Lawgoritma

Klarifikasi tentang posisi regulasi dari pengantar yang tidak diatur

Artikel ini ditulis bersama oleh Patrick George, Trainee Solicitor, London.

Antara 2010 dan 2014, dua perusahaan pensiun yang tidak diatur, Avacade Limited (dalam likuidasi) dan Alexandra Associates (UK) Limited, dan direktur mereka, menghubungi pelanggan ritel (konsumen) dan mempromosikan pensiun pribadi yang diinvestasikan sendiri (SIPP). Diskusi ini mengakibatkan konsumen mentransfer dana pensiun yang ada ke SIPP dan kemudian ke investasi berisiko tinggi dan, bisa dibilang tidak sesuai, seperti penanaman pohon di Kosta Rika dan obligasi yang berkaitan dengan pengembangan properti di AS dan Brasil.

FCA menuduh Avacade mengatur dan memberi nasihat tentang investasi tanpa izin peraturan yang diperlukan. FCA juga menuduh Avacade membuat pernyataan palsu dan menyesatkan kepada konsumen yang mendorong mereka untuk mentransfer pensiun mereka ke SIPP dan kemudian ke investasi alternatif.

Kami mengomentari keputusan tingkat pertama Pengadilan Tinggi dalam artikel sebelumnya. Singkatnya, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa Avacade tidak melakukan perkenalan dengan maksud untuk memberikan saran independen kepada konsumen. Selanjutnya, tujuan pengaturan adalah agar para terdakwa membuat komisi investasi. Dinyatakan bahwa Avacade memiliki “kesepakatan yang diatur dalam” dan “disarankan pada” investasi tertentu untuk tujuan Pasal 25(2) dan 53 Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar (Perintah Aktivitas yang Diatur) 2001 (RAO) tanpa memiliki izin yang relevan. Karena itu, mereka tidak dapat mengandalkan pengecualian RAO. Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa para direktur telah “melangkahi batas antara informasi dan nasihat”.

Pengadilan Banding

Beberapa terdakwa mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tinggi, terutama sehubungan dengan apakah Pasal 25(2) diterapkan. Mereka berpendapat bahwa, sebagai pengantar yang tidak diatur, mereka berada di luar kerangka peraturan. Sejauh konsumen memiliki keluhan, itu harus ditujukan kepada penasihat keuangan mereka yang diatur dan/atau wali SIPP.

Pasal 25(2) RAO mengatur bahwa kegiatan yang diatur meliputi “membuat pengaturan dengan maksud kepada seseorang yang berpartisipasi dalam pengaturan pembelian, penjualan, berlangganan atau penjaminan“investasi tertentu. Hal ini mirip dengan Pasal 25(1), yang berhubungan dengan situasi analog di mana orang tersebut membuat “pengaturan bagi orang lain untuk membeli, menjual, berlangganan atau menanggung;“investasi tertentu.

Para terdakwa berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi gagal mengidentifikasi bahwa Pasal 25(2) mensyaratkan “tautan langsung dan instrumental” antara pengaturan dan aktivitas investasi potensial yang akan dihasilkan (yaitu uji sebab-akibat).

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa ada tiga perbedaan yang relevan antara Pasal 25(1) dan 25(2):

Pasal 25(1) berlaku untuk membuat pengaturan “untuk”jual beli investasi tertentu, sedangkan Pasal 25(2) berlaku untuk pengaturan”dengan maksud untuk“aktivitas itu
Agar Pasal 25(1) berlaku, jual beli dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan Pasal 25(2) mengharuskan orang yang membeli atau menjual untuk benar-benar ikut serta dalam pengaturan dan
Pasal 26 memberikan pengecualian terhadap Pasal 25(1) untuk “pengaturan yang tidak atau tidak akan menghasilkan transaksi” (yaitu uji sebab-akibat). Pengecualian itu tidak dinyatakan berlaku untuk Pasal 25(2). Tidak perlu memasukkan pengujian sebab akibat apa pun ke dalam Pasal 25(2) dengan mengacu pada bahasa Pasal 26 karena, dengan menggunakan kata-kata “dengan maksud untuk”, Pasal 25(2) memperjelas bahwa “berkaitan dengan tujuan pengaturan”, bukan apakah mereka benar-benar mewujudkannya.

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa, apa pun uji sebab akibat yang diadopsi, ada sedikit keraguan bahwa pengaturan antara tergugat dan konsumen adalah dengan maksud agar konsumen mentransfer pensiun mereka ke dalam SIPP dan kemudian melakukan investasi melalui mereka. Ini adalah tujuan dominan di mana model bisnis para terdakwa disusun dan dilaksanakan. Tidak relevan apakah pengaturan itu memiliki potensi penyebab.

Pengadilan Tinggi menemukan bahwa skema tersebut adalah “seperangkat pengaturan yang tak terpisahkan dan mulus, di mana masuk ke dalam SIPP adalah bagian yang penting dan penting karena akses ke dana pensiun adalah sumber penting pendanaan untuk investasi.”

Oleh karena itu konsumen berhasil mempertahankan banding.

Komentar

Direktur eksekutif penegakan dan pengawasan pasar FCA, Mark Steward, mengatakan bahwa:

Keputusan Pengadilan Tinggi membenarkan keputusan awal dan akan membantu membela hak lebih dari 2.000 investor yang telah kehilangan uang pensiun melalui perilaku tergugat dalam memimpin mereka ke dalam investasi beracun dan berisiko tinggi ini.

Salah satu alasan mengapa Pasal 25(2) diterapkan dalam hal ini adalah karena para terdakwa tidak dapat mengandalkan pengecualian dalam Pasal 33 RAO. Pasal 33 berlaku terutama di mana orang yang tidak diatur memperkenalkan seseorang kepada orang yang diatur “dengan maksud untuk memberikan nasihat independen”. Dengan kata lain, seandainya para terdakwa memperkenalkan konsumen kepada penasihat keuangan untuk tujuan penasihat itu menilai apakah investasi itu sesuai untuk mereka, para terdakwa seharusnya lolos dari tanggung jawab. Sebagai gantinya, mereka memperkenalkan mereka kepada wali SIPP yang tidak berperan sebagai penasihat.

Kasus ini merupakan pengingat penting tentang risiko para pengantar (dan perusahaan resmi secara lebih umum) berurusan dengan konsumen yang tampaknya bertindak tanpa nasihat.

Item terkait:

Source link

Lembah Harau Payakumbuh Sumatera Barat Dan Kampung Eropa

Wisata Lembah Harau Payakumbuh kini terus berkembang dengan bertambahnya berbagai objek wisata dikawasan wisata alam itu. Lembah Harau terletak dekat Kota Payakumbuh namun berada dalam wilayah Kabupaten Limapuluh Koto, provinsi Sumatra Barat. Lembah Harau adalah dataran yang diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter berupa batu pasir berwarna-warni, dengan ketinggian 100 sampai 500 meter. Di kawasan ini pula terdapat kawasan Kampung Eropa, kampung korea yang kini namanya makin populer.

Kawasan Lembah Harau makin banyak dikunjungi wisatawan dan hal itu terlihat tumbuhnya berbagai homo stay dan kawasan-kawasan khusus, baik di belahan kanan dan kiri lembah Harau yang juga memiliki air terjun meskipun tidak sebesar air terjun Lembah Anai. Ingin tau lebih jauh, kunjungi video di bawah ini:

Source link

Quo Vadis 10 Tahun Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia

QUO VADIS 10 TAHUN ASOSIASI MAHKAMAH KONSTITUSI se-ASIA

(Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. 161, Juli 2020, hlm. 68-69 – Download)

“I blinked my eyes and in an instant, decades had passed”, ujar John Mark Green dalam kumpulan puisinya berjudul Taste the Wild Wonder. Penggalan puisi tersebut mengingatkan penulis pada perjalanan Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) atau Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenisnya se-Asia. Tanpa terasa, Asosiasi ini telah memasuki usia satu dekade sejak pendiriannya.

Meskipun kesepakatan untuk mendirikan AACC antara beberapa peradilan konstitusi terjadi di Mongolia pada September 2005, namun embrio awal pendirian tersebut sebenarnya berasal dari 1^st Conference of Asian Constitutional Court Judges yang digelar di Jakarta pada September 2003. Saat itu, para Hakim Konstitusi se-Asia berkumpul untuk pertama kalinya guna mendiskusikan tema “Present Status and Future Development of Constitutional Jurisdiction in Asia”.

Setelah melalui serangkaian Preparatory Committee Meetings selama empat tahun berturut-turut (2008-2010), AACC akhirnya terbentuk secara resmi berdasarkan the Jakarta Declaration pada 12 Juli 2010. Deklarasi ini membawa arti penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah pembentukan AACC.

Di masa awal, keanggotaan AACC hanya berjumlah tujuh negara, yaitu Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Uzbekistan. Namun kini, AACC telah memiliki anggota sebanyak 18 (delapan belas) negara. Jumlah negara anggota ini diprediksi akan terus bertambah di masa mendatang, baik dari negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, Dewan Konstitusi, Tribunal Konstitusi, ataupun Mahkamah Agung.

Secara historis, keterlibatan Indonesia di dalam AACC tidak saja terbatas pada persiapan pembentukan ataupun pendeklarasiannya. Tetapi, Mahkamah Konstitusi Indonesia pernah menjadi Presiden AACC periode 2014-2017. Selain itu, Indonesia juga diamanahkan sebagai Sekretariat Tetap AACC untuk Perencanaan dan Koordinasi. Artinya, perputaran roda organisasi AACC banyak dipengaruhi oleh kontribusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Apabila Indonesia telah banyak memberikan kontribusi bagi eksistensi AACC maka pertanyaan sebaliknya yaitu sejauh mana AACC telah memberikan manfaat bagi Indonesia dalam satu dekade terakhir ini?

Manfaat Balik

Sesuai dengan fungsinya yang tercantum di dalam Pasal 4 Statuta AACC, Asosiasi ini kerap mengadakan Simposium, Seminar, ataupun Kursus Internasional. Dalam berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah Konstitusi Indonesia memang mendapatkan banyak pengalaman dan informasi terkini mengenai ajudikasi konstitusional dari kasus-kasus yang diputus oleh peradilan konstitusi di Asia.

Namun demikian, manfaat yang diperoleh tersebut menurut penulis tidaklah cukup. Banyak hal yang sejatinya masih dapat dioptimalkan dan digali lebih dalam, antara lain, untuk memberikan alternatif solusi dan diskursus nasional dan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi Indonesia itu sendiri.

Pertama, selama ini para akademisi ataupun pengambil kebijakan lebih banyak merujuk pada peradilan konstitusi di kawasan Eropa sebagai objek studi ataupun kajiannya. Padahal, peradilan konstitusi di Asia juga memiliki berbagai keunggulan. Terlebih lagi, kondisi sosial-politik di sebagian negara-negara Asia memiliki kemiripan satu sama lainnya.

Misalnya, pembentuk undang-undang bisa merujuk pada peradilan konstitusi di Asia sebagai salah satu kajian perbandingan ketika hendak merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan persyaratan calon Hakim Konstitusi dan masa jabatannya. Begitu pula halnya dengan praktik dan pengalaman negara-negara Asia dalam pembentukan Panitia Seleksi untuk memilih calon Hakim Konstitusi yang bisa dipelajari lebih lanjut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran penulis, peradilan konstitusi di Asia setidaknya memiliki sembilan varian kewenangan berbeda, yakni: (1) Penafsiran konstitusi (constitutional interpretation); (2) Pengujian konstitusionalitas (constitutional review); (3) Pemakzulan (impeachment); (4) Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (state authority dispute); (5) Penyelesaian sengketa pemilihan umum (election dispute); (6) Penilaian terhadap penyelenggaran referendum (referendum); (7) Pembubaran partai politik (political party dissolution); (8) Pengaduan konstitusional (constitutional complaint); dan (9) Pertanyaan konstitusional (constitutional question).

Dalam konteks ini, merekonstruksi kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan variasi kewenangan konstitusional di atas dapat dilakukan apabila Indonesia hendak menegakkan prinsip supremasi konstitusi secara sungguh-sungguh. Beberapa negara di Asia bahkan memiliki kewenangan pengujian yang khusus dan berbeda dengan negara lainnya yang juga dapat dipertimbangkan.

Misalnya, kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas perjanjian internasional yang belum diberlakukan (Kazakhstan, Kirgizstan, Mongolia, Rusia, dan Tajikistan), pengujian rancangan undang-undang secara umum (Kazakhstan, Kamboja, Tajikistan, Thailand, dan Turki), pengujian rancangan undang-undang perubahan konstitusi dan hasil amendemen konstitusi (Kirgizstan, Tajikistan, Rusia).

Kedua, dari perspektif penguatan internal kelembagaan, Mahkamah Konstitusi Indonesia bisa mengambil pengalaman dari berbagai peradilan konstitusi di Asia yang memiliki struktur organisasi yang didominasi oleh fungsi dukungan substantif bagi Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara-perkara konstitusional, seperti di Korea Selatan, Taiwan, dan Turki. Mereka membagi keahlian dari masing-masing unit pendukungnya secara khusus, mulai dari para ahli di bidang hukum konstitusi, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum internasional.

Kemudian, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia terletak pada tingkat kepatuhan addressat dalam melaksanakan putusan-putusannya. Terhadap hal ini, perlu kiranya untuk merujuk peradilan konstitusi yang memiliki bagian atau unit khusus terkait dengan analisis dan pengawasan eksekusi putusan, seperti di Azerbaijan, Kirgizstan, dan Uzbekistan. Penyelesaian terhadap permasalahan ini menjadi hal yang krusial dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Sebab, putusan merupakan mahkota dari suatu pengadilan yang hanya akan terjaga apabila putusan tersebut dilaksanakan.

Akses Publik Internasional

Peran dan kiprah Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat dikatakan relatif diketahui dengan baik dan secara luas oleh publik di dalam negeri. Akan tetapi, peran dan kiprah tersebut masih dirasa kurang terlihat oleh publik di luar negeri, terlepas dari kesuksesan dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan internasionalnya.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dalam satu dekade terakhir, Mahkamah Konstitusi Indonesia dirasa belum maksimal menyediakan akses bagi publik internasional dalam hal pencarian informasi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam bahasa internasional.

Jendela pertama bagi publik internasional untuk mengetahui dan memahami Mahkamah Konstitusi Indonesia tentunya melalui laman resmi (official website). Apabila laman dalam bahasa Inggris ini tidak tersedia atau tidak terkelola dengan baik maka sulit bagi publik internasional untuk mengetahui perkembangan Mahkamah Konstitusi Indonesia secara berkala. Selain itu, putusan-putusan monumental dan hasil penelitian pilihan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia sudah seharusnya tersedia di dalam bahasa internasional, atau setidaknya dalam bahasa Inggris.

Kemudian, penting untuk menjalin kerja sama dengan jejaring akademis di perguruan tinggi guna mendorong terbitnya buku-buku ilmiah dan artikel jurnal dalam bahasa Inggris terkait dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pertimbangannya, agar tersedia literatur yang cukup tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia bagi para hakim dan akademisi internasional untuk dijadikan sumber rujukan dan bahan bacaan.

Sepuluh tahun bukanlah usia yang muda. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas maka Mahkamah Konstitusi diharapkan akan dapat memaksimalkan manfaat balik yang diterimanya selama bergabung di dalam AACC, baik untuk kepentingan nasional maupun penguatan internal kelembagaan.

* Pan Mohamad Faiz, Ph.D. Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi

Source link

PBB Minta Negara Lain Bantu Afghanistan Cegah Ekonomi Hancur

Jakarta, CNN Indonesia —

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta negara lain untuk memberikan bantuan ekonomi kepada Afghanistan agar tidak terjerumus krisis parah. PBB menyatakan Afghanistan yang kini dipimpin Taliban membutuhkan bantuan demi menghindari kehancuran ekonomi.

Hal itu disampaikan utusan perwakilan khusus Sekretariat Jenderal PBB di Afghanistan, Deborah Lyons seperti diberitakan AFP, Kamis (9/9).

“Sebuah modus vivendi harus ditemukan dan secepatnya yang membuat uang tetap mengalir masuk ke Afghanistan guna mencegah kehancuran total ekonomi dan sosial,” kata dia seperti diberitakan AFP.

Lyons menganggap itu perlu. Jika tidak, Afghanistan berpotensi masuk ke dalam krisis ekonomi yang parah hingga membuat jutaan orang kelaparan.

Hal itu pun bisa membuat semakin banyak warga Afghanistan yang mengungsi ke negara lain demi menghindari krisis. Kemunduran bagi generasi Afghanistan tak pelak terhindarkan jika itu benar-benar terjadi.

Lyons setuju perlu ada pengawasan ketat terhadap uang yang diberikan negara lain. Itu dinilai perlu guna memastikan Taliban menggunakan bantuan uang dengan tepat.

“Pengawasan harus dibuat untuk memastikan uang ini dipakai secara tepat dan tidak disalahgunakan,” kata Lyons.

Meski demikian Lyons berharap negara-negara lain agar tidak terlalu cemas dengan Taliban. Lebih baik memberikan bantuan ekonomi terlebih dahulu, lalu melihat bagaimana Taliban membuktikan bahwa mereka benar-benar fleksibel dan menghormati HAM.

Lyons menganggap itu penting karena Afghanistan termasuk negara termiskin berdasarkan data milik PBB. Sebanyak 72 persen warganya hanya bisa memenuhi kebutuhan $1 per hari.

Taliban sendiri telah membentuk pemerintahan baru yang bersifat sementara. Sejumlah petinggi Taliban menduduki jabatan strategis. Sejauh ini, tidak ada perwakilan perempuan dalam kabinet yang digagas Taliban.

(AFP/bmw)

[Gambas:Video CNN]

Sumber

Jelang Lawan Norwich, Arteta Yakin Arsenal Bisa Balikkan Keadaan di Liga Inggris

Suara.com – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta yakin timnya membalikkan awal musim yang buruk di Liga Premier Inggris setelah jeda internasional selesai.

Kekalahan memalukan 5-0 oleh juara bertahan Manchester City sebelum jeda internasional telah membuat Arsenal berada di dasar klasemen dengan tiga kekalahan dari tiga pertandingan pertama mereka.

The Gunners sejauh ini belum sekalipun mencetak gol dan sudah kebobolan sembilan gol.

Arsenal akan menjamu sesama tim dasar klasemen, Norwich City pada Sabtu (11/9) malam WIB dan Arteta mendapatkan tekanan untuk segera meraih kemenangan.

Namun, dia yakin jeda selama dua pekan telah memberinya waktu untuk mendapatkan pemainnya, yang pulih dari cedera.

“Kami perlu istirahat untuk mencoba dan mendapatkan pemain kembali. Mudah-mudahan pada Sabtu, kami akan memiliki tim yang berbeda,” katanya dalam sebuah konferensi pers, yang dilansir Reuters pada Kamis.

“Kami memiliki skuad yang sama sekali berbeda. Ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Sekarang kami harus membuatnya bekerja, kami harus maju bersama, membangun hubungan, chemistry, dan pemahaman. Kami harus melakukannya dengan sangat cepat.”

Pemain baru seperti Ben White siap dimainkan pada Sabtu seperti juga Gabriel Magalhaes, Eddie Nketiah dan Thomas Partey. Sedangkan, gelandang asal Swiss Granit Xhaka diskors menyusul kartu merahnya saat melawan Manchester City.

“Saya sangat menantikan untuk semua pemain tersedia dan mencoba memulai musim seperti yang kami inginkan,” kata Arteta seperti dimuat Antara.

“Kami tidak ingin menggunakan alasan apa pun. Kami tahu betapa sulitnya memulai dengan cedera dan masalah COVID yang kami miliki.”

“Kami harus mengatur ulang sekarang. Kami perlu membuat semua orang kembali ke jalurnya dan mulai memenangkan pertandingan sepak bola, itulah yang kami harus dilakukan.”

Bila Arsenal kalah dari Norwich, itu akan menjadi pertama kalinya mereka kalah dalam empat pertandingan pertama di liga Inggris sejak 1923.

Namun, Arsenal belum pernah dalam sejarah mereka gagal mencetak gol dalam empat pertandingan liga pembuka mereka.

Suporter Arsenal diketahui semakin tidak sabar dengan Arteta, tetapi pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa klub sedang menjalankan proyek jangka panjang.

“Kami telah mencoba menjelaskan proyek dan keputusan yang telah dibuat selama beberapa bulan terakhir. Jumlah perubahan dalam dua tahun terakhir hampir 30 pemain,” katanya.

“Ini adalah proyek yang kami yakini dan kami semua bertanggung jawab. Sekarang kami harus membuatnya berhasil.”

Arsenal juga berharap dapat memainkan pemain barunya asal Jepang, Takehiro Tomiyasu. Namun, semua itu bergantung pada izin kerja sang pemain.

“Klub bekerja keras untuk mencoba dan mencapainya dalam beberapa jam ke depan,” kata Arteta tentang pemain yang diboyong Bologna tersebut.

Sumber

Kemarin, korupsi cukai rokok hingga penelusuran kebakaran LP Tangerang

Jakarta (ANTARA) – Beberapa berita hukum kemarin, Kamis, menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari KPK periksa lima pengusaha terkait kasus korupsi cukai rokok hingga Puslabfor Polri masih telusuri penyebab kebakaran LP Tangerang.

Berikut lima berita hukum kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

KPK periksa lima pengusaha terkait kasus korupsi cukai rokok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima pengusaha dari sejumlah perusahaan terkait kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol dengan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi.

Selengkapnya baca di sini

Di Madura, Bea Cukai tindak produsen rokok ilegal

Kantor Bea Cukai Madura, Jawa Timur memberikan sanksi denda kepada para produsen rokok ilegal yang terbukti memproduksi dan menjual rokok tanpa pita cukai di sejumlah toko dan pasar tradisional di Pulau Madura, Jawa Timur.

Selengkapnya baca di sini

MA tolak gugatan pegawai KPK atas peraturan soal TWK

Mahkamah Agung (MA) menolak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021).

Selengkapnya baca di sini

Korban kebakaran di Lapas Tangerang bertambah tiga orang

Jumlah korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Provinsi Banten bertambah tiga orang, sehingga total keseluruhan menjadi 44 orang meninggal dunia.

Selengkapnya baca di sini

Puslabfor Polri masih telusuri penyebab kebakaran LP Tangerang

Tim Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Indonesia dan Polda Metro Jaya masih menelusuri penyebab kebakaran di Blok C2 LP Tangerang di Banten, yang menewaskan 44 narapidana dan puluhan lainnya luka-luka.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Source link

Gubernur Sumatera Barat silaturahmi ke Buya Syafii Maarif

Padang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, berkunjung ke kediaman cendekiawan muslim dan tokoh nasional asal Ranah Minang, Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii Maarif, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, Kamis.

Kunjungan Mahyeldi ke kediaman mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu di Sleman, DI Yogyakarta, dalam rangka bersilaturahmi dan meminta dukungan untuk kemajuan pembangunan Sumatera Barat.

Dalam pertemuan informal yang berlangsung hangat itu Mahyeldi didampingi Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Hansastri.

Pendiri Maarif Institute ini pun menyambut baik kedatangan mereka dan menyampaikan beberapa pesan, di antaranya agar pembangunan tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan termasuk juga rencana jembatan layang Sitinjau Laut.

“Pembangunan di Sumatera Barat yang telah berjalan, di antaranya tol maupun yang dalam perencanaan, lanjutkan. Untuk jembatan layang Sitinjau Laut, tiga menteri sudah memberi dukungan, lanjutkan. Jalankan pemerintahan dengan baik dan ciptakan humas yang profesional,” ujar Buya.

Dalam pertemuan itu Mahyeldi tidak lupa memberikan oleh-oleh untuk Buya Syafii, di antaranya beras organik asal kampung halaman yang diterima penuh antusiasme sekaligus menyatakan dukungannya terhadap program optimalisasi pangan organik di Sumatera Barat.

Terpisah terkait perkembangan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru I (seksi Padang-Sicincin), Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, memberi kabar gembira.

Menurut dia, Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyetujui pembayaran Uang Ganti Kerugian 18 objek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol seksi Padang-Sicincin, senilai Rp11,4 miliar lebih. “Insya Allah tol Sumatera Barat-Riau, seksi Padang-Sicincin akan terus berlanjut,” ujar dia.

Source link

Kemarin, hoaks Megawati sakit hingga RI cegah varian Mu

Jakarta (ANTARA) – Beberapa berita politik kemarin, Kamis, menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari hoaks Megawati sakit dan dirawat di RS Pertamina hingga Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pengetatan pintu masuk perjalanan ke Indonesia menjadi solusi awal untuk mencegah varian baru SARS-CoV-2 bernama Mu atau B1621.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Hoaks! Megawati sakit dan dirawat di RS Pertamina

Beredar luas kabar yang menyatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kini tengah sakit.

Selengkapnya baca di sini

Pembatalan kartu vaksin syarat administrasi bisa tingkatkan COVID-19

Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan jika kartu vaksin sebagai syarat administrasi pengendalian COVID-19 dibatalkan maka bisa meningkatkan kasus COVID-19 di tanah air.

Selengkapnya baca di sini

Presiden didampingi Ibu Negara bertolak ke Sulsel tinjau vaksinasi

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kamis, bertolak menuju Provinsi Sulawesi Selatan dengan beberapa agenda kerja, di antaranya, meninjau vaksinasi COVID-19 bagi para pelajar dan masyarakat, serta meresmikan Bendung Gilireng dan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.

Selengkapnya baca di sini

Pasien rawat inap RSDC Wisma Atlet per hari ini berkurang 12 orang

Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, per Kamis berkurang 12 orang jika dibandingkan dengan angka pada hari sebelumnya, Rabu (8/9).

Selengkapnya baca di sini

Wapres: Perketat pintu masuk RI cegah varian Mu

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pengetatan pintu masuk perjalanan ke Indonesia menjadi solusi awal untuk mencegah varian baru SARS-CoV-2 bernama Mu atau B1621 dan berkembang di dalam negeri.

Selengkapnya baca di sini

Source link

Joe Biden Akan Wajibkan Pegawai Pemerintah AS Divaksin Corona

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana mewajibkan semua pegawai pemerintah untuk divaksinasi corona. Vaksinasi COVID-19 juga akan diwajibkan bagi pegawai perusahaan swasta yang terikat kontrak dengan pemerintah.

Biden akan menandatangani perintah eksekutif terkait kebijakan ini pada Kamis (16/9) mendatang. Aturan wajib vaksin corona tersebut akan berlaku bagi sekitar 4 juta karyawan pemerintah.

Adapun jutaan karyawan lagi seperti pekerja di RS yang mendapatkan kontrak pemerintah untuk merawat pasien di Medicaid atau Medicare, hingga karyawan program kesejahteraan sosial untuk orang miskin, orang cacat, dan lansia di AS.

Joe Biden Akan Wajibkan Pegawai Pemerintah AS Divaksin Corona (1) — Seorang dokter menyuntikkan vaksin corona kepada perawat di fasilitas Memorial Healthcare System di Miramar, Florida, AS, Senin (14/12). Foto: Marco Bello/REUTERS

"Tujuan menyeluruh kami di sini adalah untuk mengurangi jumlah orang Amerika yang belum divaksinasi," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, Kamis (9/9), dikutip dari Reuters, Kamis.

"80 juta [warga AS] masih belum divaksinasi. Kami ingin mengurangi jumlah itu, mengurangi rawat inap dan kematian dan memungkinkan anak-anak kami pergi ke sekolah dengan aman,” imbuh dia.

Para pekerja akan mendapatkan batas waktu 75 hari untuk vaksinasi. Jika belum divaksin pada akhir periode ini, maka akan dirujuk ke sumber daya manusia untuk konseling dan mungkin mendapat tindakan disipliner.

Serikat pekerja pemerintah mengatakan mereka tengah menanti mandat wajib vaksin pada Kamis mendatang.

Source link

Dibuka Bertahap, Bandara Kabul Bakal Beroperasi Lagi

Bandara Kabul di Afghanistan siap sekitar 90 persen untuk beroperasi lagi dan rencananya akan dibuka secara bertahap, kata pejabat Qatar pada Kamis (9/9).

Dibukanya kembali bandara yang menjadi jalur kehidupan vital, baik dengan dunia luar maupun dengan seluruh wilayah pegunungan Afghanistan, menjadi prioritas bagi pemerintahan Taliban saat kelompok tersebut berupaya memulihkan ketertiban usai merebut ibu kota Kabul pada 15 Agustus.

Bandara Kabul ditutup sejak berakhirnya evakuasi besar-besaran yang dipimpin oleh AS untuk membawa keluar warga negara mereka, warga negara Barat lain, dan warga Afganistan yang membantu negara-negara Barat.

Akan ada penerbangan pada Jumat, menurut utusan khusus Qatar, Mutlaq bin Majed Al Qahtani. Ia menambahkan bahwa penerbangan dari Kabul pada Kamis merupakan penerbangan reguler, bukan evakuasi.

Penerbangan tujuan Kabul akan melintasi wilayah udara Pakistan untuk sementara waktu sebab mayoritas wilayah Afghanistan masih belum terjangkau oleh radar penerbangan, kata pejabat sebelumnya. (Ant/OL-12)

Source link

Pengadilan Banding

Komentar

Like this:

Related