MENGINGAT PUTUSAN TRIBUNAL ATAS LAUT CHINA SELATAN

CNN Indonesia, 19 Agustus 2016

Jakarta, CNN Indonesia — Tanggal 12 Juli 2016,

Arbitrase Tribunal UNCLOS (United Nation Convention on the Law of Sea) mengeluarkan putusan atas gugatan Filipina melawan Republik Rakyat Tiongkok soal Laut China Selatan.

Setelah melalui proses lebih dari tiga tahun yang diwarnai ‘perang pernyataan’ dan bahkan ‘perang media’ oleh para pihak bersengketa, termasuk oleh pihak lain yang merasa terkait, Tribunal akhirnya mengeluarkan vonis dengan suara bulat.

Tak selesaikan akar konflik

Putusan Tribunal, di luar dugaan publik meski dipahami secara baik oleh para pakar hukum internasional, tidak memenangkan atau mengalahkan pihak yang bertikai.

Sesuai permintaan sang penggugat (Filipina), putusan Tribunal menafsirkan atau lebih tepatnya mengklarifikasi persoalan yang selama ini dianggap rancu (jika tidak bisa disebut ‘sengaja dibuat rancu’) dalam pusaran konflik Laut China Selatan.

Putusan itu tidak menetapkan ‘siapa pemilik pulau apa’ di Laut China Selatan, dan tidak juga menetapkan batas-batas maritim negara claimants (yang terlibat sengketa). Artinya, akar konflik Laut China Selatan itu sendiri, yakni soal perebutan pulau/karang, tidak disentuh oleh Tribunal karena memang dilarang oleh UNCLOS.

Putusan tersebut menepis kekeliruan beberapa pihak yang sebelumnya berprasangka (atau untuk kepentingan tertentu sengaja melahirkan sangkaan ini) bahwa Tribunal akan berurusan dengan soal kedaulatan negara, suatu hal yang pasti tabu untuk disentuh oleh peradilan internasional, kecuali negara yang bertikai sepakat untuk itu, seperti kasus Sipadan dan Ligitan.

Lantas, apa manfaat putusan jika tidak menyelesaikan konflik Laut China Selatan itu sendiri?

Seperti yang diharapkan, putusan ini mengklarifikasi, bukan mengakhiri konflik. Namun klarifikasi ini ternyata menuntaskan beberapa bagian konflik.

Sementara akar konflik itu sendiri, sesuai dengan desakan Tiongkok yang juga diamini ASEAN, hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak yang mengklaim, termasuk mekanisme melalui pihak ketiga seperti Mahkamah Internasional.

Interpretasi Tribunal terhadap UNCLOS ini sebenarnya memudahkan para pihak yang bersengketa merundingkan klaim mereka masing-masing.

Sebagaimana lazimnya, putusan Tribunal ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Namun, karena sifatnya menafsirkan, putusan akan berevolusi menjadi sumber hukum yang berlaku umum (erga omnes) alias mengikat semua negara. Artinya, Filipina bukan penikmat tunggal atas putusan ini.

Tuntaskan sejumlah konflik

Interpretasi Tribunal menjawab beberapa teka-teki yang mewarnai konflik ini, yang pada akhirnya menuntaskan sebagian konflik.

Pertama, soal nine-dash lines (9DL) yang tertera pada peta Republik Rakyat Tiongkok. Menurut Tribunal, negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar dari apa yang sudah ditetapkan oleh UNCLOS.

Dengan tafsir tersebut, maka 9DL dinyatakan batal. Dengan amar putusan ini, selesailah perdebatan tentang apakah negara masih bisa mengklaim zona maritim baru atau mengungkit zona maritim historis selain yang diatur oleh UNCLOS. Jawabannya tidak bisa.

Kedua, soal status pulau/karang yang dikuasai Tiongkok di Laut China Selatan, apakah berhak atas 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif/landas kontinen, atau hanya 12 mil laut wilayah, atau tidak berhak sama sekali. Tribunal memutuskan bahwa ternyata tidak ada satupun fitur yang diperebutkan berstatus ‘pulau’ yang berhak atas 200 mil. Sebagian adalah rocks atau karang yang hanya berhak 12 mil, dan selebihnya adalah non-high tide features yang merupakan bagian dari laut itu sendiri.

Putusan ini telah memformat ulang peta Laut China Selatan yang menyelesaikan beberapa bagian sengketa. Sengketa pertama, beberapa fitur yang jadi rebutan ternyata secara hukum bukan objek kedaulatan karena fitur ini dinyatakan sebagai bagian dari laut itu sendiri. Misalnya Mischief Reef, Second Thomas Shoals adalah hanya beting/elevasi surut sehingga secara otomatis menjadi bagian dari ZEE/landas kontinen Filipina. Fitur yang boleh jadi objek rebutan antara lain Scarborough Shoals, Itu Aba, Cuarteron Reef.

Sengketa kedua, negara-negara claimants hanya bisa menarik ZEE/landas kontinen dari pantai daratan saja dan tidak boleh dari fitur-fitur di tengah laut, sebab semua fitur ini tidak berhak atas kedua zona itu. Artinya, sebagian segmen di antara fitur-fitur ini hanya berhak 12 mil sehingga garis-garis batas maritim setiap negara claimants menjadi semakin jelas. Misalnya, Scarborough Shoal telah dinyatakan sebagai rock dan hanya berhak 12 mil. Dengan demikian kalaupun rock ini nantinya milik Tiongkok, maka ZEE Filipina akan berbatasan dengan batas terluar 12 mil dari rock ini.

Dampak terhadap Indonesia

Putusan Tribunal sangat penting bagi Indonesia, terlebih saat Tiongkok telah ‘menguak kartunya’ tentang klaimnya di ZEE Indonesia dalam nine-dash lines-nya. Dari 15 butir materi gugatan Filipina yang ditafsirkan oleh Tribunal, setidak-tidaknya terdapat dua butir yang bersentuhan langsung dengan Indonesia. Butir pertama soal 9DL yang dinyatakan batal. Dengan demikian, keberadaan garis ini di perairan Natuna adalah tidak sah.

Peta nine-dash lines, garis imajiner yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim wilayahnya di Laut China Selatan. Nine-dash lines inilah yang digugat Filipina ke Mahkamah Arbitrase Internasional. (CNN Indonesia/Fajrian) Butir kedua adalah soal status fitur yang ternyata, tidak ada pihak yang berhak melebarkan zona maritim sampai 200 mil. Salah satunya adalah Cuarteron Reef, yang jaraknya kurang dari 400 Nm dari gugusan Natuna. Menurut Tribunal, karang ini hanya berhak atas 12 Nm laut teritorial dan tidak berhak atas ZEE/landas kontinen. Dengan demikian, siapapun pemilik karang ini, tidak akan bertetangga dengan Indonesia karena zona maritimnya sangat jauh dari batas terluar ZEE Indonesia.

Amar putusan ini bukan hal yang mengejutkan. Namun bagi Indonesia, putusan ini mengonfirmasi posisinya selama ini seperti yang dicetuskan oleh Menteri Luar Negari RI pada Pernyataan Pers Tahunan 2016, bahwa Indonesia bertetangga, atau berbatasan laut, hanya dengan Malaysia dan Vietnam.

Soal bahwa fitur-fitur ini tidak berhak atas 200 mil zona maritim juga sudah pernah diungkapkan oleh Indonesia dalam nota protesnya terhadap 9DL Tiongkok.

Dengan klarifikasi ini, maka tidak ada keraguan lagi tentang siapa tetangga Indonesia yang sebenarnya berdasarkan UNCLOS.

Tafsir Tribunal terkait kriteria karang/pulau yang berhak atas ZEE/landas kontinen juga akan membantu banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merundingkan batas-batas maritimnya.

Selama ini banyak negara tetangga yang memperlakukan semua karangnya berhak atas ZEE/landas kontinen, sehingga mempersulit perundingan dan bahkan membuatnya menjadi berlarut-larut.

Klarifikasi soal status karang itu menepis rekaan penulis Tiongkok, Xue Manyi, yang dalam ulasannya di Majalah berbahasa Tiongkok, Phoenix, pada tanggal 22 Maret 2016, yang mencoba membangun dalil bahwa Tiongkok berhak atas perairan Natuna jika ditarik dari Vanquard Bank/Beting Wan An (yang diklaim oleh Tiongkok namun dikuasai oleh Vietnam), karena jaraknya hanya sekitar 72 Nm dari Natuna.

Dalil itu menjadi absurd oleh putusan Tribunal, karena jangankan suatu beting (karang yang tertelan laut pada saat pasang), karang yang muncul di atas laut saja seperti Cuarteron hanya berhak 12 Nm.

Penafsiran Tribunal telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal UNCLOS yang ditafsirkannya. Oleh sebab itu tafsir ini berlaku untuk semua negara, sehingga juga mengikat antara Tiongkok dengan Indonesia.

Penyelesaian Batas Maritim Indonesia: Kenapa Sulit?

CNNIndonesia , 12 Juli 2016

Jakarta, CNN Indonesia — Penyelesaian batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga adalah program prioritas sejak era Reformasi. Namun pergerakannya terlihat lamban, dan sampai saat ini belum tuntas.

Hanya batas maritim dengan Papua Nugini yang sudah tuntas, baik batas laut wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif, maupun landas kontinen. Selebihnya masih banyak bolong. Dengan Timor Leste belum ada batas maritim sama sekali, sementara dengan Malaysia batas ZEE belum ada.

Mengapa sulit menuntaskan batas maritim ini?

Penyebab pertama adalah garis batas harus disepakati oleh kedua negara yang berdaulat. Konotasi berdaulat ini menjadi kata kunci. Artinya, harus dilakukan dengan prinsip mau sama mau. Tidak boleh sepihak apalagi main paksa.

Jika kedua negara dalam mood yang sama, maka perundingan akan lebih cepat. Namun jika berbeda prioritas, maka memulai perundingan pun akan tertatih-tatih. Dengan Palau, negara kecil di utara Papua, Indonesia butuh waktu bertahun-tahun baru berhasil membujuknya ke meja perundingan. Prosesnya pun masih terseret-seret.

Kedua, batas adalah soal batas kedaulatan. Akibatnya kedua negara menjadi sangat berhati-hati. Apalagi ada prinsip hukum yang ‘menakutkan’ tentang perbatasan, yaitu sekali batas ditetapkan maka tidak lagi dapat diganggu-gugat sekalipun langit runtuh, kata Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Stabilitas perjanjian perbatasan sangat mutlak. Batas yang tidak stabil akan memicu perang, demikian landasan berpikirnya.

Ketiga, sejak UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982, banyak zona-zona maritim baru yang lahir dan berubah. Untuk Indonesia bahkan ditambah dengan lahirnya prinsip baru, yaitu garis pangkal lurus kepulauan. Semua itu mengakibatkan wilayah Republik Indonesia harus diformat ulang sesuai cita-cita Deklarasi Djuanda 1957.

Dulu Indonesia hanya perlu membuat batas laut teritorial. Namun sejak UNCLOS 1982, Indonesia harus membuat batas landas kontinen dan batas ZEE. Pekerjaan rumah ini datang bersamaan dan harus dikerjakan sekaligus.

Kempat, faktor politis, politis-yuridis, ekonomis, gabungan dari ketiganya, atau semata-mata faktor teknis perundingan. Faktor politis misalnya sarat waktu berurusan dengan Australia, karena terkait isu Timor Timur.

Sementara faktor ekonomis memengaruhi perundingan Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna yang baru dapat diselesaikan setelah 30 tahun (1973-2003).

Faktor teknis perundingan terjadi dalam perundingan Indonesia dengan Palau. Jaraknya yang jauh dari lintasan penerbangan serta ketiadaan hubungan diplomatik mengakibatkan tim perunding sulit bertemu. Perundingan akhirnya baru dapat dimulai setelah pembukaan hubungan diplomatik kedua negara tahun 2007.

Kelima, hukum internasional tentang perbatasan maritim, bahkan UNCLOS 1982, masih belum menyediakan norma baku untuk memandu negara membuat garis batas yang adil dan diterima kedua pihak. Soal ini lebih banyak disandarkan pada diskresi negara-negara yang kebetulan ‘berdaulat, kaku, dan tidak luwes’ karena ada kontrol parlemen dan publik.

Akibatnya, juru runding yang luwes dan mumpuni sekalipun harus mengikuti irama karakter negara yang tidak luwes itu. Maka tidak heran jika perundingan bisa berlarut-larut bahkan jalan di tempat.

Persoalan akan semakin ruwet jika kedua juru runding memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep dasar perbatasan maritim. Akibatnya, perundingan akan lebih banyak diwarnai oleh prinsip ‘dagang sapi’ tanpa pengawalan kaidah-kaidah hukum.

Indonesia tidak dapat menghindari dilema ini dan sering berkutat terlebih dahulu meyakinkan juru runding negara tetangga tentang prinsip negara kepulauan. Negara tetangga acap kali pura-pura tidak mengerti (tentu dalam konteks taktik perundingan) bahwa Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan sebagai basis penarikan garis batas. Perundingan bisa bertele-tele karena negara tetangga juga meminta hak yang sama padahal dia bukan negara kepulauan.

Keenam, sebagai negara demokratis, Indonesia menghadapi faktor lain. Indonesia harus memperhatikan akuntabilitas publik dan legitimasi demokratis. Faktor domestik ini mungkin tidak ada pada negara tetangga. Juru runding Indonesia menjadi semakin berhati-hati sebab setiap jengkal garis yang dirundingkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Domestik Indonesia sedang dilanda retorika bahwa persoalan batas maritim ini harus segera selesai alias “lebih cepat lebih baik”. Sementara irama negara-negara tetangga ingin “bermain lama”. Mereka tahan bertele-tele di meja perundingan. Ini taktik. Mereka ingin mengulur waktu dengan harapan Indonesia mau mundur dari posisi tawarnya demi “cepat-cepat selesai”.

Irama “lebih cepat lebih baik” itu membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara yang paling banyak menghasilkan batas maritim di antara negara-negara ASEAN. Bandingkan dengan Malaysia yang sampai saat ini belum menghasilkan satu pun batas maritim.

Negara ASEAN lainnya, walau bentuk geografisnya tidak serumit Indonesia, masih terseok-seok dalam menyelesaikan batas-batasnya. Jangan jauh-jauh, perbatasan laut Malaysia dan Singapura pun masih banyak yang bolong.

Dari faktor-faktor di atas, juru runding Indonesia tidak boleh gegabah. Di tengah desakan publik yang demikian kencang, beban berat ada di pundak mereka. (agk)

Insiden Natuna

Sektretaris Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu RI, Damos Dumoli Agusman, tentang Ketegangan RI-Tiongkok

Sikap Indonesia di Perairan Natuna Sudah Benar

KORAN-JAKARTA Rabu 22/6/2016 | 02:30

A A A Pengaturan Font

Insiden pengusiran 10-12 kapal pencuri ikan asing yang sedang mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Jumat (17/6) telah menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok.

Beijing secara resmi mengajukan surat protes kepada pemerintah Indonesia atas insiden tersebut, dimana satu kapal pencari ikan dengan nomor 19038 berhasil ditahan oleh pemerintah Indonesia.

Langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sudah sesuai hukum. Ketegangan di wilayah perairan bukan hanya terjadi antara Tiongkok dengan Indonesia, tetapi dengan beberapa negara lainnya.

Hanya saja, Indonesia bersikap lebih tegas. Untuk mengupas masalah ini, Koran Jakarta mewawancarai Sektretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI Damos Dumoli Agusman, Selasa (21/6), beikut petikannya.

Protes resmi sudah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, seperti protes yang mereka sampaikan?

Kalau kami melihat pernyataan dari pemerintah Tiongkok, mereka memprotes tindakan Indonesia yang menggunakan kekuatan angkatan bersenjata saat menghadapi kapal-kapal nelayan yang sedang mencari ikan di pulau Natuna.

Dalam protesnya, pemerintah Tiongkok juga menyatakan para nelayan tersebut mencari ikan di wilayah traditional fishing ground, yang mereka klaim.

Lalu, bagaimana sikap Kementerian Luar Negeri RI atas protes tersebut?

Yang dilakukan Indonesia adalah bagian dari penegangan hukum laut. Dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) setiap negara punya hak untuk menegakkan kedaulatannya di wilayah ZEE-nya.

Tiongkok mengklaim wilayah perairan Natuna merupakan wilayah traditional fishing ground mereka. Bagaimana menurut Anda?

Kami menolak gagasan bahwa ini adalah traditional fishing ground, yang disebut pula nine-dash-line mereka. UNCLOS menutup ruang terhadap zona-zona lain, yang tidak diatur dalam UNCLOS dan ini yang kami lakukan. Namun sekarang ini muncul kesalahfahaman.

Bagaimana sebetulnya komunikasi Indonesia dan Tiongkok?

Komunikasi kedua belah pihak terjalin baik. Konsep ini (ninedash- line) dihadapkan bukan hanya kepada Indonesia, tetapi juga pada negaranegara lain di ASEAN.

Konsep ini, sekarang sedang diuji di tribunal UNCLOS, dimana pemerintah Filipina menggungat Beijing, yang tujuannya bukan untuk Filipina sendiri melainkan untuk negara lain pula, yang bersengketa wilayah perairan dengan Tiongkok.

Insiden yang terjadi di perairan Natuna bukan hanya terjadi dengan Indonesia saja, tetapi juga dengan Malaysia, Filipina dan negara lainnya.

Dengan begitu, nine-dash-line ini problematik sekali dan telah menjadi masalah antara Tiongkok dengan banyak pihak.

Apakah ada rencana duduk bersama dengan Beijing untuk menyelesaikan masalah ini?

Yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan hukum. Saat ini, pemerintah Tiongkok masih ngotot dan kami pun sangat menantikan keputusan pengadilan tribunal, yang bakal keluar dalam waktu dekat.

Pengadilan ini akan menjadi hal yang ditakutkan pemerintah Tiongkok karena kemungkinan akan memutuskan hal yang tidak mereka inginkan.

Supaya hal ini tidak terulang lagi, apa ada langkah antisipasi?

Kami akan tetap lakukan penegakan hukum. Jika upaya penegakan hukum dihalangi oleh Beijing, maka kami akan protes.

Sebaliknya kalau tidak dihalang-halangi, kami tidak akan protes. Pada Maret 2016 lalu, kami melakukan protes ketika upaya penangkapan kapal nelayan pencari ikan asing dihalanghalangi.

Namun pernah pula dua kali mereka (pemerintah Tiongkok) tidak menghalangi upaya kita dalam penegakan hukum.

Kami ingin tegaskan, yang kami tangkap ini adalah kapal nelayan pencari ikan asing yang masuk wilayah perairan Indonesia.

Kami tidak memandang bendera negaranya dan tindakan tegas yang diambil pemerintah Indonesia karena mereka telah melakukan pelanggaran. suci sekarwati/AR-3

MENJAGA LAUT INDOENESIA-WAWANCARA KOMPASTV

Wawancara KompasTV 21 JUNI 2016

Problematik 9 Dash Line RRT

9 Dash Line RRT, CNN Indonesia

Published on Jun 25, 2016

China Berhalusinasi Tentang Nine-Dashed Line yang membentang di Laut Natuna!

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pemerintah Republik Rakyat China tak pernah menjelaskan apapun soal nine-dashed line, yakni garis imajiner yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

“Nine-dashed line Tiongkok tiba-tiba masuk merusuk ke wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Di sini mulai muncul persoalan antara Indonesia dengan China,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Damos Dumoli Agusman, kepada CNNIndonesia.com, Rabu malam (22/6).

Damos berkata, Indonesia pertama kali tahu soal nine-dashed line 23 tahun lalu, yakni 1993, pada Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea. Kala itu delegasi China mendistribusikan satu peta yang di dalamnya tercantum nine-dashed line menjorok hingga perairan Natuna.

“Indonesia waktu itu bereaksi, apa maksud peta ini? Tiongkok membisu. Dia bilang, terserahlah Anda menafsirkannya,” ujar Damos.

“Tiba-tiba garis itu seperti muncul begitu saja dari langit. Cara menarik garisnya pun kami tidak tahu,” kata Damos yang ditugasi Kemlu RI menangani persoalan teknis terkait Laut China Selatan.

Menurut Damos, dampak dari nine-dashed line bukan soal kepemilikan pulau, melainkan batas maritim.

Nine-dashed line China mulai menjadi persoalan serius bagi Indonesia tahun ini, tepatnya 19 Maret 2016, kala terjadi insiden antara Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kapal Kway Fey yang berbendera China. Konflik terbuka pertama antara Indonesia-China meletup di perairan Natuna.

Saat Kapal Pengawas Hiu 11 hendak menangkap Kapal Kway Fey yang diduga mencuri ikan, muncul kapal pengawas China yang mengintervensi dengan menabrak Kway Fey.

Pemerintah Indonesia langsung melayangkan nota protes ke China, menuduh Negeri Tirai Bambu melanggar kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia, serta melanggar upaya penegakan hukum oleh aparat Indonesia di ZEE Indonesia.

Pada ZEE yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara, negara itu berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. ZEE Indonesia itulah yang dimasuki Kway Fey.

Insiden pertama Indonesia-China di Natuna itu disambut China dengan penjelasan bahwa dalam zona nine-dashed line, nelayan-nelayannya menangkap ikan di situ.

Indonesia bergeming dan melakukan razia terhadap kapal-kapal asing yang menangkap ikan di Natuna. “Begitu dirazia, dia (China) protes, dan mulailah muncul istilah ‘This is our traditional fishing ground.’ Indonesia jelas protes,” kata Damos.

“Apa itu traditional fishing ground? Tidak ada dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Indonesia menolak itu. We don’t recognize traditional fishing ground,” tegas Damos.

Ketika insiden kedua terjadi antara Indonesia dan China, 27 Mei 2016, menurut Damos China mulai berani mengeluarkan kartunya.

“Mereka bilang, ‘Yes, we have different opinion and yes, we have overlapping maritime rights and interest.’ Itu istilah dia,” ujar Damos menirukan ucapan perwakilan China.

Namun, imbuh Damos, saat ditanya apa yang dimaksud China sesungguhnya, China tak bisa menjelaskan dengan gamblang. China berkata, berhak menangkap ikan di perairan Natuna atas dasar historis, dan alasan itu ditolak oleh Indonesia.

Damos menegaskan, tak ada wilayah tumpang-tindih (overlapping) antara Indonesia dan China. “Overlapping itu harus berdasarkan basis yang valid. Tidak mungkin mengklaim sesuatu tanpa basis.”

Ia mengibaratkan ulah China seperti orang bertamu yang kemudian mengklaim rumah tamunya. “Tiba-tiba rumahmu didatangi orang, lalu orang itu bicara, ‘Ini rumahku, dari nenek moyangku.’ Bingung kan. Baru bisa dibilang overlapping jika dia bilang, ‘Ini rumahku, ini sertifikatnya.’ Tapi ini kan tidak,” kata Damos.

China disebut Damos tak pernah menafsirkan nine-dashed line secara klir hingga saat ini. Akibatnya muncul berbagai intrepetasi dari sejumlah negara.

Pemerintah China, dalam nota protesnya kepada Indonesia atas insiden ketiga di Natuna saat kapal ikan Han Tan Cou terkena tembakan kapal perang RI, kembali menyatakan kapal mereka berada pada perairan dengan klaim “tumpang-tindih”. Alasan ini pun kembali tak diterima Indonesia.

“Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Hukum laut membenarkan Indonesia membuat zona ekonomi eksklusif. Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya. Tidak pernah ada kesepakatan soal traditional fishing ground dengan China,” kata pakar hukum laut internasional RI, Hasyim Djalal.

Hasyim, mantan diplomat yang pernah mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kini ditunjuk pemerintah RI menjadi ketua tim untuk menangani persoalan Laut China Selatan, termasuk Natuna.

Category
- News & Politics
License
- Standard YouTube License

Harap-Harap Cemas Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan

Hukumonline 29 Mei 2016

Oleh: Dr. iur. Damos Dumoli Agusman*)

Apa pun putusannya, soal rebutan pulau/karang LTS tidak akan terusik.

Damos Dumoli Agusman. Foto: Koleksi Penulis

Dalam waktu dekat Arbitrase Tribunal United Nation Convention on Law of the Sea(UNCLOS) akan mengeluarkan keputusan tentang gugatan Filipina melawan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) soal Laut Tiongkok Selatan (LTS). Dalam perkara ini Filipina meminta Arbitrase memberikan tafsir terhadap 15 butir materi gugatan yang jika diperas akan terdiri dari tiga pokok gugatan. Pertama, apakah 9 dash lines yang tertera pada peta RRT bertentangan dengan UNCLOS. Kedua, apakah pulau/karang yang dikuasai RRT di LTS berhak atas 200 mil ZEE/landas kontinen. Ketiga, apakah aktivitas RRT yang mereklamasi pulau/karang di LTS melanggar ketentuan UNCLOS yang terkait dengan perlindungan lingkungan laut.

Tidak seperti dugaan publik, putusan Arbitrase ini tidak akan memenangkan atau mengalahkan penggugat atau tergugat. Sebab karakter putusannya hanya bersifat menafsirkan pasal-pasal UNCLOS terhadap fakta hukum yang dipersoalkan. Selain itu, mandat Arbitrase ini juga sangat terbatas, dan tidak akan menetapkan siapa bakal memiliki pulau apa. Apa pun putusannya, soal rebutan pulau/karang LTS tidak akan terusik. Arbitrase juga tidak diminta untuk menetapkan batas-batas maritim negara yang bersengketa, bahkan kalau pun diminta, Arbitrase tidak mungkin melakukannya karena UNCLOS melarangnya.

Namun demikian, sekalipun bersifat tafsir, rencana putusan Arbitrase ini telah membuat RRT gusar. Sejak awal, posisinya sudah bulat menolak sidang ini dan bahkan menganggapnya sebagai peradilan ‘sesat’. Bagi RRT, gugatan ini adalah manuver yang tak pernah dibayangkan sehingga sangat tidak rela dengan proses ini. Makanya sejak awal gugatan bergulir, RRT langsung bereaksi keras dan menolak untuk hadir. Menolak hadir bukan berarti berdiam diri. Menyadari bahwa guliran ini akan menjadi ‘mimpi buruk’ maka RRT berteriak keras, bukan di ruang sidang melainkan di luarnya.

Menjelang putusan Arbitrase, kegundahan RRT semakin menjadi-jadi. Akibatnya, menjelang vonis ini RRT melakukan upaya diplomasi total, bukan untuk meyakinkan para hakim melainkan untuk mempengaruhi publik, bahwa Arbitrase ini sesat. Kampanye ini dilakukan secara sistematis di berbagai ajang. Pada wilayah diplomasi, RRT telah menggalang dukungan beberapa negara yang menegaskan bahwa sengketa LTS harus dilakukan melalui negosiasi langsung oleh pihak yang bersengketa, dan suatu negara tidak boleh dipaksa untuk menempuh mekanisme ‘di luar persetujuannya’. Sayangnya, RRT tidak terbuka pada fakta hukum bahwa mekanisme Arbitrase UNCLOS ini sudah disetujui oleh semua negara pihak UNCLOS, termasuk RRT, pada saat meratifikasinya. Walaupun demikian, dukungan politik semacam ini mungkin bisa agak meredakan kegusaran RRT walau signifikansi hukumnya nihil.

Kampanye ini mungkin efektif untuk mempengaruhi opini publik awam. Namun bagi pakar hukum, kampanye ini terkesan bernuansa politik. Substansi yang disajikan tidak menggambarkan perdebatan hukum yang sebenarnya. Apa yang di-‘curhat’-kan oleh RRT justru bukan pokok perkara yang dibahas oleh Arbitrase itu sendiri.

Pertama, RRT berulang kali mengeluhkan bahwa gugatan Filipina adalah soal kedaulatan teritori dan batas maritim, dan dengan demikian, kata RRT, Arbitrase tidak berwenang. Padahal, keluhan ini sudah dibahas dengan sederet argumen hukum yang lengkap oleh para hakim dan bahkan sudah diputuskan dalam putusan tentang yurisdiksi pada tgl 29 Oktober 2015. Dalam putusan halaman 159 disebutkan bahwa semua keberatan RRT secara hati-hati diulas dan bahkan satu per satu dari 15 gugatan Filipina dibedah guna memastikan bahwa semua gugatan ini bukan soal kedaulatan dan batas maritim seperti yang dituding RRT. Arbitrase kemudian memutuskan bahwa ini bukan soal sengketa pulau atau batas maritim, tapi ini soal penafsiran atas pasal-pasal UNCLOS.

Misalnya, Filipina meminta Arbitrase mendeklarasikan bahwa Mischief Reef bukan berstatus karang yang berhak 12 mil laut teritorial melainkan elevasi surut yang tidak berhak sama sekali atas zona maritim. Menurut Arbitrase, siapa pun bakal pemilikMischief Reef, Arbitrase tidak menemukan halangan untuk mendeklarasikan apakah sebagai karang atau bukan. Demikian sebaliknya, penentuan apakah ini karang atau bukan, tidak ada sangkut pautnya terhadap soal siapa bakal pemiliknya. Artinya, gugatan ini bukan soal kedaulatan dan bukan pula dimaksudkan untuk menetapkan batas maritim, melainkan soal penafsiran atau penerapan pasal UNCLOS yang terkait.

Bahkan, sedemikian hati-hatinya para hakim sehingga dari 15 gugatan itu hanya delapan gugatan yang dinyatakan hakul-yakin berada dalam kewenangannya, sedangkan sisanya yang tujuh akan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara. Misalnya, soal gugatan apakah 9 dash line adalah ‘halal’ atau ‘haram’, Arbitrase tidak serta merta yakin bahwa pihaknya berwenang. Arbitrase harus menyentuh materinya untuk memperoleh keyakinan apakah garis putus ini berkaitan dengan soal ‘teluk historis’ yang oleh UNCLOS dinyatakan sebagai perkara yang berada di luar kewenangannya.

Kedua, RRT secara panjang lebar bercerita bahwa pulau/karang di LTS adalah milik mereka. Argumen ini tidak bermanfaat sebab gugatan Filipina bukan sedang mempersoalkan soal kepemilikan ini. Soal inti yang sedang digugat justru tidak dijelaskan oleh RRT. Misalnya, apa status zona maritim yang diklaimnya di LTS kalaupun dia memiliki semua pulau/karang itu. RRT selama ini memperkenalkan istilah ‘hak historis’ atau, dalam kaitannya dengan Indonesia, mengeluarkan istilah ‘traditional fishing ground’. Apa, dimana dan sejauh apa ruang lingkupnya, justru (sengaja) tidak dijelaskan oleh RRT.

Pakar hukum RRT, Fu Ying dan Wu Sichun, justru cenderung ‘menakut-nakuti’ tentang misteri garis ini. Menurutnya, jika 9 dash line ini diklarifikasi saat ini maka akan meningkatkan eskalasi konflik, sehingga menjadikan garis ini tetap misteri adalah pilihan yang terbaik saat ini. Argumen ini tentu tidak akademis. Pakar hukum lain tentu tidak akan terkesima dengan dalih ini malah sebaliknya semakin menguatkan asumsi bahwa ada keraguan di kalangan mereka sendiri tentang makna garis ini.

Ketiga, RRT selalu menuduh bahwa Filipina melanggar Pasal 4 Declaration of Code of Conduct (DoC) 2002, yakni tentang kewajiban agar para pihak menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi langsung. Artinya tidak boleh melalui Arbitrase. Tuduhan ini sudah dikupas habis oleh Arbitrase. DoC menurut Arbitrase tidak bersifat mengikat dan mustahil menghalangi para pihak UNCLOS untuk menggunakan mekanisme UNCLOS. RRT sendiri dalam berbagai kesempatan selalu mendengungkan bahwa DoC ini bukan dokumen hukum. Selain itu, sekali lagi bahwa Arbitrase tidak bermaksud menyelesaikan sengketa, namun mengklarifikasi pasal-pasal UNCLOS. Penyelesaian sengketa-nya sendiri tetap harus melalui negosiasi langsung. Dengan demikian, tudingan RRT ini menjadi tidak relevan.

Keempat, pada detik-detik terakhir, RRT justru mengeluarkan jurus yang tidak lazim dalam konteks rule of law. RRT bertekad tidak akan menaati bahkan akan melawan putusan Arbitrase. Alasannya, Arbitrase telah sesat dan dipolitisasi serta melampaui kewenangannya. Perlawanan terhadap Arbitrase, kata RRT, justru harus dilihat sebagai sikap RRT untuk menyelamatkan UNCLOS. Argumen ini tentu ekstra-yudisial dan susah disikapi secara logika hukum. Di semua sistem hukum, pengadilan-lah yang mengadili pihak yang bersengketa, bukan sebaliknya. Tentunya sikap pembangkangan terhadap peradilan ini justru akan semakin mempurukkan citra RRT ketimbang mendongkraknya. Lazimnya, negara membangkang terhadap hukum internasional namun menyangkalnya di publik. Jurus RRT ini mengakui blak-blakan bahwa pihaknya menentang hukum internasional, sesuatu hal yang belum ada preseden-nya dalam praktik negara.

Terlepas dari sikap RRT yang agak ‘galau’ menjelang keluarnya putusan Arbitrase, banyaknya penjelasan para pakar dan pejabat RRT ini patut disambut baik. Turun gunung-nya para pejabat Tiongkok, baik dalam kapasitas resmi maupun akademis, telah memperkaya spektrum wacana publik yang selama ini kering dari sisi perspektif RRT. Walaupun tetap menyembunyikan misteri 9 dash line, setidak-tidaknya ada argumen hukum yang terlontar, yakni, bahwa hak historis di dalam garis ini tidak diatur oleh UNCLOS melainkan diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Serpihan argumen ini lebih nyambung untuk suatu diskursus hukum, walau perlu usaha ekstra untuk mengebolariskannya.

Keputusan Arbitrase ini nantinya tidak bakal menyelesaikan sengketa, namun bukan berarti tidak bermanfaat. Putusannya bahkan akan mengubah konstelasi sengketa itu sendiri karena akan memecahkan setidak-tidaknya dua teka-teki yang selama ini tak terjawab. Pertama soal klaim historis 9 dash line, kedua soal kontroversi status pulau/karang. Jika kedua teka-teki ini sudah terjawab, maka semakin memperjelas basis-basis perundingan bagi negara yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik LTS itu sendiri. Sayangnya, kejelasan basis ini justru dimaknai oleh RRT sebagai potensi ‘kerugian’. Rugi, karena klaim sejarah-nya ini mungkin benar-benar menjadi sejarah. Keputusan Arbitrase ini bagi Indonesia tidak mengubah apa pun, namun hanya mengkonfirmasi tidak ada tumpang tindih maritim dengan RRT seperti yang berkali-kali ditekankan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

* Penulis adalah pengamat dan pengajar hukum internasional. Artikel ini murni pandangan akademis penulis.

SCS dispute: Security dilemma revival?

Damos Dumoli Agusman and Haryo Budi Nugroho

Jakarta Post, 7 March 2016

Regardless of the underlying legal disputes in the South China Sea (SCS), recent developments have apparently demonstrated the spiral model termed “security dilemma”, a condition where “in the absence of a supranational authority that can enforce binding agreements, many of the steps pursued by states to bolster their security have the effect — often unintended and unforeseen — of making other states less secure” (Robert Jervis, 2001).

This Cold War-like situation is currently happening in the South China Sea. We can see that China’s deployment of missiles in Woody, one of the disputed maritime features that has been reclaimed by China, as a triggering factor that intensifies this security dilemma.

Clearly, this factor is an escalation from existing conditions that already involves some degree of military activity by claimants concerning maritime features of the South China Sea.

This increasing activity in occupying the maritime features has occurred since 2013 when China started to conduct reclamation projects and build airstrips capable of accommodating various types of wide airplanes.

The deployment of missiles then indeed puts the icing on top of this recipe for regional tension.

From another perspective, China sees the US Freedom of Navigation and Operation (Fonop) in the South China Sea as a triggering factor that has prompted it to raise its defense system. As a “defensive measure”, China moved surface-to-air missiles and sent fighter jets to the Paracel Islands. Consequently, this has been interpreted as an offensive measure by various countries, such as Australia, which will increase Fonop in the concerning waters.

If we go back further back in time to trace which factor was actually the trigger, both by claimants and other states, it reveals an endless cycle that only proves that such a security dilemma is at work. Defensive and offensive measures are hardly distinguishable.

Can a security dilemma be avoided then? Frankly, it cannot. The international community is an anarchic system. This security dilemma is rooted on the basic assumption that every state can only obtain security if its power is relatively higher than other states. As a logical consequence, an arms race is inevitable.

The situation can be aggravated if there is a particularly conflicting interest that places states in an opposite position. To the point, even a normal rise in military spending due to inflation can be interpreted as a threat and motivate others to increase their military budgets higher than previously expected.

The anarchic system has been well acknowledged by states, in particular in the Southeast Asian region. In fact, Southeast Asian nations have created a mechanism to mitigate security dilemmas, which is through ASEAN.

For years ASEAN has endeavored to maintain peace and stability in the region, foster good relations and confidence building. The establishment of the ASEAN Political-Security Community (APSC) has marked another milestone for the process to manage, among other things, security dilemmas.

Efforts to make Southeast Asia a stable region began a long time ago. We can recall the 1971 Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration and the 1976 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), and even the 2002 Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) as examples of the attempts to prevent security dilemmas. The US is a party to the TAC while China is party to both the TAC and DOC.

Utmost respect for peace, peaceful settlement of dispute and self-restraint are the basic elements of the aforementioned documents that so far have kept Southeast Asia free of open conflicts.

To emphasize the context more, it is the self- restraint that ultimately addresses the security dilemma, a principle that is well expressed in Paragraph 5 of the DOC.

In a disputed area such as the South China Sea, ideally the status quo is maintained when all parties exercise self-restraint. Again, ideally, the security dilemma will be under control.

Any kind of construction and military deployment on the disputed features or in the area will be easily perceived as failure to exercise self-restraint, which can stimulate other parties to react in a manner of protecting their interests.

States have to acknowledge the importance of not falling into the vicious circle of a security dilemma, while waiting for the core of the dispute to be resolved.

Various efforts may be taken to overcome this security dilemma and manage the tension. The conclusion of the Code of Conduct of Parties in the South China Sea is one good example. But in the end, overcoming this issue and maintaining stability in the region is up to the goodwill and self-restraint of states.
___________________________________

Damos Dumoli Agusman and Haryo Budi Nugroho are lecturers of international law. The views expressed are their own.

MEMAHAMI DASAR KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ) DALAM KASUS SIPADAN DAN LIGITAN

Mahkamah Internasional dalam sidangnya tgl. 17 Desember 2002 telah mengeluarkan keputusan penting tentang status kepemilikian (title) pulau Sipadan dan Ligitan, yaitu bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pulau itu telah lama diadministrasikan oleh Inggris dan selanjutnya Malaysia, atau yang dikenal dengan prinsip efektivite..

Keputusan itu diambil setelah semua proses hukum acara di Mahkamah dilalui, yaitu dimulai dari pendaftaran perkara oleh kedua negara (2 November 1998), penyampaian argumentasi tertulis dari masing-masing pihak yaitu memorial (2 November 1999), counter memorial (2 Agustus 2000), reply (2 Maret 2002), dan diakhiri dengan penyampaian argumen secara lisan/hearing (2-13 Juni 2002).

Ditengah-tengah proses acara tersebut, muncul pula upaya hukum lain yang dilakukan oleh negara ketiga, yaitu permohonan intervensi oleh Filipina (13 Maret 2001) terhadap perkara ini, dengan alasan bahwa perkara ini menyangkut perjanjian-perjanjian yang oleh Filipina merupakan dasar klaimnya terhadap Sabah. Sesuai dengan hukum acara Mahkamah, Filipina dimungkinkan untuk memohon intervensi jika keputusan Mahkamah nantinya dapat mempengaruhi kepentingan hukumnya sebagai pihak ketiga. Menurut Filipina, perkara ini ditenggarai akan dikaitkan oleh Malaysia dengan Grant Sultan Sulu (kesultanan yang dahulu berlokasi di wilayah Filipina saat ini) tahun 1878 yang oleh Filipina juga merupakan dasar terhadap klaimnya selama ini versus Malaysia atas wilayah Sabah. Namun dalam keputusannya pada tgl. 23 Oktober 2001, Mahkamah menolak permohonan intervensi Filipina ini dengan pertimbangan bahwa Filipina tidak berhasil mendefinisikan apa yang menjadi kepentingan hukum Filipina dalam perkara ini yang patut ditenggarai akan terkena dampak akibat keputusan Mahkamah.

Apa yang menjadi dasar keputusan Mahkamah terhadap perkara Sipadan dan Ligitan tanggal 17 Desember 2002 menjadi cukup menarik mengingat kasus ini bersifat kompleks dan bahkan memancing spekulasi di kalangan pengamat tentang bagaimana kasus ini berakhir. Baik Malaysia maupun Indonesia sama-sama menunjukkan sikap “low profile” dalam menyongsong keputusan ini mengingat kedua pihak juga menyadari bahwa keputusan Mahkamah tidak mungkin dapat diduga. Menlu RI sendiri secara tepat menggambarkan bahwa kemungkinan Indonesia memenangkan perkara ini adalah fifty-fifty. Pendekatan realistis ini didasari pada fakta bahwa kedua negara sama-sama tidak memiliki kartu yang telak untuk memenangkan perkara ini. Keduanya memiliki bukti yang sama kuat sekaligus sama lemahnya sehingga keduanya cenderung bersikap optimis sekaligus pesimis.

Letak geografis kedua pulau yang „remote“ dan berada di perairan perbatasan, serta minimnya data-data sejarah tentang kedua pulau tsb, ditambah lagi dengan fakta sejarah bahwa para kesultanan terdahulu tidak pernah menggambarkan secara jelas batas-batas wilayah kerajaannya, mengakibatkan perkara ini menjadi sangat spekulatif. Masalah ini menjadi lebih rumit lagi mengingat kedua pulau yang karakteristik sejarahnya adalah bekas wilayah kerajaan di dunia timur akan diukur serta dan dinilai berdasarkan hukum internasional modern yang bersendikan hukum barat. Kompleksitas yang mengitari perkara ini sudah cukup untuk membuat perkara ini jauh dari „predictable“.

Setelah kedua negara secara exhausted memaparkan sedapat mungkin argumentasi hukumnya yang sama-sama kuat dan juga lemah, para hakim Mahkamah selanjutnya memilih dasar dan alur pertimbangan tersendiri, yaitu memeriksa terlebih dahulu apakah ada akar kepemilikan (original title) berdasarkan dokumen formal (treaty based title) atau dalam bahasa sehari-harinya semacam „sertifikat tanah“ yang cukup meyakinkan dari kedua pihak terhadap kedua pulau tsb, dan jika tidak ada maka Mahkamah akan menoleh kepada asas efektivite, yaitu pihak mana yang lebih efektif mengadministrasikan kedua pulau tsb. Hal ini sesuai dengan hukum positif tentang territory yang dikembangkan dalam jurisprudensi Mahkamah, yang pada prinsipnya mengatur bahwa jika tidak ada dasar kepemilikan (title) maka asas efektivite perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini Mahkamah ternyata tidak menemukan adanya akar kepemilikan baik pada Indonesia yang mengandalkan pada Perjanjian 1891 dan Sultan Bulungan maupun pada Malaysia yang mengandalkan pada berbagai perjanjian pada era kolonial Spanyol dan Amerika Serikat di Filipina.

Dalam hal ini mahkamah tidak terlalu tertarik dengan argumentasi Indonesia tentang akar kepemilikannya yang didasarkan pada Perjanjian Belanda-Inggris tahun 1891, yang pada pasal IV menyebutkan bahwa garis batas kedua negara adalah dari garis lintang 4E 10\’ di pantai timur Pulau Kalimantan terus ke Timur memotong Pulau Sebatik dan menempatkan kedua pulau itu di bawah garis lintang tsb, yang berarti milik Belanda. Menurut Mahkamah, Perjanjian itu adalah perjanjian darat dan sulit diinterpretasikan sebagai Perjanjian wilayah laut. Sekalipun garis itu melintasi laut maka tidak mungkin melebihi 3 mile seperti yang ditetapkan oleh hukum laut internasional pada waktu itu. Dengan ditolaknya pernjanjian ini sebagai perjanjian alokasi laut, maka tidak ada lagi kartu yang dapat diandalkan oleh Indonesia.

Selanjutnya menurut Mahkamah, tidak ada satupun argumentasi maupun dokumen yang cukup meyakinkan bahwa kedua pulau itu dulunya milik Sultan Sulu atau Sultan Bulungan, artinya, berbeda dengan pendapat kedua pihak, kedua pulau itu sebelum diadministrasikan oleh Inggris/Malaysia adalah berstatus tanpa pemilik atau terrae nullius. Dalam hukum internasonal, wilayah yang belum ada pemiliknya (tidak ada title suatu negara) terbuka untuk dimiliki oleh setiap negara, yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Inggris/Malaysia melalui prinsip efektivite. Melalui alur inilah Malaysia dinilai lebih dapat meyakinkan mahkamah tentang kepemilikannya atas kedua pulau tsb.

Latar Belakang Perkara Sipadan dan Ligitan

Masalah Pulau Sipadan dan Ligitan muncul pertama kali pada waktu dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Malaysia mengenai penetapan batas landas kontinen kedua negara yang diadakan di Kuala Lumpur tahun 1969. Dalam perundingan itu tidak ada kesesuaian pendapat antara Indonesia dan Malaysia mengenai status kepemilikan kedua pulau yang terletak di sebelah selatan ujung timur Kalimantan.

Untuk menyelesaikan masalah ini kedua negara selanjutnya telah melakukan serangkaian perundingan bilateral yang panjang, baik dalam forum yang bersifat umum yaitu Komisi Bersama (Joint Commission) maupun dalam forum yang secara khusus membahas masalah ini yaitu Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group) namun tetap tidak membuahkan kesepakatan.

Mengingat penyelesaian masalah atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui argumentasi hukum di forum Kelompok Kerja Bersama (1992 s/d 1994) telah mencapai titik jenuh, maka kedua kepala negara/pemerintahan sepakat melanjutkan pembahasannya pada tingkat politis yang bersifat informal dengan menunjuk wakil khusus masing‑masing. Dalam hubungan ini, mereka telah menunjuk juru runding masing‑masing yakni Menteri Sekretaris Negara Rl Moerdiono dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato\’ Seri Anwar Ibrahim guna mengupayakan penyelesaian berdasarkan semangat bertetangga secara baik.

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dalam empat pertemuan terpisah, kedua juru runding berkesimpulan bahwa sangat sulit untuk menyelesaikan masalah Pulau Sipadan dan Ligitan secara bilateral. Berdasarkan hal tersebut, kedua juru runding sepakat merekomendasikan kepada Kepala Negara/Pemerintahan masing‑masing untuk mempertimbangkan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Internasional.

Perkara Sipadan dan Ligitan telah melewati tahap-tahap yang selama ini dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa secara damai (the law of peaceful settlement of dispute), yang dimulai dari proses penyelesaian damai bilateral tingkat teknis, kemudian bergeser ke perundingan tingkat politis, dan pada akhirnya menggunakan penyelesaian melalui pihak ketiga (Mahkamah Internasional).

Argumentasi para Pihak dan Pertimbangan Mahkamah

Dalam berbagai jurisprudensi kasus-kasus di Mahkamah Internasional yang menyangkut masalah dasar kepemilikan atas suatu wilayah (title to territory), esensi dasar yang harus dikemukakan kepada para hakim adalah apa yang oleh hukum internasional disebut „modes of territorial aacquisition, yaitu apa dasarnya suatu negara mengklaim wilayah (pulau) tsb. Oleh sebab itu, baik Indonesia maupun Malaysia dengan serinci mungkin memaparkan semua fakta dan argumennya tentang tentang kepemilikan masing-masing atas kedua pulau tsb.

Modus adu argumentasi hukum oleh kedua pihak di Mahkamah, seperti pada umumnya pada setiap perkara di pengadilan, pada umumnya diwarnai oleh pola yang baku. Pertama, masing-masing pihak memaparkan dasar kepemilikan atas kedua pulau tsb mulai dari yang sifatnya politis sampai pada paparan yang teknis juridis. Kedua, masing-masing akan menyerang dan memperlemah dasar-dasar pihak lawan. Dalam hal ini, keahlian dan kemampuan para pengacara masing-masing pihak sangat menentukan.

Indonesia mencoba meyakinkan Mahkamah bahwa Perjanjian 1891 yang menarik garis lintang 4E 10\’ ke arah Timur Kalimantan secara jelas telah menempatkan kedua pula itu sebagai milik Belanda. Menurut Hakim Adhoc Franck, satu-satunya hakim yang menentang putusan Mahkamah, seharusnya Mahkmah menempatkan Perjanjian ini sebagai satu-satunya instrumen yang dapat mengindikasikan status kedua pulau tsb karena dokumen dan bukti-bukti lainnya tidak sejelas Perjanjian ini untuk maksud itu. Oleh sebab itu, menurut hakim Franck, seharusnya pertimbangan effektivite belum relevan untuk dipertimbangkan. Namun mayoritas hakim tampaknya melakukan penafsiran terhadap Perjanjian ini berdasarkan ketentuan tentang penafsiran menurut Konvensi Wina 1969, yaitu meneliti teks dan maksud si pembuat perjanjian, dalam hal ini para hakim menilai bahwa garis itu adalah garis batas darat dan tidak ada maksud pembuat perjanjian bahwa garis itu untuk mengalokasikan pulau-pulai di sebelah Timur.

Esensi argumentasi Malaysia mengenai dasar title atas kedua pulau tersebut adalah pada dua alur fikiran yang oleh Malaysia dinilai masing-masing berdiri sendiri namun juga saling berkaitan (two independent but also intersecting strands), yaitu pertama, kedaulatan atas kedua pulau tersebut diperoleh dari serangkaian transaksi internasional yang dikombinasikan sedemikian rupa, yang dimulai dari Grant Sultan Sulu kepada British North Borneo Company (BNBC) tahun 1878, Pengakuan Spanyol melalui perjanjian 1885, Perjanjian AS-Inggris tahun 1907, dan Perjanjian AS-Inggris tahun 1930.

Kedua, kedaulatan atas kedua pulau tersebut diperoleh dari fakta bahwa Inggris dan kemudian Malaysia sejak tahun 1878 secara damai dan terus menerus telah mengadministrasikan kedua pulau tersebut. Di lain pihak, Belanda dan kemudian Indonesia tidak pernah melakukan klaim atas kedua pulau tersebut sampai pada tahun 1969. Rangkaian argumen inilah yang dikenal dengan istilah effektivite.

Dalam hal ini Indonesia telah memanfaatkan kejelimetan alur pikiran Malaysia dianggap tidak yakin dari mana akar title-nya diperoleh. Sebagai bagian dari teknik pembelaan, Indonesia bahkan membuat argumentasi Malaysia menjadi lebih kompleks dengan menyatakan bahwa alur pikiran Malaysia sebenarnya bukan dua strands, tetapi justru tiga strands. Pertama, rangkaian transaksi Sulu–BNBC–Inggris–Malaysia. Kedua, Sulu–Spanyol–Amerika Serikat-Inggris–Malaysia. Ketiga, effective control Malaysia atas kedua pulau tersebut (efectivite). Ketiga alur ini tidak konsisten dan saling bertentangan, karena tidak mungkin kedua pulau tsb dalam waktu yang bersamaan dimiliki oleh dua negara yang berbeda (BNBC/Inggris atau Amerika/Spanyol). Selanjutnya Indonesia juga telah memperdayai kebingungan Malaysia dengan menyerang Malaysia sebagai pihak yang mendasarkan kepemilikannya atas suatu perbuatan yang tidak sah. Di satu pihak, menurut Malaysia, Grant Sultan kepada Overbeck dan Den yang (kemudian BNBC) mencakup pulau-pulau di dalam batas 9 nm dari pantai namun di lain pihak diakui bahwa BNBC menganggap Grant tersebut mencakup kedua pulau yang lokasinya di luar 9 nm. Dengan demikian berdasarkan alur pikiran ini BNBC secara ilegal memiliki kedua pulau tersebut dan dalam konsekuensinya Malaysia mendasarkan title-nya pada perbuatan BNBC yang ilegal itu.

Sekalipun akibat serangan argumentasi ini Malaysia sedikit banyak melakukan reposisi dalam argumen selanjutnya di Mahkamah, namun sayangnya Mahkamah menilai bahwa masalah akar kepemilikan ini tidak penting karena tidak ada yang meyakinkan dan justru, sebagai konsekuensi tidak adanya title ini, lebih tertarik dengan argumentasi Malaysia tentang effektivite, yaitu bahwa sejak tahun 1878 secara damai dan terus menerus telah mengadministrasikan kedua pulau tersebut dan Belanda kemudian Indonesia tidak pernah melakukan klaim atas kedua pulau tersebut sampai pada tahun 1969.

Dalam pertimbangannya tentang prinsip effektivite ini Mahkamah menilai antara lain bahwa Indonesia tidak pernah menerapkan kekuasaan legislatifnya atas kedua pulau tsb dan bahkan UU No. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tidak menempatkan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal dalam menarik garis pangkal kepulauan Indonesia. Argumentasi Indonesia tentang patroli kapal patroli Belanda Lynk di perairan itu juga tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Belanda memiliki kedaulatan. Demikian juga halnya dengan nelayan tradisional Indonesia yang menurut Indonesia telah lama menangkap ikan di perairan itu, menurut Mahkamah adalah kegiatan individu dan tidak mencerminkan kegiatan publik yang dapat meciptakan efektivite.

Berbeda dengan Indonesia, bukti efektivite Malaysia atas kedua pulau tsb lebih jelas dan dalam periode yang cukup lama, antara lain, bahwa Malaysia sejak tahun 1917 telah melakukan fungsi legislatif atas kedua pulau tsb misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Perlindungan Penyu, serta mengeluarkan Perijinan untuk menangkap telur penyu. Malaysia juga telah membangun mercusuar di Sipadan dan Ligitan pada tahun 1962 dan 1963 yang terus dipelihara sejak kemerdekaan Malaysia. Kegiatan kedaulatan Malaysia ini menurut pengamatan Mahkamah tidak pernah diprotes oleh Indonesia. Kesemua fakta sejarah ini sudah cukup meyakinkan bahwa Malaysia telah menunjukkan kegiatan berdaulatnya atas kedua pulau tsb dan sudah cukup membuktikan adanya efektivite untu syarat kedaulatan suatu negara atas kedua pulau itu.

Keputusan Mahkamah sudah final dan Indonesia melalui Menlu RI telah menyatakan komitmen untuk menerima keputusan tsb sebagai konsekuensi juridis dari perjanjian khusus (special agreement 1997) kedua Negara yang sepakat untuk membawah masalah ini ke Mahkamah dan menerima apa pun keputusan Mahkamah.

Dengan keluarnya keputusan ini maka masalah yang tersisa adalah melanjutkan perundingan tentang batas landas kontinen di wilayah laut Kalimantan yang terhenti pada tahun 1969 akibat kasus kedua pulau ini. Dalam kaitan ini, menarik sekali pendapat Hakim Oda dalam deklarasinya yang terlampir dalam Keputusan Mahkamah ini, yang menyebutkan bahwa sebenarnya kedua negara tidak tertarik untuk mengklaim kedua pulau kecil tsb sampai pada tahun 1960. Dorongan untuk mengklaim kedua pulau ini lebih banyak didasari atas motivasi untuk mengklaim wilayah landas kontinen yang pada waktu itu dirundingkan oleh kedua Negara pada tahun 1969. Hal ini dipicu oleh keluarnya Konvensi Jenewa 1959 tentang Landas Kontinen yang membuat aturan baru tentang lebar landas kontinen yang diukur dari garis pangkal, yang dalam ini berarti bahwa jika salah satu negara memiliki kedua pulau tsb maka akan semakin besar wilayah landas kontinen yang diperolehnya.

Kesimpulan

Menurut pengamatan penulis, upaya Indonesia untuk mengumpulkan bukti serta merumuskan argumentasinya kepada Mahkamah dalam perkara ini sudah cukup baik dan tidak melihat adanya dalil dan argumentasi yang lebih baik dari itu. Kekalahan Indonesia bukan terletak pada lemahnya argumentasi, namun bersumber dari, pertama, Indonesia tidak beruntung karena argumentasi garis Konvensi Perjanjian 1891 yang selama ini menjadi “kartu as” Indonesia ternyata tidak menarik perhatian Mahkamah. Hal ini bukan karena lemahnya argumentasi Indonesia tapi karena pertimbangan juridis yang dipilih oleh Mahkamah berdasarkan hukum internasional positif sangat berbeda dengan yang diharapkan oleh Indonesia. Mahkamah cenderung menempatkan praktek negara (effektivite) ketimbang dokumen perjanjian. Aliran ini sangat dikenal dalam sistem hukum anglo-saxon. Kedua, Indonesia tidak memiliki bukti sejarah yang memadai untuk memperkuat argumentasinya dalam soal efektivite, kalaupun bukti itu ada, bukti Malaysia ternyata lebih meyakinkan. Hal ini bukan karena kesalahan Indonesia atau kehebatan Malaysia melainkan karena kesalahan kolonial Belanda dan kehebatan Inggris karena proses effektivite ini bukan dimulai sejak tahun 1969 melainkan oleh Inggris sudah sejak tahun 1917. Dalam hal ini, apa pun yang dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1969, misalnya menduduki kedua pulau tsb, tetap tidak akan dapat menghapus effektivite Inggris/Malaysia. Itulah sebabnya, kekalahan Indonesia di Mahkamah tidak dapat disebut sebagai kehilangan pulau karena berdasarkan alur pikiran keputusan Mahkamah, Indonesia tidak pernah memiliki kedua pulau itu dan dengan demikian tidak mungkin dinyatakan kehilangan.

Pasca Keputusan Mahakmah ditandai dengan reaksi yang beragam di kalangan publik Indonesia Keanekaragaman reaksi ini pada umumnya didasarkan pada bagaimana publik memahami perkara ini dari berbagai sisi, ada yang pada tataran yang heroik sampai pada tataran yang rational, mulai dari yang memahami pada perspektif nasionalisme ke pemahaman yang lebih legalistis. Namun patut disayangkan bahwa wacana publik tentang perkara hukum ini cenderung menjauhi fakta-fakta hukum serta mengabaikan beberapa elemen yang anatomis, yang mungkin karena didekati secara non-legalistis menjadi tidak relevan dan cenderung distorsi. Pertama, terdapat anggapan bahwa diplomasi Indonesia yang lemah mengakibatkan Indonesia kalah di Mahkamah. Secara juridis padandangan ini menjadi contradiction in termini karena diplomasi dan mahkamah adalah dua konsep yang berbeda dan tidak boleh dalam suatu rubrik. Mahkamah adalah forum pengadilan dimana argumentasi hukum adalah yang utama. Sedangkan diplomasi adalah forum politik dimana pendekatan politik lebih dikedepankan. Mahkamah tidak mungkin dan tidak boleh di diplomasi. Namun kedua konsep ini bisa terkait dalam pengertian diplomacy stops when the case brought to the court. Oleh sebab itu mempesoalkan diplomasi Indonesia dalam konteks ini menjadi tidak relevan. Point yang justru menarik jika ingin dikaji dari segi diplomasi adalah pada periode sebelum perkara ini diputuskan untuk diadili di Mahkamah (1997), yaitu mengapa Indonesia mengambil keputusan politik untuk membaha kasus ini ke dalam penyelesaian hukum.

Distorsi kedua adalah wacana publik yang mengesankan bahwa pulau-pulau terluar lainnya akan mengalami nasib seperti Sipadan dan Ligitan jika tidak pelihara. Wacana ini sangat keliru karena karena kasus ini adalah satu-satunya perkara title to territory yang dimiliki oleh Indonesia sebagai warisan kolonial, dan tidak ada lagi status pulau Indonesia yang memiliki overlapping claim. Pulau terakhir yang nyaris mengalami nasib yang sama (namun tidak mirip) adalah Pulau Batek namun setelah mendengar argumentasi Indonesia, Timor Leste tidak melanjutkan “soft claim”-nya terhadap pulau tsb. Dalam hal ini maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi pulau bermasalah (dalam pengertian disputed/overlapping claim) antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga. PP 38 tahun 2000 tentang titik-titik dasar garis pangkal kepulauan RI merupakan salah satu instrumen hukum yang mengokohkan pulau-pulau terluar sebagai pagar-pagar batas NKRI. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini bukanlah persoalan kepemilikan wilayah (titile to territory) melainkan persoalan delimitasi batas maritim.

Kekuatiran dicaploknya pulau terluar Indonesia juga didasari oleh pemahaman yang mencampuradukkan konsep titile to territory dengan konsep delimitasi batas laut. Persoalan Sipadan dan Ligitan adalah persoalan siapa pemilik kedua pulau itu (title) bukan persoalan penetapan garis batas (delimitasi). Kedua konsep ini memang terkait karena batas zona laut diukur dari daratan/pulau sehingga garis perbatasan maritime tidak mungkin ditetapkan jika daratan/pulau tsb belum diketahui siapa pemiliknya. Itulah sebabnya, Indonesia dan Malaysia baru dapat merundingkan batas zona laut di Laut Sulawesi setelah persoalan kepemilikan kedua Pulau itu dituntaskan. Konflik kedua Negara tentang Blok Ambalat 2005 bukan kasus kepemilikan pulau (karena Ambalat bukan pulau tetapi wilayah dasar laut) melainkan persoalan delimitasi landas kontinen yang karena belum ada garis batas antar kedua Negara, Malaysia mencoba mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari landas kontinennya.

Skenario terburuk yang mungkin dapat dibayangkan tentang kemungkinan pencaplokan pulau terluar adalah jika Negara asing melakukan invasi atau pendudukan dengan kekuatan bersenjata. Hal ini agak sulit terjadi karena pada era hukum internasional saat ini perolehan wilayah dengan melalui invasi atau apa pun modusnya tidak dapat dibenarkan. Pengalaman RI dengan Timtim sudah cukup membuktikan bahwa perolehan wilayah harus didasarkan pada hukum internasional yang berlaku. Modus penentuan nasib sendiri (Self Determination) yang dicoba untuk dikembangkan oleh Indonesia sebagai dasar mengintegrasikan Timtim ke Indonesia ternyata tidak diterima oleh masyarakat internasional. Sayangnya publik Indonesia melihat kasus ini sebagai momok yang menakutkan untuk lepasnya pulau-pulau lain bukan justru melihatnya sebagai faktor yang semakin meyakinkan bahwa perolehan wilayah harus berdasarkan hukum dan dengan demikian pulau-pulau terluar Indonesia dilindungi oleh hukum internasional.

Sekalipun persoalan title sudah tuntas dan masalah utama adalah delimitasi, bukanlah berarti pulau-pulau terluar boleh dibiarkan terlantar. Pulau-pulau terluar harus dipelihara dan bahkan perlu adanya kehadiran administrasi Negara. Pemeliharan ini perlu bukan karena kekuatiran akan dicaplok oleh pihak asing namun karena kekuatiran akan terjadinya disintegrasi sosial/budaya, ekonomi dan politik di masyarakt setempat. Indonesia perlu memelihara pulau Miangas karena adanya kekuatiran bahwa masyarakat setempat akan lebih mencintai Peso dan bahasa Tagalog ketimbang Rupiah dan bahasa Indonesia. Indonesia tidak perlu kuatir Pulau Miangas dicaplok oleh negara asing karena pulau ini adalah satu-satunya pulau dimana Indonesia memiliki “sertifikat internasional”. Semua ahli hukum internasional dan masyarakat internasional mengetahui bahwa pulau ini milik Indonesia karena kasus pulau Miangas antara AS dan Belanda yang diputuskan oleh PCA tahun 1928 merupakan kasus yang dikenal oleh dunia ilmu hukum internasional.

****

Hukum Online, Selasa 16 Februari 2016

Adu Norma di Laut Tiongkok Selatan Oleh: Damos Dumoli Agusman *)

Kapal Perang AS ‘pura-pura’ melintas di perairan LTS dengan mendekati pulau-pulau yang diperebutkan oleh negara di kawasan. Tujuannya untuk memastikan bahwa norma tentang kebebasan navigasi yang dijamin oleh UNCLOS dihormati oleh siapa pun pemilik pulau itu.

Foto: Koleksi Penulis

Melintasnya Kapal Perang AS (USS Curtis Wilbur) mendekati Pulau Triton di gugusan Parcel di Laut Tiongkok Selatan (LTS) akhir Januari 2016 kembali memantik pertikaian terbuka antara Tiongkok dan AS. Terlepas dari konflik antara kedua negara di kawasan ini, kelihatannya LTS saat ini bukan hanya menjadi ajang perebutan pulau oleh negara di kawasan melainkan juga sebagai ajang untuk menguji norma UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 oleh negara-negara yang berkepentingan. Dalam perkara gugatan Filipina terhadap Tiongkok pada Arbitrasi di Den Haag, UNCLOS saat ini sedang diuji yakni antara lain apakah normanya merestui 9 garis putus (9 dash lines) yang ditoreh oleh Tiongkok di peta klaimnya yang konon hampir menutup 2/3 wilayah LTS. Arbitrase akan mengeluarkan putusannya tahun 2016 ini.

Uji norma di peradilan adalah lumrah. Namun belakangan ini uji norma UNCLOS justru terjadi di laut. Saat ini uji norma telah mengarah ke ‘adu norma’. Untuk kesekian kalinya AS melakukan apa yang disebut fredom of navigation operation program (FONOP) di LTS. Kapal Perang AS ‘pura-pura’ melintas di perairan LTS dengan mendekati pulau-pulau yang diperebutkan oleh negara di kawasan. Tujuannya untuk memastikan bahwa norma tentang kebebasan navigasi yang dijamin oleh UNCLOS dihormati oleh siapa pun pemilik pulau itu.

Namun lebih dari itu, AS sebenarnya sedang gusar dengan reklamasi pulau/karang di LTS oleh Tiongkok dan ‘bingung’ bagaimana melarangnya. AS menyadari bahwa kegiatan reklamasi itu sendiri tidak melanggar norma apa pun. Melarang Tiongkok untuk melakukan reklamasi dengan dalih bahwa itu bukan miliknya akan berkomplikasi pada posisi netral AS selama ini karena dengan demikian AS telah memihak dalam persoalan sengketa pulaunya. Satu-satunya dalih adalah imbauan kepada Tiongkok untuk ‘menahan diri’ dengan alasan bahwa reklamasi ini akan berpotensi meningkatkan konflik. Ini alasan politik bukan alasan hukum. Aktivitas reklamasi Tiongkok ini mungkin melanggar hukum jika ternyata merusak lingkungan lingkungan laut berdasarkan norma UNCLOS. Soal ini sudah termasuk materi gugatan oleh Filipina melawan Tiongkok di Arbitrase yang saat ini sedang berlangsung.

Konon, menurut AS, operasi uji norma di laut ini adalah operasi rutin dan dilakukan hampir di semua kawasan dunia. Namun karena dilakukan di LTS maka uji norma ini menjadi terkomplikasi dengan konflik di LTS itu sendiri. AS sendiri bersikeras bahwa operasi ini bukan bentuk pemihakan kepada suatu negara terkait perebutan pulau namun murni untuk memastikan dihormatinya kebebasan navigasi. Tiongkok bereaksi keras terhadap AS.

Bagi pengamat hukum laut, uji norma ini menjadi menarik. FONOP pertama bulan Oktober 2015, Kapal USS Lassen sengaja ‘berpura-pura” masuk kedalam wilayah 12 mil pulau buatan Tiongkok Subi Reef. Operasi ini justru sedang menguji status Subi Reefyang sedang digugat oleh Filipina di Arbitrasi. Kata Filipina, karang ini adalah elevasi surut yang tertelan laut pada saat pasang. Artinya karang ini adalah bagian dari laut dan tidak berhak atas 12 mil laut teritorial sesuai kata UNCLOS. AS sependapat dengan dalil Filipina ini dan kemudian mengujinya dengan berlayar bebas di perairan ini dan memperlakukannya sebagai laut bebas. Tentu saja aksi ini membuat murka Tiongkok. Dapat dibayangkan betapa rentannya pulau buatan Tiongkok yang telah dilengkapi dengan fasilitas landasan udara ini, jika ternyata oleh negara lain diperlakukan sebagai bagian dari laut bebas.

Hajatan USS Lassen kelihatannya kental diarahkan ke Tiongkok dan terlalu membela Filipina khususnya gugatannya di Arbitrasi. Untuk itu AS baru-baru ini melakukan FONOP berikutnya melalui USS Curtis Wilbur yang melintasi Pulau Triton di gugusan Parcel. Operasi ini dikemas agak netral. Pertama, berbeda dengan yang terdahulu, operasi ini diarahkan ke semua negara yang mengklaim Pulau Triton. Negara yang mengklaim pulau ini bukan hanya Tiongkok melainkan juga Vietnam dan Taiwan, dan kebetulan tidak termasuk Filipina. Pesan yang tersirat adalah bahwa FONOP kali ini menargetkan semua perairan laut yang relevan tanpa peduli siapa pemiliknya, mengurangi kesan bahwa AS hanya ingin menarget Tiongkok.

Kedua, operasi ini dilakukan secara diam-diam dan katanya berlangsung saat tidak ada kapal militer Tiongkok di sekitar pulau itu. Walaupun konon katanya Tiongkok mengklaim bahwa Angkatan Udara-nya berhasil “memberi peringatan dan mengusir Kapal AS ini keluar dari laut teritorialnya”. AS tampaknya ingin memberi pesan bahwa pihaknya bukan bermaksud membuat keributan di LTS, apalagi dengan Tiongkok, melainkan hanya ingin menguji norma hukum laut tanpa harus konflik terbuka.

Di balik aksi dan reaksi kedua negara adidaya ini sebenarnya sedang terjadi ‘adu norma’, yaitu pembentukan norma yang masih “janin” yang tampaknya sedang digadang-gadang oleh Tiongkok namun dibendung oleh AS. Oleh AS reklamasi karang ini dikhawatirkan pada akhirnya memberi hak bagi Tiongkok untuk mengklaim laut teriotrial dan ZEE yang ditarik dari pulau-pulau palsunya. Lalu lalangnya kapal militer AS di LTS ini dimaksudkan untuk menahan agar ‘janin’ norma ini tidak mengkristal. AS mengedepankan UNCLOS, pertama, elevasi surut (karang yang muncul ke permukaan pada saat air surut) adalah bagian dari laut dan tidak berhak atas laut teritorial. Kedua, karang yang tidak dapat menopang kehidupan manusia tidak berhak atas ZEE. Berdasarkan norma UNCLOS ini maka AS berpendapat bahwa reklamasi dengan membangun pulau buatan di atas elevasi surut maupun karang sama sekali tidak menjadikannya sebagai ‘pulau’ sebagai yang dimaksud oleh UNCLOS. Artinya, pulau palsu ini tidak berhak mendapatkan laut teritorial (jika dibangun di atas elevasi surut) atau ZEE (jika di atas karang).

Tiongkok sendiri berkali-kali meyakinkan dunia bahwa pihaknya menghormati kebebasan navigasi di LTS. Namun pengamat hukum yang jeli gampang mendeteksi bahwa Tiongkok sedang diam seribu bahasa tentang apakah pulau buatannya ini berhak atas 12 mil laut teritorial dan 200 mil laut ZEE. Protes Tiongkok terhadap FONOP AS ini tampaknya mengarah ke pembentukan ‘janin’ norma bahwa pulau palsu ini berhak atas zona maritim.

Pada FONOP Oktober 2015 argumen Tiongkok masih bernas dengan dalil hukum, antara lain, menegaskan bahwa hak lintas damai dengan niat propaganda akan menganulir sifat damainya. Namun argumennya pada FONOP 2016 kali ini cenderung retorik dan nasionalistis namun bermakna mendalam. Kali ini Tiongkok lebih menekankan bahwa AS telah melanggar hukum nasional Tiongkok ketimbang melanggar hukum inernasional. Pakar hukum internasional tentu tidak tertarik dengan dalil ini, karena soal ini urusan hukum internasional dan semua tahu bahwa sesuai adagium par parem non habet imperium negara tidak tunduk pada hukum nasional negara lain.

Namun di balik itu, kelihatannya Tiongkok sedang membangun suatu dalil hukum (melalui hukum nasionalnya) bahwa pulau buatan hasil reklamasi tidak tunduk pada UNCLOS namun merupakan rezim hukum tersendiri yang diatur di luar UNCLOS. Salah satu pakar hukum Tiongkok telah memulai membangun dalil ini. Pakar Tiongkok mengakui bahwa menurut UNCLOS pulau buatan tidak berhak atas laut teritorial dan tidak mempengaruhi delimitasi maritim. Namun selain pulau buatan yang dibangun dengan struktur yang tertanam pada dasar laut, terdapat pula jenis lain pulau buatan dengan struktur yang terbangun diatas fitur alamiah (elevasi pasang surut, karang, dan pulau di tengah laut). Pulau buatan ini sulit disebut ‘artificial’ atau pun ‘alamiah’ karena merupakan kombinasi dari keduanya. Reklamasi di Mischief Reef dan Johnson Reeftermasuk dalam kategori ini. Berdasarkan karakternya yang bersifat artificial dan sekaligus alamiah maka tidak tepat jika pulau ini tunduk pada rejim “artificial islands”seperti yang diatur oleh UNCLOS. Dalam hal ini menurut pakar Tiongkok hukum internasional belum mengatur tentang status pulau semacam ini dan mengkatogorikannya sebagai ‘issue hukum baru’ dalam hukum laut yang perlu mendapat perhatian pakar hukum.

Wacana baru para pakar hukum Tiongkok ini tentu akan melahirkan kontroversi baru baik dalam tataran politik praktis maupun dalam perdebatan hukum laut. Namun suka atau tidak suka, baik aktivitas reklamasi Tiongkok maupun FONOP AS di LTS merupakan pergulatan norma yang diproyeksikan di lapangan. Ini adalah adu norma yang bagi AS adalah untuk membendung terbentuknya norma baru, namun bagi Tiongkok adalah menciptakan norma baru.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah adu norma oleh AS dan Tiongkok ini akan memperjelas atau justru semakin menimbulkan ketidakpastian. Ketidakjelasan dan membisunya Tiongkok tentang status perairan yang diklaimnya, termasuk perairan disekitar pulau buatannya, mungkin merupakan pemicu sehingga negara lain ingin memastikan penghormatan terhadap norma lintas bebas ini. Seyogiyanya AS mengujinya di Peradilan yang sudah disediakan oleh UNCLOS. Namun sayangnya, AS belum meratifikasi UNCLOS sehingga tidak bisa memanfaatkan forum yang lebih terhormat ini. Akibatnya dunia melihat AS menegakkan dan menguji norma-norma ini ala street justice.

* Penulis adalah dosen dan pengamat hukum internasional

TRIBUNAL TENTANG LAUT TIONGKOK SELATAN

Kompas, 14 Desember 2015

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman*

Tanggal 30 November 2015 Arbitral Tribunal UNCLOS tentang kasus Laut Tiongkok Selatan (LTS) baru saja usai menggelar public hearing di Den Haag untuk mendengarkan pokok perkara atas gugatan Filipina terhadap Tiongkok. Hearing ini digelar setelah pada tgl 29 Oktober 2015 Tribunal memutuskan bahwa pihaknya memiliki jurisdiksi untuk mengadili gugatan Filipina ini dan dengan demikian dapat melanjutkan eksaminasi materi perkara.

Gugatan Filipina dirumuskan secara ekstra hati-hati karena UNCLOS menetapkan banyak pembatasan tentang sengketa yang bisa digugat. Soal kedaulatan dan delimitasi batas maritim, misalnya, tidak bisa digugat jika negara tergugat telah melakukan deklarasi bahwa kedua soal ini dilarang untuk digugat ke mekanisme UNCLOS. Tiongkok adalah negara yang telah mendeklarasikan ini pada saat meratifikasi UNCLOS tahun 1996. Karena banyaknya pembatasan jurisdiksi ini, Filipina akhirnya menggunakan celah lain yaitu menggugat soal interpretasi dan aplikasi UNCLOS dengan menekankan bahwa ada sengketa antara kedua negara soal tafsir dan penerapan UNCLOS. Untuk soal ini, Tribunal yang dibentuk berdasarkan mekanisme UNCLOS telah memutuskan bahwa pihaknya punya kewenangan.

Filipina mengajukan tiga pokok gugatan untuk diputuskan oleh Tribunal dan kesemuanya dalah soal tafsir atas UNCLOS. Pertama adalah soal keabsahan garis dotted lines pada Peta Tiongkok yang konon disebut-segut sebagai klaim historis. Kedua adalah soal status pulau/karang yang disengketakan, apakah berhak atas 200 mil zona maritim sesuai pasal 121 UNCLOS. Ketiga adalah bahwa aktivitas Tiongkok yang mereklamasi Mischief Reef telah melanggar norma UNCLOS tentang perlindungan lingkungan laut. Dari ketiga gugatan ini maka tugas Tribunal adalah memberi tafsir atas pasal-pasal UNCLOS terhadap ketiga pokok gugatan ini. Artinya, Tribunal tidak diminta untuk menyelesaikan akar sengketa yakni siapa pemilikan pulau/karang yang diperebutkan.

Tiongkok sejak awal telah menolak kewenangan Tribunal ini dengan dalih bahwa gugatan Filipina adalah soal kedaulatan yang berada diluar kewenangan Tribunal. Sekalipun Tribunal telah memutuskan soal kewenangan ini, Tiongkok tetap bersikukuh menolak. Selanjutnya Tiongkok menyatakan tidak akan hadir dalam perkara dan tidak akan tunduk pada keputusan Tribunal. Namun UNCLOS telah mengantisipasi kemungkinan penolakan semacam ini sehingga UNCLOS menyediakan pasal yang menyatakan bahwa penolakan salah satu pihak tidak menghalangi proses perkara. Akhirnya persidangan ini terus berlangsung tanpa kehadiran Tiongkok. Dijadwalkan Tribunal akan mengambil keputusan final pada tahun 2016.

Keputusan Tribunal, jika mengabulkan gugatan Filipina, nantinya akan mengubah konstelasi konflik LTS. Pertama, keputusan ini akan memupus sinisme publik selama ini bahwa kekuasaan selalu melahirkan hak (might makes rights). Norma-norma UNCLOS semakin memperlihatkan kekuatan mengikatnya tanpa bisa dianulir oleh kekuasaan semata-mata. Sebaliknya, hak hukum justru akan melahirkan kekuatan (rights make might). Keadidayaan suatu negara tidak bisa mendikte apa itu norma dan apa yang tidak.

Kedua, sekalipun keputusan ini hanya mengikat para pihak yang berperkara namun tafsir yang dihasilkan oleh Tribunal akan bersifat berlaku umum (erga omnes). Artinya konstruksi hukum yang dikeluarkannya akan mengikat semua pihak termasuk ASEAN. Misalnya, Tribunal sudah menafsirkan bahwa dokumen ASEAN seperti Declaration of Code of Conducts (DoC) dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) tidak mengurangi hak negara-negara pihak untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketanya. ASEAN dalam hal ini tidak bisa menafsirkan lain jika diperhadapkan pada persoalan terkait dalam kerangka ASEAN. Tiongkok misalnya tidak bisa lagi berargumen bahwa DoC mewajibkan para negara claimant untuk melakukan perundingan langsung dengan Tiongkok jika ingin menyelesaikan sengketanya.

Ketiga, keputusan ini akan menguak misteri yang selama ini membingungkan negara-negara kawasan LTS termasuk Indonesia, yaitu soal makna 9 dotted lines pada peta Tiongkok yang merengkuh hampir 2/3 LTS. Ditengah membisunya Tiongkok soal makna garis ini, Tribunal diharapkan dapat mengklarifikasi keabsahan garis ini. Jika garis ini diputuskan bertentangan dengan UNCLOS maka gugurlah keberadaan garis ini dan peta konflik menjadi lebih jelas. Artinya, garis ini tidak sah untuk dipakai sebagai alas klaim atas pulau/karang di LTS. Tiongkok harus menggunakan dalil-dalil lain yang dikenal dalam hukum internasional. Bagi Indonesia keputusan ini akan mengkonfirmasi posisi Indonesia selama ini bahwa garis ini tidak memiliki dasar hukum internasional.

Keputusan Tribunal tentang status pulau/karang yang disengketakan juga diharapkan dapat mengurangi keruwetan konflik LTS ini. Tribunal mungkin akan memutuskan bahwa pulau/karang yang disengketakan itu hanya berstatus karang sehingga hanya berhak atas 12 mil laut teritorial, atau mungkin juga hanya berstatus elevasi surut, yang berarti tidak berhak atas zona maritim sama sekali. Jika ini keputusannya, maka peta klaim zona maritim di LTS harus diformat ulang. Yang pasti adalah pemilik gugusan Spratly tidak mungkin mengklaim perairan hingga menggapai perairan Natuna karena gugusan ini tidak berhak atas ZEE/landas kontinen. Dengan keputusan Tribunal ini maka semakin memperkuat posisi Indonesia selama ini yang meyakini bahwa tidak ada tumpang tindih klaim ZEE dengan siapa pun pemilik gugusan ini. Ini akan menepis spekulasi dikalangan pengamat yang selama ini meyakini bahwa terdapat persoalan klaim maritim antara Indonesia dengan Tiongkok.

****

* Penulis adalah dosen dan pengamat hukum internasional

Sikap Indonesia di Perairan Natuna Sudah Benar

Tags

Category

License

Latar Belakang Perkara Sipadan dan Ligitan