Lawgoritma

MASA DEPAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 165, November 2020, hlm. 116-117 – Download)

Kajian mengenai pengaduan konstitusional atau lebih dikenal dengan istilah constitutional complaint bukanlah hal yang baru dalam ranah studi hukum dan konstitusi. Penulis sendiri pertama kali menuliskan artikel mengenai constitutional complaint pada 28 Februari 2006. Saat itu, Penulis membuat artikel dengan tajuk “Menabur Benih Constitutional Complaint”. Tulisan tersebut terinspirasi dari dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang menyayangkan ketiadaan constitutional complaint dalam sistem hukum di Indonesia.

Pertanyaannya, setelah hampir 15 tahun sejak artikel tersebut dipublikasikan, bagaimana perkembangan dari benih yang telah ditaburkan itu? Jangankan mulai berbuah, tunasnya pun mungkin tidak terlalu terlihat. Namun, akar kajian dari constitutional complaint tersebut dapat dikatakan semakin kuat dan saling berkelindan dengan gagasan-gagasan serupa yang disampaikan oleh banyak pihak lainnya.

Secara sederhana, Victor Ferreres Comella (2004) mendefinisikan constitutional complaint sebagai suatu pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum yang menganggap hak fundamental atau hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh pejabat publik. Setidaknya terdapat empat karakteristik mengenai constitutional complaint yang diungkapkan oleh Gerhard Dannemann (1994), yaitu:

Pertama, tersedia upaya pemulihan melalui pengadilan terhadap pelanggaran hak konstitusional. Kedua, proses persidangan terpisah yang hanya berkaitan dengan konstitusionalitas dari suatu tindakan, bukan isu hukum lain yang berhubungan dengan perkara. Ketiga, dapat diajukan oleh perseorangan yang terkena dampak langsung dari suatu tindakan. Keempat, pengadilan yang memutuskan perkara pengaduan konstitusional memiliki kewenangan untuk mengembalikan hak-hak korban.

Atas pemikiran tersebut, artikel ini akan membahas mengenai perkembangan terkini mengenai kemungkinan diadopsinya constitutional complaint menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) di masa mendatang.

Perbandingan Kawasan

Berbagai negara di seluruh kawasan dunia yang memiliki MK atau peradilan konstitusi sejenisnya telah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara constitutional complaint. Misalnya, Austria, Jerman, dan Spanyol merupakan contoh negara-negara dari kawasan Eropa Barat, sedangkan Hongaria, Kroasia, Poland, Republik Ceko, Rusia, dan Ukraina adalah contoh-contoh negara dari kawasan Eropa Timur.

Sementara itu, di kawasan Amerika Latin terdapat negara-negara seperti Chile, Kolombia, Ekuador, Meksiko, dan Venezuela, sedangkan di kawasan Asia-Afrika terdapat negara seperti Azerbaijan, Korea Selatan, Turki, Thailand, dan Afrika Selatan.

Negara-negara tersebut memiliki karakteristik dan kriteria yang tidak sepenuhnya sama mengenai penerapan constitutional complaint. Dari segi pengaturan dan pemberian kewenangan, terdapat dua model penormaan constitutional complaint, yaitu:

Pertama, terdapat negara-negara yang secara tegas mengatur mengenai constitutional complaint di dalam konstitusinya. Kedua, terdapat juga negara-negara yang sekadar mencantumkan kewenangan umum untuk melindungi konstitusi, namun perihal constitutional complaint tersebut kemudian diatur secara tegas dan rinci di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, salah satu perdebatan yang seringkali muncul dalam kajian constitutional complaint adalah mengenai objek yang dapat menjadi perkara. Terkait hal ini, terdapat negara-negara yang memasukan putusan pengadilan menjadi objek yang dapat diperiksa oleh MK, seperti Jerman, Spanyol, dan Turki. Sebaliknya, juga terdapat negara-negara yang mengecualikan putusan pengadilan menjadi objek perkara constitutional complaint, misalnya Austria dan Korea Selatan.

Dari sisi pengadopsiannya, terdapat pandangan dari mantan Hakim Konstitusi dan beberapa pihak yang mengatakan bahwa MK sebenarnya sudah memiliki kewenangan constitutional complaint. Namun, hal tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang.

Pendapat demikian hendaknya dijernihkan dengan merujuk pada pembagian jenis pengaduan. Venice Commission (2001) membagi jenis pengaduan menjadi: (1) normative complaint;dan (2) full complaint. Perbedaannya, normative complaint ditujukan terhadap undang-undang, sedangkan full complaint ditujukan tidak saja terhadap undang-undang, namun juga tindakan individual pejabat negara.

Dalam konteks ini, pengujian undang-undang masuk dalam kategori normative complaint yang hanya terbatas menguji konstitusionalitas undang-undang, bukan konstitusionalitas tindakan dan keputusan pejabat negara.

Perbandingan Perkara

Tantangan terberat bagi MK yang telah menjalankan kewenangan constitutional complaint adalah tingginya jumlah perkara yang diterima. Sebagai contoh, MK Jerman menerima sekitar 5.000-6.000 permohonan constitutional complaint setiap tahunnya, sedangkan MK Korea Selatan menerima sekitar 1.000-2.000 permohonan constitutional complaint per tahunnya.

Berbeda lagi dengan MK Turki, sejak mengadopsi kewenangan individual application – istilah lain yang sepadan dengan constitutional complaint – pasca amendemen Konstitusi Turki pada tahun 2010, mereka menerima sekitar 45.000 permohonan individual application dalam dua tahun pertamanya.

Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima oleh MK Indonesia, jumlah perkara yang ditanganinya tidaklah seberapa. Setelah 17 tahun pendiriannya pada tahun 2003, MK baru menjatuhkan putusan sekitar 3.047 perkara untuk seluruh jenis kewenangannya. Apabila dirata-ratakan maka MK Indonesia hanya memutus sekitar 180 perkara setiap tahunnya. Perbandingan jumlah perkara yang sangat kontras dengan negara-negara lainnya.

Apabila di masa mendatang constitutional complaint akan diadopsi menjadi kewenangan MK Indonesia, untuk mengantisipasi melonjaknya beban perkara yang begitu besar maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, seluruh permohonan yang diajukan sudah harus melewati terlebih dahulu seluruh upaya hukum yang tersedia (exhausted). Kedua, permohonan harus diajukan oleh pemohon yang terdampak langsung dan menderita kerugian konstitusional (directly suffered). Ketiga, perlu diberikan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan constitutional complaint dengan alternatif antara enam minggu sampai dengan dua belas minggu.

Selain ketiga langkah tersebut, MK Indonesia dapat juga mengambil pengalaman dari MK Turki yang memperkuat struktur kelembagaannya terlebih dahulu. Agar dapat menangani individual application dengan sebaik-baiknya, MK Turki menambah jumlah hakim konstitusi dan peneliti hakimnya (judge rapporteurs). Perubahan tersebut terjadidari 11 Hakim Konstitusi menjadi 17 Hakim Konstitusi serta dari 20 peneliti hakim menjadi 77 peneliti hakim dan 25 asisten peneliti hakim.

Dari sisi hukum acara, MK juga harus secara khusus menyiapkan terlebih dahulu prosedur penanganan perkara constitutional complaint. Misalnya, MK Korea Selatan membentuk panel hakim untuk menangani perkara constitutional complaint, sedangkan MK Jerman membuat tahapan semacam dismissal process. Sementara itu, MK Turki membentuk pembagian kamar dan membagi tugas hakim dan asisten peneliti yang khusus menangani perkara individual application.

Secercah Harapan

Bagi para pendukung gagasan pengadopsian constitutional complaint ke dalam sistem hukum Indonesia, terdapat angin segar yang datang dari DPR selaku pemegang kekuasaan legislasi. Dalam salah satu Focus Group Discussion (FGD) mengenai constitutional complaint yang diselenggarakan pada 16 November 2020, beberapa anggota Komisi III DPR secara gamblang dan terbuka menyatakan kesetujuannya di hadapan publik untuk memberikan kewenangan constitutional complaint kepada MK.

Kesetujuan ini nampaknya datang dari pengalaman mereka saat masih menjadi advokat yang sering berperkara di MK dan menemukan banyak perkara yang berkarakteristik constitutional complaint, namun tidak dapat ditangani oleh MK karena bukan menjadi kewenangannya. Padahal, sebagian perkara tersebut sangat berkaitan erat dengan pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Menurut mereka, sebagian besar anggota Komisi III DPR yang membidani bidang hukum sebenarnya telah sepakat untuk menambahkan kewenangan constitutional complaint di dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, muncul beberapa pertanyaan dan kekhawatiran yang belum dapat terjawab secara komprehensif pada saat perumusannya, sehingga usulan tersebut menjadi mentah kembali.

Beberapa isu krusial yang mengemuka dan tak terjawab tuntas pada saat pembahasan tersebut, antara lain, yakni terkait dengan objek perkara constitutional complaint apakah termasuk putusan pengadilan atau tidak, sejauh mana kesiapan MK dalam menerima lonjakan perkara, dan bagaimana mengantisipasi terjadinya overlapping penanganan perkara dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bagaimana menjamin bahwa Hakim Konstitusi akan tetap independen dalam menangani perkara constitutional complaint.

Para anggota DPR tersebut bahkan “menantang” para akademisi yang hadir di dalam FGD pada saat itu untuk dapat menyusun satu Bab khusus yang berisi pokok-pokok ketentuan mengenai constitutional complaint beserta hukum acaranya. Bab khusus tersebut pada nantinya akan diusulkan dan dibahas bersama dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

Apabila hal yang disampaikan tersebut memang sungguh-sungguh maka hal ini merupakan suatu kesempatan, tidak saja bagi para akademisi, namun juga bagi para praktisi hukum dan juga penggiat hak asasi manusia, untuk bersama-sama menyusun rancangan terbaiknya berkaitan dengan constitutional complaint. Pepatah asing mengatakan, “Opportunity never knocks twice”. Apabila kesempatan ini tidak direspons oleh publik dengan serius dan segera, bisa jadi kesempatan tersebut tidak akan datang kembali di kemudian hari.

* Pan Mohamad Faiz, Ph.D. Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi

PUTUSAN ULTRA PETITA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 168, Februari 2021, hlm. 56-57– Download)

Dalam beberapa kesempatan, penulis kerap mendapatkan pertanyaan mengenai putusan ultra petita yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Di berbagai forum akademik, isu hukum ini seringkali dibahas. Tak sedikit juga yang mengkritisi adanya praktik putusan ultra petita tersebut. Bahkan, ada pula yang menilai MK telah melakukan abuse of power dengan membuat putusan ultra petita.

Larangan untuk menjatuhkan putusan ultra petita oleh MK pernah dimuat dalam Pasal 45A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003 (UU 8/2011). Ketentuan tersebut berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan”.

Artikel kali ini akan membahas dan mendudukkan putusan ultra petita secara lebih jernih dalam konteks peradilan konstitusi.

Karakter Pengujian Undang-Undang

Menurut Black’s Law Dictionary,istilah ulta petita berasal dari bahasa latin yang diterjemahkan sebagai “beyond that which was sought”. Artinya, suatu putusan dikatakan ulta petita apabila pengadilan atau hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta atau digugat di dalam permohonannya (John Trayner, 1894).

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan ultra petita dikenal pertama kali dalam hukum acara perdata. Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) memuat larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari apa yang diminta (petitum).

Larangan ini dilatarbelakangi dari karakter kerperdataan yang meletakkan hak setiap orang dalam mempertahankan kepentingan individunya masing-masing. Karenanya, akibat putusan yang dikeluarkannya pun hanya mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut (inter-partes). Namun demikian, dalam perkembangannya ketentuan ini ternyata tidak lagi secara mutlak diberlakukan pada beberapa putusan Mahkamah Agung.

Lalu, bagaimana dengan praktik di Mahkamah Konstitusi? Karakter hukum acara pengujian undang-undang di MK jelas berbeda dengan hukum acara perdata. MK sebagai peradilan konstitusi memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi dan mempertahankan hak serta kepentingan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Walaupun pengujian undang-undang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, namun undang-undang yang menjadi objek pengujian konstitusionalitas selalu mengikat dan berlaku umum bagi seluruh warga negara.

Akibat hukumnya, putusan yang dijatuhkan tidak saja mengikat bagi pihak yang berperkara. Namun, putusannya juga mengikat bagi lembaga negara, pejabat negara, penegak hukum, dan seluruh rakyat Indonesia. Sifat putusan yang berdaya laku dan mengikat umum ini dikenal dengan istilah erga omnes.

Dari sisi historis, salah satu momentum sejarah terbesar dalam pengujian undang-undang justru berawal dari putusan ultra petita. Untuk pertama kalinya, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Marbury vs. Madison pada tahun 1803 menjatuhkan putusan yang membatalkan undang-undang buatan Kongres Amerika Serikat. MA Amerika Serikat memutuskan bahwa Judiciary Act 1978 bertentangan dengan Konstitusinya dan dinyatakan tidak dapat diberlakukan kembali.

Padahal, Marbury sebagai pemohonnya hanya meminta agar MA Amerika Serikat mengeluarkan writ of mandamus untuk memerintahkan Pemerintah baru di bawah Presiden Thomas Jefferson agar menyerahkan surat pengangkatan hakim kepada pemohon agar dapat menjalankan tugasnya. Namun, bukannya mengabulkan permohonan tersebut, MA Amerika Serikat malah membatalkan Undang-Undangnya.

Dalam pertimbangannya, John Marshall sebagai Ketua MA Amerika Serikat pada saat itu berpendapat, “If courts are to regard the Constitution, and the Constitution is superior to any ordinary act of legislature, the Constitution […] must govern the case to which they both apply.” Singkatnya, putusan yang ultra petita ini justru menjadi embrio terbangunnya sistem judicial review di berbagai negara dunia dengan sifat yang selalu mengutamakan konstitusi dibanding peraturan perundang-undangan lainnya.

Pertimbangan Putusan Ultra Petita

Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, MK pada akhirnya membatalkan ketentuan mengenai larangan putusan ultra petita yang termuat di dalam UU 8/2011. MK menilai bahwa format pembentukan MK dengan kewenangan pengujian undang-undang adalah untuk membenahi hukum, termasuk membentuk aturan baru yang dibutuhkan untuk dapat menutup kekosongan hukum yang terjadi.

Menurut MK, adanya larangan tersebut akan menyebabkan terjadinya pembatasan untuk memberikan keadilan substantif dan konstitusional. Sebab, MK bertugas untuk melindungi hak-hak konstitusional yang tidak hanya tertulis pada teks UUD 1945, namun juga merujuk pada nilai-nilai yang tersirat di dalamnya (implied values). Karenanya, MK terkadang tidak cukup hanya mempertimbangkan petitum yang “dihidangkan” oleh pemohon semata.

Alasan-alasan di atas tentunya tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar mengenai konstitusi sebagai suatu organisme hidup (constitution as a living organism). Konsekuensinya, konstitusi harus dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Secara filosofis, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Konstitusi juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Hakim Konstitusi tidak seyogianya terbelenggu dengan apa yang sekadar diminta oleh pemohon guna menghadirkan rasa kehadiran. Akan tetapi, perlu juga mempertimbangkan tujuan dan pencapaian keadilan itu sendiri, tidak saja terbatas bagi para pihak yang berperkara, namun juga seluruh masyarakat Indonesia.

Terlebih lagi, apabila pemohon memasukan petitum “sapu jagat” yang berbunyi, “Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”, maka hal ini dapat dianggap bahwa pemohon telah menyerahkan sepenuhnya kepada MK, baik untuk memutus hal-hal yang diminta ataupun tidak diminta, berdasarkan permohonan Pemohon.

Secara teori dan praktik, ultra petita memiliki legitimasi untuk dilakukan, sebagaimana juga terjadi pada MK di negara-negara lain. Namun demikian, hakim konstitusi tentunya tidak bisa secara serampangan memutus secara ultra petita sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Karenanya, agar putusan MK yang berkarakter ultra petita memiliki justifikasi maka setidaknya harus dipenuhi dua prasyarat utama.

Pertama, putusan MK harus memiliki penalaran hukum (legal reasoning) yang kuat di dalam pertimbangan hukumnya manakala MK harus menjatuhkan putusan di luar dari apa yang dimohonkan oleh pemohon. Umumnya, putusan ultra petita ini dibuat untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia atau mengisi terjadinya kekosongan hukum (legal vacuum).

Kedua, harus terdapat akuntablitas peradilan (judicial accountability) dalam penyelesaian perkara, termasuk keterbukaan dalam proses persidangannya dan akses terhadap dokumen putusan lengkap. Apabila terdapat alasan atau pendapat berbeda (concurring or dissenting opinion) di antara para Hakim Konstitusi dalam penjatuhan putusan, maka hal tersebut perlu juga disampaikan kepada publik.

Dengan demikian, putusan ultra petita dalam peradilan konstitusi sejatinya tidak lagi menjadi perdebatan dari sisi teoritis. Akan tetapi, secara kasus per kasus, ruang argumentasi dan perdebatan masih terbuka guna menilai apakah putusan ulta petita yang dijatuhkan oleh MK dalam kasus tertentu sudah tepat dilakukan atau tidak.

* Pan Mohamad Faiz, Ph.D. Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi

SENJA KALA SISTEM NOKEN DI PAPUA

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 169, Maret 2021, hlm. 122-123 – Download)

Permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan Pemilu nasional ataupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) adalah praktik sistem noken yang diterapkan di Provinsi Papua. Sistem noken ini berkaitan dengan pemungutan suara yang mekanismenya berbeda dengan tata cara pencoblosan yang diatur secara nasional. Apabila pemungutan suara lazimnya dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia dengan prinsip one person, one vote and one value (OPOVOV), sistem noken justru dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada kepala suku untuk memilih calon dalam Pemilu atau Pilkada atas nama warganya. Pemberian kuasa ini biasanya didahului dengan adanya kesepakatan atau aklamasi di antara para warga pemilih.

Ada juga kesepakatan yang kemudian dikembalikan kepada para warganya untuk memberikan suara, namun pilihannya harus sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya yang sudah diputuskan atau “diikat”. Para pemilih ini kemudian memasukan pilihannya ke dalam kantong atau tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek, pintalan kulit kayu, ataupun pintalan benang. Kantong atau tas inilah yang disebut dengan noken yang kini telah bertambah fungsi dari sebatas karya tradisonal menjadi media pemilihan dalam Pemilu.

Sistem noken pertama kali mencuat menjadi permasalahan di tingkat nasional pada saat berlangsungnya pemeriksaan sengketa hasil pemilihan anggota DPD di Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009, MK menjatuhkan landmark decision yang menjadi dasar konstitusionalitas dari pelaksanaan sistem noken. Dengan pertimbangan menghargai nilai budaya yang khas di tengah-tengah masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, dan konsistensi penerapan prinsip pluralisme hukum, MK menyatakan bahwa sistem noken dalam Pemilu memiliki alasan yang sah untuk dilakukan.

Namun demikian, satu dekade sejak dijatuhkannya putusan a quo, pelaksanaan sistem noken telah mengalami penyempitan ruang pelaksanaannya. Artikel ini akan membahas perkembangan sistem noken yang cepat atau lambat diperkirakan tidak akan pernah lagi digunakan dalam Pemilu di masa mendatang.

Pembatasan Wilayah Sistem Noken

Untuk menindaklanjuti Putusan MK di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 yang mengatur prosedur pemunguatan suara dengan menggunakan sistem noken. Namun demikian, KPU belum menentukan wilayah mana saja yang dapat menerapkan sistem noken dalam Pemilu.

Pembatasan wilayah yang dapat menggunakan sistem noken terjadi pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 bertanggal 25 Juni 2014. MK memutuskan bahwa sistem noken hanya dapat diterapkan pada wilayah atau daerah di Papua yang sebelumnya telah menggunakan noken secara terus-menerus. Sebaliknya, apabila suatu daerah di Papua belum pernah menerapkan sistem noken atau pernah berganti dari sistem noken menjadi sistem pemunguatan suara secara langsung, maka daerah tersebut tidak diperbolehkan lagi menggunakan sistem noken.

Berdasarkan hasil penilaian MK dalam kasus yang terpisah, yakni dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014, telah terjadi perkembangan yang evolutif di masyarakat Papua yang secara perlahan telah beralih dari penggunaan sistem noken ke sistem pemilihan langsung. MK kembali menegaskan dalam Putusan No. 1/PHPU.Pres-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 bahwa selama terjadinya transisi sistem pemilihan tersebut, penerapan sistem noken tetap memperoleh justifikasi. Akan tetapi, sebagai politik hukum Pemilu, para pemangku kepentingan didorong untuk dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat Papua yang masih menggunakan sistem noken agar di masa mendatang mengikuti mekanisme pemungutan suara yang diterapkan secara nasional.

Dari hasil pemantauan pengamat Pemilu, setidaknya terdapat 16 kabupaten di Papua yang masih menerapkan sistem noken pada saat itu. Namun setelah empat tahun berselang, jumlah kabupaten di Papua yang diperbolehkan menggunakan sistem noken berkurang menjadi 14 (empat belas) kabupaten, yaitu Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberano Tengah, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Pembatasan ini dituangkan secara resmi dalam Keputusan KPU Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018.

Setelahnya, wilayah penggunaan noken semakin dipersempit pada saat penyelenggaraan Pemilu nasional tahun 2019. Hanya 12 (dua belas) kabupaten yang masih boleh menggunakan sistem noken. KPU melalui Keputusan No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 bertanggal 5 April 2019 tidak lagi memperkenankan penggunaan sistem noken di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo. Selain itu, hanya sebagian distrik tertentu saja yang diperbolehkan menggunakan sistem noken di lima kabupaten, yaitu Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, dan Yahukimo.

Perubahan drastis terhadap wilayah yang diperbolehkan menggunakan noken terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Melalui Keputusan Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 bertanggal 26 November 2020, KPU menetapkan hanya Kabupaten Yahukimo saja yang masih boleh menggunakan sistem noken. Dengan kata lain, Kabupaten Yahukimo menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Papua yang diberikan legalitas untuk menggunakan sistem noken dalam Pemilu, sedangkan wilayah lain tidak lagi diperbolehkan.

Sengketa Noken di Luar Yahukimo

Dalam Keputusan KPU tersebut tidak tergambar jelas mengenai alasan atau pertimbangan apa yang menyebabkan 11 (sebelas) kabupaten lain yang sebelumnya menggelar sistem noken, kini dilarang untuk menggunakannya kembali. Keputusan KPU ini dapat dinilai bersifat top-down, dan bukan bottom-up. Alhasil, dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 ternyata masih terdapat beberapa wilayah yang menggunakan sistem noken di luar Kabupaten Yahukimo.

Akibat praktik yang tidak sejalan dengan ketentuan KPU tersebut, setidaknya beberapa sengketa hasil Pilkada tahun 2020 yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken harus berakhir di meja MK. Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yalimo merupakan dua wilayah yang sebagian distriknya masih menggunakan sistem Noken. Padahal, Kabupaten Nabire tidak pernah sama sekali diberikan legalitas untuk menggunakan sistem noken pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sedangkan, Kabupaten Yalimo telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua dari wilayah yang boleh menggunakan sistem Noken.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, MK menjatuhkan Putusannya pada 19 Maret 2021 yang memperkuat Keputusan KPU Provinsi Papua bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang kini dapat menggunakan sistem noken. Konsekuensinya, dengan mempertimbangkan beberapa alasan kuat lainnya, MK membatalkan hasil Pilkada di beberapa distrik di Kabupaten Nabire dan Yalimo yang masih menggunakan noken. MK juga memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di wilayah-wilayah tersebut dengan menggunakan sistem pemungutan suara secara langsung yang sesuai dengan sistem pemilu nasional.

Dengan memperhatikan sistem noken yang kian hari wilayah penerapannya semakin menyempit, maka dapat dikatakan sistem noken secara perlahan akan menghilang dari tanah Papua. Di satu sisi, integrasi sistem pemilu secara nasional memang dapat tercapai. Namun di sisi lain, budaya khas pemilihan masyarakat Papua tak akan lagi dapat ditemukan. Kelak sistem noken hanya akan menjadi catatan sejarah dalam sistem kepemiluan di Indonesia.

SENGKETA PILKADA PASCA PSU

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 171, Maret 2021, hlm. 60-61 – Download)

Dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi dan memeriksa 136 perkara dari 270 daerah yang menggelar Pilkada. Dari seluruh perkara tersebut, sebanyak 19 perkara (14%) dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari pemilihan kepala daerah di dua provinsi, satu kota, dan tiga belas kabupaten berbeda.

Putusan MK yang mengabulkan permohonan dalam sengketa Pilkada kali ini berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Meskipun sama-sama memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan atau penghitungan suara ulang (PSU), MK tidak lagi menjatuhkan putusan sela, melainkan langsung menjatuhkan putusan akhir.

Dalam putusan sela terdahulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah umumnya diperintahkan untuk melaporkan kembali kepada MK terhadap hasil pelaksanaan PSU. Sedangkan, dalam putusan akhir secara tegas dinyatakan bahwa hasil PSU tidak perlu dilaporkan kepada MK. Inilah kali pertama MK menjatuhkan putusan akhir tanpa putusan sela untuk seluruh perkara Pilkada yang ditanganinya.

Perbedaan putusan MK ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan penting. Apakah pergeseran model putusan MK ini akan membuka kembali untuk diajukannya permohonan sengketa hasil Pilkada pasca dilakukannya PSU? Apa dasar hukum yang mengaturnya? Bagaimana konsekuensi dari putusan MK pasca PSU?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut penting untuk dijawab. Terlebih lagi, KPU di beberapa daerah yang menyelenggarakan PSU ternyata langsung menetapkan pasangan calon terpilih. Bahkan, ada juga pasangan calon terpilih pasca PSU yang telah dilantik oleh Gubernurnya. KPU daerah mengambil keputusan tersebut dengan alasan tidak ada regulasinya dan belum pernah ada dalam praktik ketatanegaraan sebelumnya.

Pemeriksaan Pasca PSU

Saat tulisan ini dibuat, setidaknya terdapat delapan permohonan pasca diadakannya PSU yang telah diregistrasi dan diperiksa oleh MK. Sebagian kecil di antaranya bahkan telah diputus. Jumlah permohonan sengketa Pilkada pasca PSU yang diajukan ke MK ini kemungkinan besar akan bertambah. Sebab, terdapat sebagian daerah yang belum melaksanakan PSU karena memerlukan persiapan yang lebih matang.

Artinya, MK dapat menerima permohonan dan memeriksa sengketa yang diajukan pasca PSU. Alasan MK untuk tetap menerima permohonan tersebut setidaknya dapat ditelusuri dari Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara sengketa Pilkada pasca PSU di Kabupaten Sekadau. Menurut Mahkamah, perintah untuk tidak perlu melaporkan hasil PSU kepada MK tidak dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan dari hasil rekapitulasi PSU menjadi kehilangan haknya untuk mengajukan sengketa hasil ke MK.

Pergeseran model putusan MK ini menurut MK dimaksudkan apabila para peserta Pilkada menerima hasil PSU, misalnya karena menilai proses dan hasilnya telah berlangsung secara jujur dan adil, maka KPU dan para peserta Pilkada tidak perlu melibatkan MK untuk melakukan tindak lanjut sesuai tahapan yang telah ditentukan.

Adapun pemeriksaan perkara yang diajukan pasca PSU oleh MK tetap menggunakan ketentuan dan aturan yang sama dengan pemeriksaan sengketa hasil Pemilu sebelum PSU. Kewenangan MK memeriksa sengketa pasca PSU tetap didasarkan pada Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, di mana perselisihan penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimohonkan dan diperiksa oleh MK.

Begitu pula dengan penerapan tenggang waktu dan ambang batas mengajukan permohonan, pemeriksaannya tetap dilakukan secara case by case. Apabila ditemukan keadaan khusus, persyaratan tenggang waktu dan ambang batas mengajukan permohonan tetap dapat ditunda atau disimpangi keberlakuannya oleh MK.

Keputusan yang dikeluarkan KPU daerah mengenai hasil pemilihan tentu berbeda antara yang dikeluarkan pasca PSU dengan Keputusan KPU daerah sebelum PSU. Karenanya, tidak tepat untuk mengategorikan permohonan yang diajukan pasca PSU masuk dalam kategori nebis in idem. Sebab, objek perkara dan dalil-dalil permohonannya jelas berbeda.

Perbedaan lainnya, pemeriksaan perkara pasca PSU juga difokuskan hanya pada dugaan pelanggaran atau dalil-dalil yang berkaitan dengan hasil PSU. MK tidak akan memeriksa dalil-dalil yang diajukan di luar PSU, baik yang sudah pernah ataupun belum pernah diajukan pada pemeriksaan perkara sebelum PSU digelar. Dengan kata lain, argumentasi di luar ruang lingkup persiapan, proses, dan hasil PSU tidak lagi diperiksa oleh MK. Hal demikian seharusnya diajukan pada saat pemeriksaan perkara sebelum PSU dilaksanakan.

Satu hal penting yang perlu dievaluasi dari PSU kali ini adalah perlunya KPU menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan hukum dan tindakan administrasi yang terlalu jauh terhadap hasil PSU. KPU tidak perlu menetapkan pasangan calon terpilih atas alasan demi kepastian hukum. Sama seperti ketentuan dan tahapan Pilkada pada umumnya, KPU seyogianya menunggu apakah terdapat permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan kepada KPU ke MK atau tidak.

Untuk meluruskan kesalahan KPU daerah tersebut, MK akan membatalkan segala perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil PSU, mulai dari Keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon terpilih, Keputusan DPRD terkait usul pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, Keputusan Mendagri terkait pengesahan pengangkatan kepala daerah, hingga pelantikan pasangan calon kepala daerah oleh Gubernur. Setelah keluar Putusan MK maka proses dan tahapan tersebut harus diulang kembali.

Pilkada Tiada Akhir?

Tantangan terhadap diterimanya permohonan sengketa hasil Pilkada pasca PSU adalah proses penyelenggaraan Pilkada yang terlalu panjang, bahkan kekhawatirannya bisa menjadi tidak pernah berakhir. Asumsinya, jika keberatan pasca PSU yang diajukan nantinya dikabulkan oleh MK maka akan dilakukan kembali PSU kedua, ketiga, dan seterusnya.

Sebenarnya, praktik pengajuan permohonan keberatan pasca PSU sudah terjadi di setiap penanganan Pilkada pada tahun-tahun sebelumnya, dan bukan hanya pada tahun ini saja. Penjatuhan putusan sela di masa lalu juga tidak menutup hak dan kesempatan para pihak untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil PSU. Hasilnya, tidak sedikit putusan MK yang kemudian memerintahkan kembali penghitungan atau pemungutan suara ulang untuk kedua atau ketiga kalinya. Misalnya pada Pilkada di Kabupaten Muna, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perbedaannya, pemeriksaan sengketa pasca PSU melalui putusan sela masih dalam perkara yang sama, sedangkan saat ini diperiksa dalam perkara yang berbeda.

Kelebihan penjatuhan putusan Pilkada tanpa putusan sela justru untuk mengefektifkan tahapan Pilkada dan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK. Di satu sisi, KPU tidak perlu melaporkan hasil PSU kepada MK,  sehingga jika dalam batas tenggang waktu tidak ada yang mengajukan permohonan ke MK maka bisa langsung ditindaklanjuti tahapan selanjutnya.

Di sisi MK, para pihak yang berperkara akan menjadi lebih jelas mengenai siapa yang akan duduk sebagai Pemohon dan Pihak Terkait. Sebab, pasca diselenggarakannya PSU tidak jarang mengakibatkan pasangan calon terpilih menjadi berbeda. Akibatnya, pasangan calon yang sebelumnya menjadi Pihak Terkait maka pasca PSU akan menjadi Pemohon manakala mengajukan permohonan ke MK. Ada juga sebelumnya dalam sengketa hasil Pilkada pasca PSU, Pemohon dan Pihak Terkait sama-sama menjadi Pemohon karena pasangan calon yang terpilih justru pasangan calon peraih suara ketiga yang tidak pernah berperkara sebelumnya. Karenanya, pasangan calon ketiga ini akan menjadi Pihak Terkait.

Apabila pemeriksaan perkara pasca PSU dilakukan dengan para pihak yang sama, padahal secara substansial kedudukan dan kepentingannya sudah berbeda, maka menjadi sangat rancu dalam memosisikan para pihak di dalam pemeriksaan untuk nomor perkara yang sama. Karenanya, dengan adanya perkara yang baru justru para pihak yang berperkara akan lebih jelas kedudukan dan kepentingannya masing-masing.

Selanjutnya, sengketa hasil pasca PSU yang tidak diterima atau ditolak oleh MK tentu akan langsung mengakhiri proses Pilkada. Sedangkan apabila MK mengabulkan permohonan, artinya terbukti masih saja terdapat kesalahan dan pelanggaran yang signifikan dalam PSU. Jika hal ini terjadi maka sejatinya perhatian jangan diarahkan pada palu MK.

Namun, perhatian justru perlu diarahkan kepada para penyelenggara Pilkada dan para pasangan calon, mengapa masih terjadi pelanggaran signifikan yang sampai berakibat dilakukannya PSU ulang. Padahal, pelaksanaan PSU sudah di bawah supervisi ketat dari KPU Pusat, Bawaslu Pusat, dan juga pihak Kepolisian RI. Jika persiapan dan proses PSU berjalan dengan baik, MK sebagai pengawal prinsip demokrasi tentunya akan menjatuhkan putusan yang justru turut memperkuat legitimasi hasil Pilkada tersebut.