights for a third State without its con­sent.
The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, art. 36 rules out the possibility to accord rights to all states if the state parties intend to do so. The wording such as \”all states\” of the LOSC, 1982 indicates such an intention. But, interesting­ly, the regime also imposes obligations which, according to art. 35 of The Vienna Convention, requires not only such intention but also expressly and written acceptance of the non-party to such obligations.


There is a strict view that the LOSC, 1982 has a contractual nature which binding only state parties, based on ancient maxim of pacta tertiis nec nocent nec prosunt, and might affect third parties by virtue of customs as ruled out by Art. 38 Vienna Convention.[3]Most writers then take the view that the some rules of LOSC, 1982 declares customary rules, some other have passed into, and the rest is going to pass into customary rules. It can be said of Part XI (Area), in spite of the absence of state practices (there no yet exists established practices of states in exploration and exploitation over the seabed area), the rule could instantly pass into customary law.[4]This traditional argu­ment seems resolve the problem.  By claiming that the LOSC, 1982 will fully pass into customary rules, they contend that the seabed regime will be valid to all states. But, the legal con­straint is still unavoidable, since the existence of persistent objector rules may prevent non-party states to be bound by the Convention. United States  is in the good position to invoke this rule because from the beginning (i.e. voted against the  UNGA Moratorium Resolution 2574, 1969) it has persistently objected that the CHM principle include the prohibition of unilateral mining in the Seabed area.
One might argue that the persistent objector rule is only temporary or strategic value in the evolution of rules of inter­national law. For instances, US,UK, and Japan objections to ex­panded coastal state jurisdiction were ultimately to no avail, and they have been forced to accede to 12-mile territorial sea and 200-mile EEZ,[5]on the way around, Norway persistently objec­tion with regard to normal baseline, lasted by the adoption of straight baselines principle in Geneva Convention, 1958, and Germany objection to equidistance principle, eventually accepted by LOSC, 1982. It is clear then, that the existence of persistent objector rule eventually will be resolved or determined by the market forcesof international community.
However, despite the fact that the seabed regime might eventually pass into customary rules and be valid to all states, it is still debatable whether it is appropriate to deal with the legal force of the regime by the strict view of the principle of pacta tertiis nec nocent nec prosunt or alternatively by virtue of customs. The very entirely nature or the undivided character of the regime which necessitate universally acceptance by all states, leads to the strong suggestion that it should be ap­proached under particular concept of international law beyond such traditional methods. Accordingly, it is worth reexamining the legal nature of the seabed regime and particularly its legal effects to third parties in a more appropriate manner.
It is a general principle that a treaty does not create either obligations or rights for a third State without its con­sent. But Waldock, a special Rapporteur to the ILC drafting the Vienna Convention recommended that provisions be included to recognize that, in two instances, a treaty can create rights and duties for third states. The first occurs where a treaty estab­lishes an objective regime, creating rights and obligations erga omnes. The second arises where a treaty becomes binding upon a third State because it actually declares a rule of customary international law. Sometime a treaty may lead to the general acceptance of a norm of customary law which accordingly will bind non-parties.[6]
            Brierly also indicated that international law has begun to recognize that some treaties have an objective, legislative character, for example where they create international situations or entities binding upon all states, whether contracting parties or not. Such as the Aaland Island Convention of 1856, which neutralized those island in the Baltic and which was held by a commission of jurists established by the League Council to be objectively valid erga omnes. The Suez Canal Convention of 1908, and the clauses of the Versailles Treaty concerning the Kiel Canal, both of which converted the Canals into international waterways. Then the UN Charter.[7]
McNair pointed out the existence of a kind of constitutive or semi-legislative treaties or treaties of a public law charac­ter which frequently embody the decision of a powerful group of states, acting or assuming to act in the public interest. Like­wise, The Reparation for Injuries Case, 1949, noted the existence of international organizations of states which possess interna­tional personality for the purpose of a claim that exercisable against all states whether member or non-member.[8]
            Starke also recognize that certain multilateral Convention which are intended to have universal operation, may provide in terms for their application to non-parties. Such as Single Con­vention on Narcotic Drugs concluded at New York 1961, enabled an international organ finally to determine the estimates for legit­imate narcotic drug requirements of States, not parties to the Convention.[9]
Legal writings thus supports the notion that treaties estab­lishing objective regime may have effects erga omnes. Interest­ingly, Waldock concluded his work for the ILC with the recommen­dation that a treaty establishes an objective regime when it appears from its terms and to create in the general interest general obligations and rights relating to particular region, State, territory, locality, river, waterways, or to a particular area of sea, sea-bed, or air space….[10]
International Law Commission in drafting Vienna Convention particularly in dealing with the matter of \”treaties and third states\” tried to cover the objective regime. Some members ex­pressed the view that the concept of treaties creating objective regimes existed in international law and merited special treat­ment in the draft articles. In their view, treaties which fall within this concept are treaties for the neutralization or demil­itarization of particular territories or areas, and treaties providing for freedom of navigation in international rivers or maritime waterways; and they cited the Antarctic Treaty as a recent example of such a treaty. Other members, however, while recognizing that in certain cases treaty rights and obligations may come to be valid erga omnes considered that these cases resulted from the grafting of an international custom upon a treaty.  Since there was no agreement with regard to the source of such effect, the Commission decided to leave this question aside in drafting articles.    It must not therefore be assumed that the deliberate decision of the ILC not to make special provision for objective regimes constitutes a denial of the existence of this category of treaties. It constitutes at most a denial of the need for a special rule to explain the relationship between treaties creating objective regimes and third states.[11]  It can be seen then from the Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties, which acknowledges the objective regime valid erga omnes[12]. In its commentary to this Convention, the ILC reaffirmed that the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, does not except treaties intended to create objec­tive regimes from the general rules  which it lays down concern­ing the effects of treaties upon third states. Unfortunately, since then, the trend indicates that the concept of objective regime valid erga omnes has more likely been seen in the light of article 38 Vienna Convention than in such a category that not yet covered by the Convention.
The division of opinion in the ILC on the question of objec­tive regime may reflect the general position of the Socialist States at that time upon the rule that obligations can not be imposed on third States in the absence of their clear consent. Curiously, this position seems to be decline, since in dealing with The LOSC, 1982, the Soviet authors supports the idea that the Convention would be law for all states-even those that are outside its framework.[13]
It is also interesting to note the case of International Status of South West Africa which stated:


from time to time it happens that a group of great Powers, or a large number of States both great and small, assume a power to create by a multipartite treaty some new international regime or status, which soon extends beyond the limit of actual contracting parties, and giving it an objective existence. This power is used where some public interest is involved.
The next question then is what is the legal basis for the erga omnes effect. It can not be denied that the source of erga omnes effect of objective regime is a controversial issue. The traditional approach contend that the source remains custom.  It might be argued, if such effect remains custom, can it be said that the Antarctic Treaty, which is always being cited as a recent example of creating an objective regime, imposes obliga­tions erga omnes by virtue of custom when a small number of states have became parties to the treaty? McNair argues that the effect of certain kinds of treaties erga omnes is to be attribut­ed to some inherent and distinctive juridical element in that treaty.
Further, Reuter stated that when consents or institution flow from a sufficiently  representative group of States directly (principally) interested in a question, these consents or insti­tutions can sometime produce effects in regard of third states. So the legal basis of the objective effects of this category of treaties is to be found not in the intention of the parties but in the consent of a sufficiently representative group of States. It is very important with regard to the multilateral treaties which establish an international regime intended to produce objective legal effects.[14]
There is also an interesting argument saying that particular areas belong to no state such as high seas, seabed, and outer­space, are under occupation of international community i.e. the United Nations. On the basis of the rules of international law relating to occupation of territory, in dealing with such areas, the United Nations could enact, by a qualified majority, rules binding all states.[15]
There are four elements of the seabed regime which closely related to this objective regime. Firstly, there is a legal change of regime, from the high seas regime to a newly emerging regime, from res communis concept to CHM. The two are fundamen­tally different. Res communis regime implies free for all, and allow all states to use the area or even to abuse it more or less it wishes, including the appropriation of natural resources. Meanwhile, under CHM principle that the management, exploitation and distribution of the natural resources of the Area in question  are matters to be decided by international community and are not to be left to the initiative and discretion of individual states or their nationals. This changing signifies that the new regime possesses universal or erga omnes legal effect. Accordingly, no state can possibly claim that it is still bound by high sea regime meanwhile other states are bound by the new CHM regime.


            Secondly, the regime is intended to have permanent and general effect on a common area, a particular area which belongs to all mankind. The regime governs the Area exclusively, art. 153 (1) declares that All activities in the Area are to be organized, carried out and controlled by the authority on behalf of mankind as a whole. So it is to serve the general interest of all states or possesses public character. It is in the interest of all mankind that the seabed area shall continue forever to be used exclusively for peaceful purposes and shall be carried out for the benefit and interest of all mankind.
            Third, the regime establish an international organization (au­thority) possesses objective international personality, which is valid erga omnes against all states. The Reparation for Injuries Case, 1949, noted the existence of international organizations of states which possess international personality for the purpose of a claim that exercisable against all states whether member or non-member. The Court based its opinion on the number of partici­pants of the Organization and the aim to be pursued, thus recog­nized that a certain legislative power could be possessed by a large group of states even though this did not comprise all States.[16]It can be argued then that the objective personality of International Seabed Authority which will have its own resources and jurisdiction over the Area and the right to control over activities in the Area  should be applicable to all states re­gardless parties or not to the LOSC, 1982.
            Fourth, the regime is created by common consent of a sufficiently representative group of states. It is always being cited that the negotiation process in the UNCLOS III reflected a trend what so-called democratization of international relations. The basis of decision making for the general interest in international commu­nity has fundamentally shifted from power politics to democracy.
These elements significantly lead to the conclusion that the seabed regime is an objective regime and therefore is valid erga omnes.


This paper is not intended to consider whether the nature of objective regime might also be invoked for the whole part of the LOSC 1982, because  such topic needs special consideration and research. The seabed area (Part XI) has such a distinct nature that more likely to consider in the context of objective regime. It is one of international spaces (outerspace and Antarctic, are among others) which has allegedly been claimed as common heritage of mankind. But the objective regime might be the legal answer to the idea of many states and jurists to regard the LOSC 1982 as falling into a special category with the reasons: the very scope of the Convention suggest codification and progressive develop­ment on a scale analogous to code making in municipal legal system, a near exhaustive statement and formulation of the rules for a discrete branch of law. During the debate on the Conven­tion, a number of states have expressed the opinion that the Convention created the only valid law for the ocean space binding all states irrespective of their participation. Many developing states claimed, in particular, that the Convention would be law for all states-even those that are outside its framework. Fur­thermore, Group of 77 assert that part XI is binding upon all states because it stems from the consensus declaration of the UNGA and the crystallization of the concept  and has therefore become a peremptory norm of international law. The view of which can not sufficiently be approached merely by the traditional source of international law under the rubric of the inter-rela­tions of treaty and customs.
In fact, some rules provided within Part XI seem incompati­ble with the nature of objective regime. The seabed regime does not enforces erga omnesprinciple thoroughly. Instead, it also makes a legal distinction between state parties and non-state parties in carrying out certain rights and obligations arise from the regime. The discriminated application in one hand and erga omnes application on the other hand in dealing with an area  of common heritage of mankind clearly incompatible with the nature of an objective regime. 


The provisions stipulate erga omnes principle are such as, art. 137 which says:
(1) No State shall claim or exercise sovereignty or sover­eign rights over any part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or judicial person appropriate any part thereof. No such claim or exercise of sovereignty or sovereign rights nor such appropriation shall be recog­nized.
     (3): No State or natural or judicial person shall claim, acquire or exercise rights with respect to the minerals recovered from the Area except in accordance with this Part.  Otherwise, no such claim, acquisition or exercise of such rights shall be recognized.
These paragraphs which are reflecting the agreed principle of CHM,   impose   obligations to all states without any discrimination whether parties or not. This construction is consistent to erga omnes nature. To do otherwise the paragraph undoubtedly become meaningless. Art. 153:1 is also correct in stating that the Authority shall organize and control activities in the Area. In carrying such rights the Authority performs on behalf of mankind not of state parties. Unfortunately, when the principle further implemented into institutional level or exploi­tation system, the rights do not confer on all states. Art 157 states that only state parties through the authority organize and control activities in the area. Undoubtedly, this rule is incon­sistent to objective regime because it ignores other states as commoners.
It might be said that the objective regime was created in the wrong arrangement, or, it may also right to state that the objective regime is confronted by the existing traditional principle of international law, which based on state sovereignty, so the consequence is that the distinction of state parties and non-state parties as reflecting the sacred element of state\’s sover­eignty (consent of states to the Convention) is definitely re­quired. From this point of view, it can be best concluded that a common area or a common resources such as seabed (Area) should not be dealt with based on legal distinction of state parties and non-state parties, but should be based on erga omnes principle, under which all states should be treated without any legal dis­crimination.
*****



     [1]\”Negotiation from strength\” is a well known phrase describes the character of Reagan Administration\’s foreign policy. This hardline policy was particularly directed to the Soviet Union, then penetrated to other strategy-concerned areas such as UNCLOS III.
     [2]Grolin, Jesper, The Future of the Law of the Sea, ODIL, 1984, p. 20
     [3]Lee, Luke T, The Law of the Sea Convention and Third States, AJIL, 1983, vol 77, p. 565.
     [4]It is in the line of Bin Cheng argument about instant custom­ary law, see Bin Cheng, United Nations Resolutions on Outer Space: \”Instant\” International Customary Law\”, Indian Journal of International Law, 1965.
     [5]Charney, Jonathan I, The Persistent Objector Rule and The Development of Customary International Law, BYIL, 1985, p.21-22.
     [6]Triggs, Gillian, International Law and Australian Sovereignty in Antarctica, Sydney, 1986, p. 140-144.
     [7]Triggs, ibid, p. 144.
     [8]Sinclair, I, Vienna Convention on the Law of Treaties, 1984, p. 104-105.
     [9]Starke, G, An Introduction to International Law, 1977, p. 466.
     [10]Triggs, op.cit, p. 144.
     [11]Sinclair, op.cit, p. 105.
     [12]Art. 12 of the Vienna Convention on the Sucession of States in respect of Treaties, 1975.
     [13]Danilenko, Gennady M, International Law Making,  Perestroika and International LawEditor:Anthony Caraty and Gennady M Dani­lenko, Eidenburgh, 1990, p. 19.
     [14]Halloway, Kaye, Modern Trends in Treaty Law, London, 1967, p. 583.
     [15]See Finn Seyersted\’c comments on Realistic Approach to inter­national Law, in The Spirit of Uppsala, New York, 1984, edited by Atle Grahl-Madsen and Jiri Toman, p. 267
     [16]Hermann Mosler, The International Society as a Legal Communi­ty, in Recueil des Cours, 1974, p. 235.

*******

Selected Bibliography
Brewer,  William, C, Deep Seabed Mining: Can an Acceptable Regime ever found, ODIL, 1982, vol 11.
Caminos, Hugo, and Michael R. Molitor, Progressive Development of International Law and The Package Deal, AJIL, 1985, vol. 79.
Charney, Jonathan I, The Persistent Objector Rule and The Devel­opment of Customary International Law, BYIL, 1985.
Danilenko, Gennady M, International Law Making,  Perestroika and International Law Editor:Anthony Caraty and Gennady M Danilen­ko, Eidenburgh, 1990.
Grahl-Madsen, Atle, and Jiri Toman,(ed) The Spirit of Uppsala, New York, 1984.
Goedhuis, Some Recent Trends in the Interpretation and the Imple­mentation of the Rules of International Space Law, Columbia Journal of Trannlational Law, 1981.
Grolin, Jesper, The Future of the Law of the Sea, ODIL, 1984.
Halloway, Kaye, Modern Trends in Treaty Law, London, 1967.
Hermann, Mosler, International Society as a Legal Community, Recueil Des Cours, 1974.
Larschan, Bradley, and Bonnie C. Brennan, The Common Heritage of Mankind Principle in International Law, Columbia Journal of Transnational Law, 1983, Vol 21.
Lee, Luke T, The Law of the Sea Convention and Third States, AJIL, 1983, vol 77.
Mcnair, Arnold, D, The Law of Treaties, Oxford, 1961
Reuter, Paul, Introduction to the Law of Treaties, London, 1989.
Schmidt, Markus G, Common Heritage of Mankind or Common Burden?, Oxford, 1989.
Shingleton, Brad, UNCLOS III and the Struggle of Seabed Mining,     ODIL 1984, Vol13.
Sinclair, I, Vienna Convention on the Law of Treaties, 1984.
Starke, G, An Introduction to International Law, 1977.
Starke, G, Treaties as a Source of International Law, BYIL, 1946.
Treves, Tullio, The Adoption of The Law of the Sea Convention: Prospect for Seabed Mining Marine Policy, 1983, vol. 7.

Triggs, Gillian, International Law and Australian Sovereignty in Antarctica, Sydney, 1986.

Hakim Indonesia tidak lagi ragu menggunakan Hukum Internasional

Hakim Indonesia tidak lagi ragu menggunakan Hukum Internasional
Berita Antara, 29 Sepember 2013
            Pada era pasca reformasi hukum internasional sudah mulai dipergunakan oleh para hakim Indonesia dalam memutus perkara dan hal ini tentunya merupakan sinyal yang positif bagi postur Indonesia di mata internasional, demikian pernyataan Konsul Jenderal RI di Frankfurt, Damos Dumoli Agusman, di hadapan para pakar hukum internasional dalam Konferensi Internasional tentang the Progressive Development in International Law : Theory and Practice di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jumat 27 September 2013 di Bandung.
            Dalam Konferensi yang digelar untuk menandai masa purnabakti Prof. Dr. Etty R. Agoes ini Damos mengungkapkan hasil penelitiannya tentang berbagai keputusan pengadilan di Indonesia dan menemukan banyak yurisprudensi khususnya sejak reformasi dimana para hakim Indonesia sudah tidak merasa asing lagi dengan aturan hukum internasional khususnya konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Aturan konvensi-konvensi ini tidak hanya digunakan sebagai rujukan atau alat interpretasi semata melainkan juga telah diterapkan sebagaimana layaknya suatu aturan undang-undang nasional.
Pada era orde baru memang masih terdapat keraguan  diantara para hakim untuk memperlakukan norma-norma konvensi ini setara dengan norma undang-undang dengan alasan teoritis yaitu kuatnya pengaruh nasionalisme hukum berdasarkan teori dualisme yang memandang hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional. Akibatnya, konvensi-konvensi internasional pada masa itu hanya memiliki kekuatan moral saja sepanjang belum dituangkan dalam undang-undang nasional, sehingga sering dikesampingkan oleh para hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian dimata para investor asing di Indonesia, demikian ungkap Damos yang pernah menjabat sebagai Direktur Perjanjian Internasional selama 6 tahun pada  Kementerian Luar Negeri ini sebelum menjabat sebagai Konsul Jenderal RI di Frankfurt. Kalau pun mau menggunakannya paling masih terbatas hanya untuk memperjelas aturan undang-undang yang sudah ada dan sama sekali belum diterapkan secara tersendiri yang terlepas dari undang-undang, lanjut Damos.
Di dalam sesi tanya jawab yang diwarnai dengan pertanyaan kritis para peserta Konferensi, Damos menguak adanya pengaruh sejarah dan tradisi Belanda yang sejatinya masih mewarnai sistem hukum Indonesia.  Bukti sejarah dalam literatur hukum Indonesia ternyata memperlihatkan bahwa  para pakar hukum Indonesia pada era kemerdekaan sampai era orde lama didominasi oleh pola pikir monisme Belanda yang memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai suatu kesatuan sistem hukum, dan gagasan hukum ini ditekankan kembali oleh begawan hukum international Professor Mochtar Kusumaatmaja di era orde baru dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional tahun 1975. Sehingga atas dasar teori ini hakim Indonesia tidak lagi perlu ragu untuk menggunakan hukum internasional, demikian ungkap Damos yang saat ini akan menyelesaikan program Doktornya di bidang hukum perjanjian internasional di Geothe University of  Frankfurt.
Konferensi internasional yang sarat dengan perdebatan akademis ini juga diisi dengan berbagai presentasi dari para ahli internasional antara lain pakar hukum laut Prof. Dr. Etty R. Agoes dan Prof.Hasjim Djalal; mantan hakim agung Prof. Mieke Komar Kantaatmadja; anggota Komisi Hukum Internasional PBB, Nugroho Wisnumurti;  Prof. Dr. I.B.R. Supancana; Prof. Sumaryo Suryokusumo; Prof. Daud Silalahi; Prof. Huala Adolf; dan mantan Direktur Perjanjian Ekososbud Kemlu, Bebeb A.K Djunjunan.  Para peserta konferensi sepakat bahwa dalam dekade ini telah terjadi perkembangan progresif hukum internasional yang hampir menyentuh semua sendi kehidupan masyarakat dunia yang ditandai dengan semakin meningkatnya peran perjanjian-perjanjian multilateral yang mengatur issue-issue global yang menjadi concern bersama. Untuk itu harus ada visi jauh kedepan tentang sistem hukum nasional agar mampu mengantisipasi dinamika global ini.
****
   

CATATAN KULIAH PHI. FH UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA


PENGANTAR HUKUM INDONESI


A.   PENGERTIAN HUKUM :
Captain
Hukum adalah keseluruhan peraturan dari pada norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit belit antara manusia dalam masyarakat.
C.Utrecht
Hukum adalah himpunan peraturan – peraturan yaitu yang berisi perintah – perintah dan larangan – larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati.
Soedjono
Hukum adalah gejala sosial , ia baru berkembang di dalam kehidupan bersama , dapat menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat , baik yang sesuai maupun yang saling bertentangan hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.
Leon Duguit
Hukum adalah peraturan tingkah laku anggota masyarakat , suatu aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu dan jika di langgar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
Meyers
Hukum adalah suatu aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, di tujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa penguasa negara dalam menjalankan tugasaya.
Secara Umum
Hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa yang berisikan suatu perintah , larangan , izin berbuat sesuatu atau tudak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
`                      UNSUR – UNSUR HUKUM
1.      Peraturan mengenai tingkah laku manusia
2.      Peraturan di adakan oleh badan – badan resmi yang berwajib
3.      Bersifat memaksa
4.      Sanksi terhadap peraturan itu tegas
Di samping kaidah hukum atau norma hukum ini , dalam masyarakat di kenal kaidah – kaidah lain yaitu :
*      Kaidah Agama , yaitu suatu peraturan yang oleh orang yang taat di anggap sebagai perintah Tuhan dan harus di taati.
*      Kaidah Kesusilaan , yaitu suatu aturan yang timbul dari akhlaq manusia , peraturan ini di taati oleh kebanyakan orang karena secara akhlaq manusia adalah benar.
*      Kaidah kesopanan , yaitu peraturan – peraturan yang terdapat dalam lingkungan – lingkungan pergaulan besar dan kecil yang sering kali simpang siur dalam hampir semua sisi kehidupan.
TATA HUKUM
Adalah  suatu susunan atau tatanan hukum yang tertata secara sitematis saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan berlaku pada suatu wilayah tertentu.
Tata Hukum Indonesia berarti suatu tatanan hukum yang berlaku di Indonesia atau lebih luas lagi suatu tatanan dari suatu aturan yang sekarang berlaku di Indonesia.
Menurut Prof. Kusunadi Pudjo Soewojo bahwa sebagai suatu tatanan tata hukum ini merupakan suatu kesatuan yang bagian – bagiannya saling berhubungan dan saling menentukan.
LATAR BELAKANG PERLUNYA TATA HUKUM
Ø Masyarakat yang saling mengadakan hubungan antara satu dengan yang lain dan sifatnya tak terhingga banyaknya.
Ø Adanya kepentingan – kepentingan yang saling berbeda antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainya.
Ø Adanya usaha yang selalu mempertahankan dan melindungi kepentingannya, dan tugas tata hukum adalah menjaga agar kepentingan – kepentingan tersebut tetap seimbang.
Maksud Mempelajari PTHI
Agar kita dapat mengetahui secara terperinci perbuatan atau tindakan mana yang menurut hukum dan perbuatan atau tindakan mana yang bertentangan dengan hukum.
TUJUAN
Untuk mengetahiu hukum yang sedang berlaku atau hukum positif yang obyeknya meliputi hukum yang berlaku sekarang atau ius constitutum dan hukum yang di cita – citakan atau ius constituendum.
HUKUM POSITIF 
Secara umum Hukum Positif adalah hukum yang berlaku sekarang.
Menurut Prof. Kusnadi
Hukum Positif adalah keseluruhan aturan hukum yang di tetapkan dan di akui oleh penguasa negara. atau hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu sekarang.
Jadi Tata Hukum Indonesia itu di tetapkan oleh masyarakat Indonesia dan ini ada sejak proklamasi kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945.
Ilmu Pengetahuan Hukum Yang Mendukung PTHI Antara Lain :
1.      Ilmu Pengetahuan Sosiologi Hukum , yaitu ilmu pengetahuan yang memperhatikan gejala – gejala masyarakat yang menyebabkan hukum yang berlaku serta bagaimana pengaruh hukum itu dalam masyarakat.
2.      Ilmu Pengetahuan Sejarah Hukum , yaitu ilmu yang mempelajari tumbuh dan berkembang dan lenyapnya masyarakat tertentu , dengan kata lain hukum sebagai gejala sejarah hal mana tata hukum yang sekarang berbeda dengan tata hukum yang terdahulu dan dapat berlainan dengan yang akan datang.
3.      Ilmu Perbandingan Hukum , yaitu ilmu yang bertitik tolak dari pendapat bahwa tiap – tiap bangsa mempunyai tata hukum sendiri sesuai dengan kepribadian bangsa itu yang kemudian menyebabkan timbulnya bermacam – macam tata hukum sehingga perlu di cari kesamaan dan perbedaannya.
4.      Ilmu Hukum , ilmu ini merupakan bagian dari hukum positif yang berkaitan erat dengan persoalan – persoalan apa sebenarnya hukum itu dari mana datangnya dan bagaimana sistimatikanya.
5.      Ilmu Filsafat Hukum , ilmu yang mempersoalkan bagaimana hubungan hukum dengan keadilan , apa hakekat sebenarnya dari hukum.
6.      Ilmu Bahasa Hukum , yaitu suatu alat yang di gunakan untuk mempelajari sesuatu sehingga dengan alat tersebut dapat di mengerti makna yang terkandung ,bahasa hukum di sini berbeda dengan bahasa sehari – hari bahasa hukum di sini menentukan pengertian apa yang di pakai dalam ilmu hukum.
7.      Ilmu Dogmatig Hukum , ilmu yang menerangkan isi dari hukum positif , menerangkan makna dari peraturan – peraturan hukum dan mensistematiskan peraturan – peraturan hukum.
B.     SUMBER HUKUM
Pada hakekatnya yang di maksud dengan sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan atau menggali hukm yang menpunyai kekuatan mengikat atu yang bersifat memaksa sumber hukum ini sering di gunakan dalam beberapa arti yaitu sebagai asas hukum karena merupakan permulaan hukum , sebagai sumber berlakunya sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum , dan sebagai sumber terjadinya.
Menurut ALGRA sember hukum ini ada dua yaitu :
       I.            Sumber hukum materiil yaitu tempat dari mana hukum itu di ambil sumber ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial , hubungan politik.
    II.            Sumber hukum formil yaitu tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum di lihat dari bentuk dan cara terjadinya.
Menurut VAN APELDORN , beliau membedakan sumber hukum ada empat yaitu :
1.      Sumber Hukum Dalam Arti Historis , yaitu tempata kita menemukan hukumnya dalam sejarah atau histories misalnya dokumen – dokumen kuno , lontar.
2.      Sumber Hukum Dalam Arti Sosiologis ( Teologis ) , merupakan faktor – faktor yang menentukan isi hukum positif misalnya keadaan agama , dan pandangan agama.
3.      Sumber Hukum Dalam Arti Filosofis , yang meliputi isi hukum ( hukum itu berasal dari mana ) dan kekuatan mengikat dari hukum.
4.      Sumber Hukum Dalam Arti Formil , yaitu hukum di lihat dari cara terjadinya.
Sumber hukum secara formil dapat di kemukakan beberapa yaitu :
–          Undang – Undang
–          Traktat / Perjajian
–          Yurisprodensi
–          Kebiasaan
a.              UNDANG – UNDANG

Undang – Undang ini terkandung dua arti yaitu Undang – Undang tertulis dan Undang – Undang tidak tertulis , materirl dan formil.
Dalam arti Materiil UU merupakan keputusan atau ketetapan penguasa , yang dilihat dari isinya di sebut undang- undang dan mengikat setiap orang.
Dalam arti Formil adalah keputusan penguasa yang di lihat dari bentuk dan cara terjadinya di sebut undang – undang.
Menurut Prof. Buys , undang – undang sebagai sumber hukum mempunyai dua arti yaitu formil dan materiil.
Dalam arti Formil, atau undang – undang dalam arti sempit adalah setiap peraturan atau ketetapan yang di bentuk oleh alat perlengkapan negara yang di beri kekuasaan membentuk undang – undang dan nantinya di sebut undang – undang.
Dalam arti Materiil , atau undang – undang dalam arti luas yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang isinya mengikat kepada umum dan istilanya adalah peraturan. Pada muatannya tidak setiap undang – undang mempunyai kedua arti kedua duanya mungkin hanya satu formal saja atau materiil saja , misalnya undang – undang naturalisasi ini hanya mengandung arti formal saja dan peraturan daerah hanya dalam artian materiil saja. Agar undang – undang ini mempunyai kekuatan berlaku maka harus di undangkan melalui Lembaran Negara yang resmi berlaku. Pada penjajahan jepang Lembaran ini di sebut Kanpoo dan pada zaman Hindia Belanda tempat pengundangan ini di sebut Staatblat. Ada pun tata cara pengundangannya harus di muat dalam satu lembaran negara yang setiap awal tahun di mulai dari nomor 1 (satu) dan penjelasannya di muat dalam tambahan lembaran negara yang penomorannya selalu berurutan dan tidak terikat tahun pembuatan. Undang – Undang ini di nyatakan mulai berlaku dapat menurut tanggal yang di tetapkan dalam undang-undang ini  atau 30 hari setelah diundangkan atau saat diundangkan menurut tanggal tertentu , di tentukan kemudian tergantung dari undang – undang itu sendiri.
Dengan adanya pengumuman pada setiap undang-undang membawa konsekuensi yaitu adanya fiksi hukum yang mengatakan bahwa setiap orang di anggap telah mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya jika ada orang yang melanggar peraturan maka tidak di perkenangkan membela diri dengan alasan tidak tahu.
ASAS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN 
1.      Undang – Undang tidak berlaku surut
2.      Undang – Undang yang di buat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3.      Undang – Undang khusus bersifat khusus menyampingkan undang – undang yang bersifat umum.
4.      Undang – Undang tidak dapat di ganggu gugat.
UNDANG – UNDANG  DI  NYATAKAN  TIDAK  BERLAKU
1.      Jika waktu yang di tentukan  telah lampau
2.      Undang – Undang telah di cabut oleh yang membuatnya
3.      Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang lama / tedahulu.
b.                  TRAKTAT
Yaitu suatu perjanjian antara negar yang  sifatnya bilateral dan multilateral , di katakan bilateral apabila traktat ini dibuat atau di adakan dan hanya berlaku mengikat bagi kedua negara , misalnya traktat tentang perbatasan negara  tentang ekstradisi , celah perairan dan lain sebagainya. Sedangkan dikatakan multilateral apabila dibuat atau di adakan dan berlaku lebih dari 2 (dua) negara. Cara terjadinya biasanya melalui tahapan sebagai berikut ;
Penetapan / sluiting dari isi perjanjian oleh utusan / delegasi yang kemudian di sebut konsep
Pesetujuan masing – masing parlemen kemudian di sahkan pemerintah
Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara dan penukaran piagam perjanjian.
Pandangan hukum internasional ada dua yaitu lebih tinggi kedudukannya dari hukum nasional dan lebih rendah dari undang-undang sehingga apabila akan diberlakukan secara nasional harus menjadi undang-undang terlebih dahulu.
c.                  YURISPRODENSI
Yaitu keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar oleh hakim yang kemudian , mengenai masalah yang sama atau hampir sama. Yurisprodensi menjadi salah satu sumber hukum oleh karena hakim kadang-kadang harus memberi putusan yang tidak langsung didasarkan pada suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis sehingga harus membuat suatu peraturan sendiri oleh karena pengadilan tidak boleh menolak memeriksa atau mengadili suatu perkara yang di ajukan dengan dalih tidak ada hukumnya.
Menurut VAN APELDORN
Yurisprodensi bukan sumber hukum formal yang  berdiri sendiri karena suatu aturan yang tercantum dalam putusan hakim yang sudah di turuti ini tidak menjadi bagian dari keyakinan hukum  umum yaitu apabila tentang soal yang bersangkutan telah ditimbulkan suatu yurisprodensi tetap , maka peraturan itu telah menjadi hukum , tetapi tidak karena putusan hakim melainkan karena kebiasaan.
Adapun alasan mengapa hakim mengikuti yurisprodensi adalah :
§  Keputusan hakim mempunyai kekuatan
§  Pertimbangan praktis
§  Karena merasa sependapat
d.                  KEBIASAAN ATAU CASTOM
Kebiasaan / castom atau hukum tidak tertulis atau hukum adat , kebiasaan ini dapat terperinci menjadi tiga yaitu :
*      Kebiasaan yang dianut seluruh bangsa / international / usance di kalangan pedagang
*      Kebiasaan yang tumbuh di lingkuangan masyarakat tertentu
*      Kebiasaan di pengadilan
Pengertian kebiasaan secara umum ini merupakan perbuatan manusia yang tetap , di lakukan berulang – ulang dalam hal yang sama. , karena berulang – ulang inilah maka kalau ada tindakan yang berlawanan dengan perbuatan itu dapat di rasa sebagai suatu pelanggaran perasaan hukum. Pada kenyataannya kebiasaan ini tidak selalu menimbulkan hukum , untuk dapat menimbulkan hukum harus memenuhi syarat :
1.      Harus ada perbuatan atau tindakan yang dilakukan dalam keadaan yang sama dan harus diikuti oleh masyarakat tertentu.
2.      Harus ada keyakinan hukum dari masyarakat atau golongan dari orang-orang yang berkepentingan ( bahasa latinnya opinio  yuris seune cessistas )
Sedangkan keyakinan hukum ini ada dua yaitu :
1.      Dalam arti materiil yaitu bahwa aturan hukum itu memuat hukum yang baik ( bila dilihat isinya )
2.      Dalam artian formil yaitu orang menjadi yakin bahwa atura itu baik maka harus diikuti dengan tidak mengikat akan niali dari isi dari aturan itu.
Dalam mempelajari tata hukum kita dapat menggunakan alay-alat atau instrument-instrument sebagai berikut :
Ø  Undang – Undang termasuk undang-undang Dasar
Ø  Keputusan hakim
Ø  Keputusan hukum
Ø  Majalah hukum
C.     SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA
Sejarah hukum Indonesia di tetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia atau Bangsa Indonesia , jadi tata hukum Indonesia ada sejak Negara Indonesia itu ada , yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 , dibentuknya tata hukum Indonesia ini dinyatakan dengan tegas dalam ;
1.      Proglamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa ‘’ kami bangsa Indonesi dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia………………….
2.      Pembukaan undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan ; Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorong oleh keinginan luhur supaya
3.      Bekehidupan kebangsaan yang bebas maka Rakyat Indonesia menyatakan dengsn ini kemerdekaannya ‘’ kemudian dari pada itu…………… Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia
Pernyataan ini mengandung dua arti yaitu :
1.      Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat ( yang merdeka dan berdaulat )
2.      Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia sekedar mengenai bagian yang tertulis saja.
Undang – Undang Dasar disini hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia dan banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut atau lebih disebut dengan undang-undang organic. Suatu kenyataan bahwa sampai saat ini belum banyak undang-undang yang mengatur seluruh segi kehidupan maka Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menjadi jembatan emas guna mengetahui peraturan – peraturan perundangan sebelum 17 Agustus 1945.
Tata hukum yang berlaku di Indonesia dalam tata hukum Indonesia ialah keseluruhan aturan hukum yang diakui oleh pihak penguasa.
Yang di maksud penguasa disini adalah :
v  Pembentuk Undang-Undang
v  Hakim
v  Alat perlengkapan negara
Adapun cara mempelajari tata hukum Indonesia ;
ü  Alat – Alat peraga yang ada seperti undang-undang , majalah hukum , keputusan hakim dan lain-lain.
ü  Dengan mempelajari sejarah tata hukum Indonesia.
Beberapa peraturan peninggalan Belanda yang masi digunakan sebagai dasar berlakunya aneka warna peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
*                 Peraturan Pada Zaman Hindia Belanda Antar Lain :
1.      A. B Algemene van wetgeving voor Indonesia ini adalah ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikeluarkan di negeri Belanda tangal 30 April 1847 yang kemudian di muat dalam Stb. 1847 no. 23 dan yang penting adalah pasal 15 dan 22
2.      Pasal 15 , disini menyatakan bahwa undang-undang merupakan satu – satunya sumber hukum positif , pasal ini masi tetap berlaku bunyi dari pasal tersebut  a.1 selain dari pada pengecualian yang telah ditetapkan tentang bumi putra dan yang dipersamakan dengan mereka maka kebiasaan tidak menimbulkan hukum kecuali apabiala undang-undang menunjukkannya. Inti dari pasal ini terkandung arti :
3.      Ketentuan ini meliputi semua lapangan hukum karena di muat dalam ketentuan umum
4.      Kebiasaan bukan hukum yang mandiri
5.      Kalau undang-undang tidak menyebut ketentuan ini maka tidak perlu di perlakukan. Perkembangan sekarang kebiasaan juga hukum yang mandiri dan hakim hendaknya juga menunjuk kebiasaan juga undang-undang tidak menunjuk itu.
6.      Ketentuan pasal ini tidak menghilangkan ketentuan kebiasaan sebagai sumber hukum yang mandiri , karena kekuatannya tidak semata-mata di tetapkan oleh pembentuk undang-undang.
*                  Pasal 22 , Ini Menerangkan Bahwa Hakim Tidak Boleh Menolak Setiap Perkara Yang Di Ajukan Kepadanya.
2.  R. R ( Regering Reglement ) , peraturan ini di keluarkan pada tanggal 2 september 1854 yang termuat dalam Stb 1854 no. 2 dan yang terpenting dalam pasal ini adalah pasal 75 dan ini ini sama dengan pasal 11 AB sesungguhnya pasal ini tentang politik hukum di Hindia Belanda karena di dalamnya mengetur tentang orang –orang / golongan Eropa dalam perkara-perkara perdata , dagang , serta pidana pengadilannya berdasarkan peraturan perundangan umum sebanyak mungkin disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di negeri Belanda. Oleh Gubernur Geneal dengan persetujuan Raad Van NederlancheIndie dapat dijadikan berlaku bagi golongan atai orang Indonesia untuk golongan ini peraturannya yang berlaku bagi golongan orang Eropa yang dapat di sesuaikan dengan keperluan golongan orang Indonesia dan juga pelu dapat di ubah.
3. I S Indonesische Staatsregelung , ini tentang peraturan ketatanegaraan Indonesia dibuat 23 Juni 1925 dan di rubah menjadi Indonesiche Staatregelung dan mulai berlaku 1 Januari 1926 dan telah diundangkan dengan Stb – 1925 no. 415 sampai tahun 1942. Dari IS ini pasal penting pasal 131 dan pasal 163 tentang golongan penduduk di Indonesia dan kemudian di rubah dengan Inpres Kab, Ampera 27 Desember 1966.
4. Wet diubah oleh Mahkama Belanda dan Staaten General Belanda.
5. Algmene Matregel van besturr di buat oleh Mahkama Belanda.
 6. Ordonansi oleh Governement Generaln HB dengan volskrat.
7. Regering verordering oleh Governement General HB.
*                  Peraturan Pada Zaman Jepang
Satu-satunya peraturan pokok yang di adakan pemerintah Militer Jepang ialah indang-undang No. 1 Tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua peraturan perundangan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan Militer Jepang.
Dengan dua kurun waktu itu apakah untuk sekarang ini peraturan-peraturan tersebut masi berlaku?
·         Peraturan Pada Zaman Kemerdekaan
Pada masa ini peraturan yang ada dan masi berlaku adalah semua peraturan yang ada menurut UUD 45 yaitu :
Undang – Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perpu)
Dan menurut Pasal II AP adalah semua peraturan – peraturan yang ada sebelum di adakan yang baru menurut undang-undang ini.
·         Peraturan Pada Zaman Constutusi Republik Serikat.
Pada masa ini peraturan-peraturan yang ada dan masi berlaku adalah :
Undang – Undang Federal
Undang – Undang Darurat Federal
Peraturan Pemerintah Federal
Peraturan pada masa UUDS Tahun 1950. Peraturan-peraturan yang ada menurut undang-undang ini adalah :
Undang – Undang
Undang – Undang Darurat
Peraturan Pemerintah
Dan semua peraturan-peraturan berdasr pasal 142 UUDS masih berlaku
·         Perturan Pada Dekrit Presiden 5 Juli 1945 Berlaku Tetap Berlaku Dan Peraturan Lain Yang Ada Menurut Tap XX / MPRS / 1966 Berlaku  a. I
UU Proklamasi
Supersemar
Peraturan Pemerintah
Peratuan Pelaksa Lainnya
Ketetapan MPRS tersebut kemudian menjadi dasar dari tata hukum Indonesia dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Akibat dari ketetapan ini menimbulkan pula tata urutan perundang-undangan yang tidak boleh di simpangi herarki tata urutan perundang-undangan tersebut tersusun dari atas ke bawah. Konsekuensi dari tata urutan ini menimbulkan asas perundang-undangan yang berlakunya cukup kuat yaitu :
1.      Undang – Undang tidak berlaku abadi dan tidak berlaku surut
2.      Undang – Undang yang di buat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3.      Undang – Undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu.
 
PEMBEDAAN LAPANGAN HUKUM
Pembedaan lapangan hukum dapat digolongkan menjadi dua yaitu :
–          Lapangan Hukum Publik
–          Lapangan Hukum Privat
Pembadaan Hukum Privar Dan Hukum Publik ini pengaruh pendapat Bellafroidyang membedakan lapangan hukum tersebut berdasarkan kepentingannya dan masing-masing lapangan meliputi beberapa aturan hukum. Aturan hukum ini dapat di bedakan melalui beberapa kriteria antara lain ;
1.      Menurut Luas Berlakunya , aturan ini di bedakan menjadi
a.       Hukum umum , yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya
b.      Hukum khusus , aturan hukum yang hanya berlaku pada hal-hal yang khusus saja. Hukum khusus ini juga dapat bertalian dengan tempat saja atau mengenai segi kehidupan tertentu dan hubungan hukum tertentu. Hukum khusus mengenai tempat sering di sebut ius particulare , sedang hukum khusus yang bertalian dengan segi kehidupan tertentu disebut ius special , ius special masi dapat di perinci lagi mengenai golongan tertentu atau khusus untuk golongan tertentu misalnya pidana militer , sedangkan yang bertalian dengan hubungan hukum tertentu misalnya Hukum Dagang.
Dari hukum khusus dari yang umum ini memunculkan suatu asas ius spcialis derogate legi generale.
2.      Menurut Sifatnya atau Daya Kerjanya. Aturan hukum ini dapat di bagi menjadi :
a.       Hukum Pemaksa aturan huku ( dwigend recht ) yaitu aturan hukum yang dalam keadaan kongkrit tidak dapat di kesampigkan , dengan kata lain harus di laksanakan seperti seharusnya.
b.      Hukum pelengkap atau hukum pengatur atau hukum penambah ( aanvulend recht ) yaitu aturan hukum yang dalam hal ini untuk melengkapi aturan yang sudah ada , dan menjadi satu kesatuan
c.       Dispositif , sebenarnya aturan ini juga pelengkap akan tetapi penggunaannya diserahkan kepada pihak dan tidak menjadi satu
Untuk mengetahui atau menyebut suatu aturan hukum itu pemaksa atau bukan pemaksa digunakan ukuran sebagai berikut :
a.       Pasal 23 AB menyebutkan bahwa aturan mengenai ketertiban umum dan kesusilaan sifatnya adalah pemaksa.
b.      Dalam aturan hukum itu sendiri adakalanya sudah di tentukan sifatnya pemaksa atau pelengkap.
c.       Misal pasal 1477 KUH Perdata mengatakan bahawa penyerahan barang harus terjadi ditempat mana barang yang terjual berada , ini sifatnya pelengkap.
Pasal 140 KUH Perdata yaitu perjanjian yang demikian ( perkawinan ) tak boleh mengurangi segala hak yang diandarkan pada kekuasaan , suami sebagai suami , dan kekuasaan orang tua , pun tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan kepada yang hidup terlama antara suami istri. Peraturan ini jelas sifatnya pemaksa karena tidak dapat dikesampingkan dengan perjanjian antar para pihak.
d.      Dengan jalan mentafsirkan terhadap aturan hukum itu sendiri.
3.      Menurut Fungsinya
Aturan hukum ini dapat dibagi menjadi dua :
a.       Hukum Materiil=materiel recht=substantive law yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang jadi yang menentukan hak dan kewajiban dan memuat hal-hal yang dilarang dalam masyarakat hukum hukum pidana. Hukum Tata Negara
b.      Hukum Formil=formeel recht=adjective law yaitu aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil.
Di negara hukum mempertahankan aturan hukum materiil adalah dengan jalan beracara. Pada umumnya di Indonesia yang berdasar Pancasila Bermusyawarah akan menjadi lebih baik. Adapun cara lain selain beracara dikenal dengan Arbitrage , cara ini biasanya di tempuh dalam bidang perburuan. Dan cara yang ketiga mempertahankan hukum materiil dengan Acte Notaris.   

Sumber: catatan mata kuliah Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.



Pandangan Mengenai Keadilan


Keadilan itu pada dasarnya menurut orang atau masing-masing individu itu berbeda-beda, maka dapat disimpulkan bahwa sifat dari keadilan itu adalah relatif. Akan tetapi saya berkeyakinan bahwa kita semua sepakat bahwa keadilan itu adalah tidak berat sebelah dalam artian sama rata atau duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Namun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kita merumuskan keadilan itu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang ada yaitu \”tidak berat sebelah\”. Walaupun ilmu pengetahuan kita sudah berkembang pesat namun dalam hal merumuskan keadilan ini sangat sulit, hal ini merupakan wajar-wajar saja sebab mengingat sifatnya yang relatif. Banyak contoh kasus yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kaitannya dengan keadilan ini khususnya kasus-kasus yang berlangsung di meja hijau dalam peradilan kita, yang pada putusannya oleh sebagian orang dianggap kurang adil bahkan tidak adil.
Menurut saya berbicara mengenai keadilan ini bergantung juga terhadap pengetahuan masing-masing orang sehingga sejauh mana ia dapat memahami dan merumuskan keadilan itu sendiri.

Pengenalan

Hello..,,, Salam kenal buat kalian semua pra blogger yang selalu setia meramaikan dunia internet kita, kini telah ada satu blog lagi yang memuat meteri-materi hukum. Dalam blog ini saya akan berbagi pengetahuan tentang hukum sesuai dengan apa yang saya dapatkan saat belajar di kampus dan apa yang saya ketahui. Sengaja saya membuat blog ini dengan harapan apa yang yang tulis di dalam blog ini yang menyangkut dengan ilmu hukum nantinya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya Amin..!!!

Singkat cerita ayooo..,, kita berbagi pengetahuan seputar hukum…!!!

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai