Lawgoritma

Bahaya Sertifikat Vaksin Palsu dan Ancaman Hukumannya

Di era penuh kekhawatiran saat ini bahwa berita tentang Covid 19 terus menyebar di media, segala upaya dan upaya telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memerangi Covid19.

Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah telah melakukan segala upaya untuk mengendalikan tingkat penularan Covid19 dengan mempromosikan imunisasi kepada masyarakat dan menerapkan Kebijakan Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, kabar kurang sedap dari mereka yang menjual sertifikat vaksin palsu Covid19 mengemuka. Namun sebelum membahas sertifikat vaksin palsu, mari kita pahami apa manfaat sertifikat vaksin yang menyebabkan beberapa orang mengambil risiko menjual sertifikat vaksin palsu?

Sekarang perhatikan petunjuk di bawah ini!

Manfaat Sertifikasi Vaksin

Dengan diperkenalkannya vaksin Covid19 pertama di Indonesia, banyak yang khawatir dan takut akan efektivitas vaksin tersebut. Berita negatif tentang Covid-19 mengemuka dan menyebar ke seluruh media sosial. Pemerintah menanggapi kejadian tersebut melalui Presiden Joko Widodo dan memberikan contoh bagi masyarakat dengan menjadi inokulator vaksin Covid-19 pertama di Indonesia.

Semua orang yang terdaftar telah divaksinasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Terkait Penanggulangan Pandemi Covid 19.

Apa manfaat kartu vaksin?

Persyaratan Perjalanan Jauh

Sertifikat Vaksinasi atau Kartu Vaksinasi pertama kali disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Vaksinasi Terkait Penanggulangan Pandemi Virus Corona 2019. Pasal 25 (1) menyatakan sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang telah divaksinasi COVID19 akan menerima sertifikat vaksinasi COVID19 dalam bentuk kartu vaksinasi COVID19 atau sertifikat elektronik.

Peraturan terkait juga memberlakukan ketentuan bagi wisatawan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan angkutan umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api).

Direncanakan dalam kondisi tertentu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pada konferensi pers virtual bahwa sertifikat vaksinasi Covid19 dapat digunakan untuk konser, makan malam bersama keluarga dan teman, dan transportasi.

Demikian pula dengan DKI Jakarta yang aktif berdasarkan SK Direktur UKM Biro Koperasi Perdagangan Industri Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan di Tingkat Masyarakat 4 Virus Corona di Bidang Industri, Perdagangan, penyakit koperasi dan UKM (Covid19).

Pengunjung yang ingin makan di tempat dengan jelas menyatakan bahwa mereka harus membuktikan surat vaksin terhadap Covid19. Peraturan, termasuk persyaratan vaksinasi yang disertifikasi oleh sertifikat vaksinasi, digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan.

Apa hukuman bagi mereka yang menjual sertifikat vaksin palsu Covid 19?

Sanksi hukum penjualan sertifikat vaksin Covid19 palsu

Kasus terakhir 28 Juli 2021, Polsek Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Pusat. Mereka meringkus seseorang yang membuat sertifikat vaksin palsu Covid-19. Pelaku mendesain sertifikat dengan menggunakan jenis kartu yang berisi data palsu dan memanipulasi nomor identitas dan barcode sertifikat.

Kelakuan pelaku yang memperdagangkan sertifikat vaksin palsu setelah April 2021 dan sudah meraup untung sekitar Rp255 juta. Situasi dan kondisi yang sulit digunakan oleh individu untuk keuntungan finansial mereka sendiri.

Hasil dari perbuatannya tersebut, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain: Undang-undang memanipulasi, membuat, mengubah, menghilangkan, atau memusnahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap asli.

Kesimpulan

Surat vaksin palsu adalah hal yang dilarang oleh negara. Vaksinasi Covid19 sendiri penting untuk menjaga warga negara dari Covid19. Selain kesehatan Anda sendiri, vaksinasi merupakan prasyarat untuk kegiatan masyarakat. Namun pada kenyataannya, bentuk-bentuk kriminal seperti pembuatan sertifikat vaksin palsu masih terjadi. Oleh karena itu, masyarakat umum perlu mengetahui ikatan hukum dari mereka yang terlibat dalam pemalsuan.

Cara Belajar Hukum dan Manfaatnya untuk Masyarakat Umum

Belajar merupakan hal yang susah-susah gampang. Apalagi mempelajari hal baru tentunya butuh tekad yang kuat. Berbicara soal belajar hukum apalagi untuk orang awam pastinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Namun kamu tidak perlu khawatir, di era modern ini banyak platform dan fasilitas yang dapat membantu cara belajar hukum dengan cepat. Platform online adalah yang saya maksud. Dengan belajar online, kamu dapat mempelajari cara belajar hukum dengan cepat.

Yuk simak cara belajar hukum dengan cepat

1. Kenali tujuanmu

Karena kamu akan belajar secara otodidak dan cenderung fleksibel, terkadang mudah untuk kehilangan tujuan dan melupakannya. Dorongan dari diri sendiri mulai hilang dan belajar hukum yang diinginkan akan lupa begitu saja.

Oleh karena itu kamu harus mengenali tujuanmu dalam belajar hukum dengan baik. Beberapa niat dalam belajar hukum seperti

Belajar hukum dapat menambah pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan. Mengenali sumber hukum akan memudahkanmu mengenal pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan kewirausahaan dan perdagangan
Mahasiswa dari berbagai jurusan juga dapat belajar hukum untuk menjadi bekal Ketika lulus dan mencari pekerjaan. Kamu akan dihadapkan dengan kontrak kerja dimana belajar hukum akan membantumu. Untuk mahasiswa yang akan lulus tentunya disarankan agar dapat belajar hukum dengan cepat.
Mencegah buta hukum bagi siapapun sangat diperlukan. Hal ini karena kamu tidak akan mau melakukan suatu hal apabila sudah tau resiko hukumnya.
Penipuan juga dapat terjadi apabila kamu tidak paham soal hukum. Belajar hukum pada kasus mahasiswa baru lulus dapat membantu untuk mempelajari kontrak kerja yang akan kamu dapatkan nantinya.
Sekedar menambah wawasan hukum pastinya akan menjadi manfaat lain dari belajar hukum itu sendiri.

2. Atur Waktu

Dalam belajar hukum yang memiliki cakupan ilmu luas, kamu perlu mengatur waktu. Selain itu kamu juga harus tau secara spesifik, cabang ilmu mana yang akan dipelajari ketika belajar hukum itu sendiri. Saya berikan contoh Ketika seorang mahasiswa atau masyarakat umum sedang mencari kerja maka perlu mempelajari hukum kontrak. Prinsip hukum kontrak sendiri merupakan salah satu topik yang dapat menjadi cabang ilmu spesifik untuk belajar huku di kasus ini.

3. Cara belajar hukum dengan cepat

Membaca dari literatur

Buku, jurnal, dan artikel ilmiah bisa menjadi rujukan dalam belajar hukum. Di era ini, literatur tersebut dapat dibaca secara online melalui telepon genggam yang kamu miliki.

Mengikuti kelas belajar hukum

Dengan kemajuan teknologi, mengikuti kursus dapat dilakukan secara online. Kelebihan dari mengikuti kursus adalah kamu tidak perlu repot mencari literatur dan bisa duduk manis mendengarkan materi dari pembicara terkait.

Mengobrol

Memperbanyak relasi dengan latar belakang ilmu hukum bisa menjadi nilai tambah. Dari mereka kamu bisa sekedar mengobrol dan berdiskusi mengenai isu terkait hukum yang sedang ramai dibicarakan maupun topik spesifik yang dapat dikemas dalam percakapan santai.

Kennedys mendaftar ke Mansfield Rule untuk mendorong transparansi yang lebih besar seputar keragaman dan inklusi di AS dan Inggris

Kennedy adalah salah satu dari kelompok Mansfield 5.0 AS dan salah satu yang pertama di Inggris yang mendaftar ke Aturan Mansfield sejak diluncurkan bulan lalu.

The Mansfield Rule, sebuah proyek yang dijalankan oleh Diversity Lab, adalah proses sertifikasi 12 bulan yang bertujuan untuk meningkatkan representasi pengacara yang secara historis kurang terwakili dalam kepemimpinan firma hukum. Aturan Mansfield dinamai Arabella Mansfield, pengacara wanita pertama di AS, dan terinspirasi oleh Aturan Rooney NFL, sebuah kebijakan yang mendorong tim NFL untuk mewawancarai setidaknya satu kandidat minoritas untuk posisi pelatih kepala.

Meskipun Mansfield Rule berasal dari AS, Mansfield Rule meluncurkan versi pertama yang berbasis di Inggris pada Juli 2021. Kami akan berpartisipasi dalam proyek di AS, dan termasuk di antara 14 firma hukum terkemuka yang menjalankan program tersebut di Inggris selama 12 bulan ke depan .

Aturan Mansfield mengukur apakah firma hukum telah mempertimbangkan setidaknya 30% perempuan, ras dan etnis minoritas, pengacara LGBTQ+, dan pengacara penyandang disabilitas untuk peran kepemimpinan puncak, promosi mitra ekuitas, peluang pitch klien formal, dan posisi lateral senior. Data terbaru menunjukkan bahwa dari 2017 hingga 2019, perusahaan Aturan Mansfield menumbuhkan keragaman ras dan etnis dari kepemimpinan puncak mereka lebih dari 30 kali lipat dari Perusahaan Aturan non-Mansfield.

Untuk mencapai sertifikasi, perusahaan harus:

Pertimbangkan setidaknya 30% pengacara yang secara historis kurang terwakili untuk 70% atau lebih peran kepemimpinan, komite, dan aktivitas perusahaan selama periode peninjauan 15 Juli 2021 hingga 14 Juli 2022
Lacak dan dokumentasikan susunan kandidat berdasarkan identitas demografis
Selesaikan survei check-in tiga bulan, enam bulan, dan tahunan serta permintaan pengumpulan data
Terlibat dalam pembangunan komunitas dan berbagi pengetahuan dengan perusahaan yang berpartisipasi.

Di AS, di mana program telah ditetapkan, kami adalah salah satu dari lebih dari 160 perusahaan AS dan Kanada yang mengejar sertifikasi Mansfield. Proses sertifikasi Mansfield Rule 5.0 yang disempurnakan memperkenalkan sejumlah persyaratan baru untuk perusahaan yang berpartisipasi, termasuk melacak kumpulan kandidat secara terpilah untuk mengukur dampak aturan oleh setiap kelompok yang kurang terwakili. Perusahaan juga harus: menambahkan opsi untuk identitas Timur Tengah dan Afrika Utara; pertimbangkan setidaknya 30% pengacara yang kurang terwakili untuk nominasi ke direktori Chambers USA untuk meningkatkan visibilitas pengacara tersebut; pertimbangkan 30% individu yang kurang terwakili saat merekrut dan mempromosikan peran staf profesional tingkat C atau tingkat senior lainnya.

Ingrid Hobbs, mitra Kennedys UK dan anggota dewan global mengatakan: “Sebagai Duta Besar Mitra D&I di Inggris, saya sangat bangga bahwa Kennedys menyatukan individu-individu dari seluruh dunia dengan budaya, bahasa, latar belakang, dan pengalaman mereka sendiri. Kami merangkul, menghargai, dan merayakan perbedaan karena kami memahami bahwa memiliki perspektif yang beragam dan pengalaman yang berbeda membantu kami mengatasi tantangan terberat dan menjadikan kami firma hukum yang lebih baik. Akibatnya, kami ingin mengikuti jejak rekan-rekan AS kami, dan bergabung dengan percontohan Aturan Mansfield ini segera setelah tersedia di Inggris.”

Mega Catalano, Mitra pengelola regional AS dan anggota dewan global mengatakan: “Kami memandang keragaman dan inklusi sebagai prioritas utama. Kami memahami bahwa penting untuk mewakili keragaman orang kami, klien kami dan komunitas kami, dan untuk menciptakan budaya inklusif di mana setiap orang, terlepas dari latar belakang, identitas atau keadaan mereka, dapat berkembang di tempat kerja.

Source link

Video Syarat dan Persyaratan Nikah di KUA dan Biaya Nikah bagi Calon Pasutri

Apa saja persyaratan untuk melangsungkan pernikahan ? Menikah adalah tahap kehidupan yang akan dilalui setiap orang dewasa, baik laki-laki maupun wanita dan dengan memenuhi sejumlah persyaratan tentunya. Syarat pernikahan itu dapat dikategorikan dalam beberapa aspek dan pada umunya persyaratan pernikahan berdasarkan hukum Negara dan hukum agama. Pada sisi pada suatu masyarakat hukum adat terdapat pula syarat-syarat pernikahan secara adat. Akan tetapi, pernikahan atau nikah itu sudah jalan hidupnya manusia.

Apa saja persyaratan nikah di KUA dan tentu ada yang bertanya-tanya biayanya berapa ? Ini penjelsannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, menikah di Kantor Urusan Agama tidak dipungut biaya.

Untuk lengkapnya silahkan anda toton video di bawah ini:

Source link

Garuda Jajaki Restrukturisasi Utang Sewa dengan Lessor

Jakarta, CNN Indonesia —

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyatakan pihaknya sedang menjalin komunikasi intensif dengan Lessor Helice dan Atterisage (Goshawk) untuk menjajaki kesepakatan terbaik dalam upaya penyelesaian kewajiban usaha perseroan di luar proses hukum yang telah berlangsung.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebut salah satu upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan penjajakan skema restrukturisasi maupun strategi alternatif penunjang lainnya.

Menurut Irfan, komunikasi sejauh ini terjalin dengan baik. Ia optimistis penjajakan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan terbaik bagi seluruh pihak dengan memperhatikan aspek keberlangsungan usaha di tengah tekanan kinerja industri penerbangan di masa pandemi.

“Sejalan dengan adanya putusan LCIA tersebut, perseroan memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal,” ucap Irfan lewat rilis remis, Jumat (10/9).

Sebelumnya, Garuda kalah dalam kasus gugatan arbitrase di London Court of International Arbitration (LCIA) pada 6 September 2021.

LCIA memenangkan Lessor Helice dan Atterisage (Goshawk) terkait pembayaran uang sewa (rent) pesawat.

Dengan kekalahan itu, Garuda wajib membayar sewa pesawat dan kewajiban berdasarkan perjanjian sewa pesawat.

Selain itu, Garuda juga harus membayar bunga keterlambatan, serta biaya perkara Penggugat. Namun, tak dijelaskan berapa total biaya yang mesti dibayarkan Maskapai Nasional.

Menanggapi putusan tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta perusahaan mempelajari putusan pengadilan tersebut guna menentukan langkah lanjutan yang bisa dilakukan.

“Kami sedang minta untuk Garuda mempelajari lebih lanjut kasus tersebut dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan,” ujar Arya dalam pernyataan suara yang dikirimkannya kepada wartawan, Kamis (9/9).

[Gambas:Video CNN]

(wel/sfr)

Sumber

Unik! Kisah Wanita Punya Saudara Kembar 2 Tahun Lebih Tua, Begini Penjelasannya

Suara.com – Salah satu keuntungan memiliki saudara kembar adalah bisa tumbuh besar bersama. Namun, wanita ini sukses dibuat kaget saat tahu bahwa saudara kembarnya berumur dua tahun lebih tua.

Kisah wanita bernama Sarah Sargent tersebut viral setelah dibagikan di media sosial. Sarah baru mengetahui fakta soal saudara kembarnya di umur 16.

Melansir The Sun, saat ini Sarah berumur 18 tahun. Sementara saudara kembarnya, Will, sudah berusia 20 tahun.

Sarah dan Will lahir dengan selisih umur 2 tahun. Tanggal lahir mereka juga berbeda, tak seperti saudara kembar kebanyakan.

Menurut Sarah, hal tersebut terjadi karena orangtuanya dulu melalui proses bayi tabung. Embrio Sarah dan Will tercipta di hari yang sama.

Meski begitu, orangtua Sarah memilih untuk hamil secara terpisah. Saat itu, embrio Sarah dibekukan selama 18 bulan sebelum akhirnya dikandung sang ibu.

Kisah Unik Wanita Punya Saudara Kembar Lebih Tua 2 Tahun (tiktok.com/@sar_sarge)

“Orangtuaku punya anak lewat bayi tabung. Ibuku memproduksi banyak sel telur selama siklus bayi tabung,” jelasnya lewat TikTok.

“Salah satu embrio ini dikandung ibuku dan itulah ketika kakakku akhirnya lahir. Embrio lainnya dibekukan sehingga bisa digunakan di masa depan. Aku adalah salah satu dari embrio (yang dibekukan) dan aku dikandung 12 bulan setelah saudara kembarku lahir.”

Sarah menjelaskan bahwa dirinya lahir pada Oktober 2002. Sementara, sang kakak lahir pada Januari 2001.

“Kami kembar karena kami terbentuk di rahim yang sama, tapi mereka mengeluarkanku dan memasukkanku ke dalam lemari pembeku sebagai embrio,” tambah Sarah.

Uniknya lagi, Sarah baru tahu bahwa ia punya saudara kembar karena sempat mengira dirinya adalah anak adopsi.

Saat berumur 16, Sarah selalu merasa bahwa dirinya bersikap dan berpenampilan berbeda dari anggota keluarga lainnya.

Namun, sang ayah malah berkata bahwa mereka yakin Sarah bukan anak adopsi, melainkan saudari kembar kakaknya yang lahir terlambat.

“Aku mengira ayahku bercanda dan berkata itu tidak mungkin karena aku dua tahun lebih muda. Saat itu dia menjelaskan cerita lengkapnya kepadaku.”

“Aku cukup bingung soal kami adalah saudara kembar. Ketika ayahku menjelaskan aku dibekukan selama dua tahun, jujur saja aku tidak bisa percaya.”

Sarah melanjutkan bahwa orangtuanya sengaja menunda memberitahu fakta tersebut karena tak ingin anak-anak mereka bingung.

Untuk itu, orangtua Sarah sengaja menunggu sampai mereka cukup dewasa untuk bisa menerima fakta yang ada.

“Aku paham itu, karena ini hal rumit untuk dipahami dan menjadi dewasa jelas membantuku untuk menerimanya,” tambah Sarah.

Sumber

Cegah flu burung, BKP Ternate musnahkan 77 ekor unggas

Source link

Presiden Jokowi : Perlu siapkan transisi dari pandemi ke endemi

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pihak mulai menyiapkan transisi dari masa pandemi ke endemi karena COVID-19 belum diketahui kapan akan hilang.

“Karena kita tahu COVID-19 ini tidak mungkin akan hilang. Oleh sebab itu kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi,” kata Presiden Jokowi saat meninjau vaksinasi di SLB Negeri 1 Yogyakarta, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta yang dipantau dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Jumat.

Presiden mengatakan seluruh pihak perlu mulai belajar hidup bersama dengan COVID-19. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak memiliki euforia yang berlebihan dan tetap waspada terhadap bahaya COVID-19 yang setiap saat bisa menyerang.

“Ini penting, saya sampaikan agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita dan semuanya harus sadar bahwa COVID-19 selalu mengintip kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk terus berdisiplin menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19, terutama menggunakan masker, serta protokol pencegahan lainnya, seperti mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Protokol kesehatan harus terus dilakukan, terutama memakai masker,” ujar Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meninjau vaksinasi COVID-19 bagi 375 pelajar sekolah luar biasa (SLB) di DIY.

“Vaksinasi bagi pelajar ini merupakan bagian dari upaya perluasan vaksinasi yang kita lakukan untuk kendalikan penyebaran COVID-19, terutama varian Delta, karena kita tahu, COVID-19 ini tak mungkin akan hilang,” ujar Presiden.

Dalam peninjauan vaksinasi di SLB Negeri 1 Yogyakarta itu, tampak mendampingi Presiden, yakni Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Source link

Gappri minta pemerintah tak naikkan cukai hasil tembakau pada 2022

Tarif cukai yang naik secara eksesif membuat pelaku IHT sulit untuk mempertahankan produksinya. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19, yang memaksa pelaku IHT untuk melakukan sejumlah efisiensi.

Jakarta (ANTARA) – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) meminta pemerintah untuk memberikan relaksasi kepada industri hasil tembakau (IHT) dengan tidak menaikkan cukai pada 2022, karena IHT masih membutuhkan 3 tahun untuk memulihkan diri.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan kenaikan cukai pada tahun 2020 dan 2021 memberikan dampak signifikan terhadap IHT, sehingga produksi rokok legal menurun hingga sebesar 60 miliar batang.

“Tarif cukai yang naik secara eksesif membuat pelaku IHT sulit untuk mempertahankan produksinya. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19, yang memaksa pelaku IHT untuk melakukan sejumlah efisiensi,” katanya di Jakarta, Jumat.

Bila Pemerintah kembali menaikkan tarif cukai secara eksesif tahun depan, lanjutnya, dikhawatirkan pelaku IHT tidak mampu bertahan yang dampaknya mengancam mata pencaharian hampir 6 juta tenaga kerja dalam mata rantai IHT.

“IHT bukan hanya industri yang padat karya namun juga padat aturan. GAPPRI berharap nanti ada omnibus law khusus untuk IHT,” katanya.

Henry juga berharap akan ada peta jalan (roadmap) IHT yang berkeadilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tapi juga memberikan exit strategy bagi IHT.

Anggota Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto mengatakan IHT adalah agro industri yang menggerakkan ekonomi di pedesaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

“Kami mendukung penuh wacana tidak menaikkan cukai, namun kami juga berharap wacana ini juga dapat menyejahterakan petani,” katanya dalam dialog publik virtual dengan tema: “IHT: Merdeka atau Mati?”

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa banyak intervensi asing yang ingin menghilangkan IHT Indonesia.

“Agenda global ini kemudian masuk ke peraturan di banyak negara. Ini membuat seakan-akan tembakau itu hanya urusan kesehatan saja. Padahal ada buruh, petani, dan lain-lain,” ujarnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (Mintemgar) Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo menyampaikan usulannya untuk tidak menaikkan cukai rokok, karena ekonomi IHT masih belum pulih, dan jika cukai tetap dinaikkan, rokok ilegal akan semakin meningkat peredarannya.

“Kami juga mendorong kesejahteraan petani ditingkatkan melalui DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau) dan terus mendorong pembatasan importasi tembakau dan kemitraan komunitas petani agar petani tembakau kita semakin sejahtera,” ungkap Edy.

Menurutnya, belum waktunya melakukan revisi PP 109 Tahun 2012, selain itu sistem 10 layer yang diterapkan merupakan sistem yang paling adil.

Senada dengan itu Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Atong Soekirman menilai regulasi yang mengatur IHT saat ini telah sukses, dan tidak ada urgensi untuk melakukan revisi PP 109 Tahun 2012.

Atong mengungkapkan bahwa Kemenko Perekonomian saat ini sedang menyusun roadmap IHT yang komprehensif. Beberapa pihak telah diundang untuk berdiskusi tentang roadmap ini, dan beberapa waktu ke depan Kemenko Perekonomian akan mengundang Kementerian Keuangan serta Kementerian Kesehatan.

“Penyusunan roadmap yang sedang dijalankan oleh Kemenko Ekonomi adalah untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan semua pihak,” katanya.

Menurutnya, angka kenaikan cukai yang ideal adalah 3-8 persen, sebab jika lebih dari itu, peredaran rokok ilegal pasti akan meningkat.

Source link

Status Hukum Adhyaksa Dault Usai Dilaporkan ke Bareskrim Kasus Dugaan Penipuan

Mantan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Adhyaksa Dault, dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 16 Maret 2021. Adhyaksa yang juga pernah menjabat Menpora itu dilaporkan terkait dugaan penipuan.

Penyidik Bareskrim juga sudah memeriksa Adhyaksa Dault. Lalu bagaimana status hukumnya sekarang?

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian mengatakan, status kasus tersebut masih penyelidikan. Pihaknya belum menetapkan tersangka dalam laporan tersebut.

“Masih penyelidikan,” kata Andi kepada kumparan, Jumat (10/9).

Andi menyebut, pemeriksaan Adhyaksa Dault dilakukan secara virtual oleh penyidik kemarin, Kamis (9/9).

“Diperiksa secara virtual,” ujar Andi.

Adhyaksa Dault menjabat Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka pada 2013-2018. Dia juga pernah menjabat sebagai Menpora pada 2004-2009.

Adhyaksa dilaporkan oleh seseorang pada 16 Maret 2021. Laporan tersebut tercatat di SPKT Bareskrim dengan nomor LP/B/0169/III/2021/Bareskrim.

Adhyaksa Dault dilaporkan dengan tiga pasal, yakni Pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan, Pasal 372 KUHP terkait dugaan penggelapan, dan Pasal 263 KUHP soal dugaan pemalsuan surat.

Peristiwa ini terjadi pada 2018 saat Adhyaksa masih menjadi Ketua Kwartir Nasional.

Source link